Oleh: Suwito, S.H., M.H
Rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) Geothermal di Kota Batu kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Pemerintah Kota Batu menyatakan sikap tidak menyetujui rencana tersebut. Sikap ini bukan lahir dari ruang kosong, melainkan dari kekhawatiran atas dampak yang bisa ditimbulkan jika proyek energi panas bumi itu dipaksakan masuk ke wilayah yang selama ini dikenal sebagai kota wisata, kota pertanian, dan daerah resapan air.
Batu bukan sekadar wilayah administratif. Ia adalah hulu kehidupan bagi Malang Raya. Dari lereng Arjuno-Welirang dan Panderman mengalir air yang menghidupi pertanian, pariwisata, dan kebutuhan sehari-hari warga. Ketika wacana geothermal muncul, yang dipertaruhkan bukan hanya satu titik pengeboran, tetapi masa depan ekologis satu kawasan.
Sorotan multidimensi
Secara normatif, geothermal memang energi bersih dan terbarukan. Negara berhak mengembangkannya demi ketahanan energi nasional. Namun dalam hukum tata ruang dan hukum lingkungan, tidak semua yang baik secara nasional otomatis cocok di semua daerah. Prinsip kehati-hatian, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta asas pembangunan berkelanjutan harus menjadi filter utama.
Pertama, soal tata ruang. Kota Batu telah menetapkan dirinya sebagai kota pariwisata dan pertanian berbasis lingkungan. Memasukkan proyek ekstraktif berskala besar ke kawasan lindung dan resapan air akan bertabrakan dengan visi tata ruang itu sendiri.
Kedua, soal risiko ekologis. Aktivitas geothermal berpotensi mengganggu akuifer, mengubah kualitas air, menimbulkan getaran mikro, kebisingan, hingga konflik pemanfaatan lahan dengan petani dan pelaku wisata. Sekali ekosistem hulu rusak, pemulihannya memakan waktu puluhan tahun dan biayanya jauh lebih mahal dari keuntungan energi yang dihasilkan.
Ketiga, soal sosial dan hukum. Proyek Strategis Nasional tidak boleh menabrak asas partisipasi publik dan persetujuan masyarakat yang terdampak. Penolakan yang muncul di media sosial adalah sinyal bahwa komunikasi publik dan kajian dampak lingkungan belum meyakinkan warga. Dalam negara hukum, suara warga bukan hambatan pembangunan, melainkan bagian dari legitimasi pembangunan itu sendiri.
Keempat, soal ekonomi jangka panjang. Batu hidup dari udara bersih, air jernih, pemandangan, apel, sayur, dan wisata alam. Jika citra kota ekologis itu rusak akibat persepsi dan dampak nyata proyek geothermal, kerugian ekonomi warga bisa jauh lebih besar daripada manfaat royalti dan lapangan kerja sesaat.
Tantangan dan Tanggung Jawab
Tantangan terbesar kita hari ini adalah tekanan narasi bahwa menolak PSN berarti anti pembangunan dan anti energi bersih. Padahal, menolak lokasi yang tidak tepat justru bentuk tertinggi dari tanggung jawab pembangunan.
Tantangan kedua adalah lemahnya literasi publik soal geothermal. Sebagian warga masih menganggap isu ini sekadar pro dan kontra politik, bukan persoalan hukum lingkungan dan keselamatan ekologis.
Tantangan ketiga adalah menjaga konsistensi kebijakan. Penolakan Pemkot Batu harus didukung kajian ilmiah, dokumen tata ruang yang kuat, dan sikap politik yang tidak berubah ketika ada lobi dan tekanan dari atas.
Viral Penolakan di Medsos
Di media sosial, penolakan itu mengalir dalam kalimat-kalimat sederhana namun tajam. Warga menulis bahwa Batu tidak boleh ditukar dengan proyek yang merusak air dan alamnya. Ada yang mengingatkan bahwa Batu adalah kota wisata, bukan kota tambang energi. Ada pula yang menegaskan, jika geothermal sampai diterima, dampak negatifnya akan dirasakan anak cucu, bukan hanya generasi hari ini.
Suara-suara itu adalah alarm demokrasi. Pemerintah Kota Batu telah menangkapnya dengan sikap menolak. Tugas kita selanjutnya adalah menjaga sikap itu tetap berdiri di atas hukum, ilmu, dan kepentingan jangka panjang warga.
Solusi dan Harapan
Pertama, Pemkot Batu perlu memperkuat dasar hukum penolakan melalui kajian akademik, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan penegasan dalam RTRW bahwa kawasan hulu dan resapan air adalah zona lindung yang tidak dapat ditukar dengan proyek ekstraktif.
Kedua, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang jujur dan transparan. Jika pemerintah pusat tetap menilai Batu potensial, tunjukkan kajian Amdal yang terbuka, bukan sekadar sosialisasi formalitas. Warga berhak tahu risiko, manfaat, dan rencana mitigasinya secara utuh.
Ketiga, Batu harus menawarkan alternatif. Penolakan akan lebih kuat jika dibarengi tawaran solusi energi terbarukan yang ramah bagi kota wisata, seperti energi surya atap, efisiensi energi, pengelolaan sampah menjadi energi, dan konservasi hutan sebagai penyimpan karbon.
Keempat, masyarakat sipil, akademisi, advokat, dan media harus terus mengawal isu ini dengan data, bukan sekadar emosi. Kritik yang berbasis hukum dan ilmu pengetahuan akan lebih sulit dipatahkan.
Menolak geothermal di Batu bukan menolak masa depan. Justru sebaliknya, kita sedang menyelamatkan masa depan Batu agar tetap menjadi kota yang sejuk, hijau, dan layak dihuni.
*) Penulis : Suwito, S.H., M.H
Advokat, Ketua DPC PERADI Kota Batu Periode 2026-2030 dan Tenaga Ahli Hukum Pidana & HAM Wali Kota Batu
*) Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis




















































