BACAMALANG.COM – Bupati Malang melakukan evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah menerima banyak keluhan dari masyarakat. Hasil rapat pekan ini memutuskan akan dibentuk call center khusus untuk menampung laporan terkait pelaksanaan MBG di Kabupaten Malang.
Anggota DPRD Kabupaten Malang periode 2024–2029 dari Fraksi PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi IV, Zulham Akhmad Mubarrok, menegaskan perlunya pengawasan ketat agar program tidak disalahgunakan.
“Makan Bergizi Gratis ini program Presiden yang baik dan harus didukung. Tapi faktanya di lapangan, pelaksanaannya banyak yang semaunya sendiri karena merasa punya koneksi pusat. Maka tugas kita mengawasi agar duit rakyat yang dialokasikan untuk MBG tepat sasaran dan sesuai peruntukan,” ujarnya.
Zulham menerima laporan dari belasan kecamatan mengenai kualitas menu MBG kering yang dibagikan saat Ramadhan. Temuan di lapangan menunjukkan adanya buah mentah, roti kadaluwarsa, hingga menu rendah gizi seperti kacang goreng dan serundeng kelapa tanpa daging.
Ia mempertanyakan apakah menu tersebut sudah melalui penilaian ahli gizi, karena banyak bahan dianggap tidak layak konsumsi. DPRD juga mengaku belum pernah diajak koordinasi terkait progres maupun kontrol kualitas program.
Rekomendasi Zulham agar Satgas MBG dan Bupati melakukan evaluasi total akhirnya ditindaklanjuti dengan pembentukan layanan aduan. Sejak rakor tersebut, beberapa langkah nyata telah dilakukan Pemkab Malang: audit kepatuhan SOP pada 170 dapur SPPG, percepatan sertifikasi laik higiene sanitasi yang kini mencapai 133 unit, pendampingan ketat terhadap UMKM pemasok bahan baku, serta mekanisme penanganan cepat melalui PSC jika ada dugaan keracunan.
“Diharapkan call center bisa dioptimalkan. Kini publik menunggu tindak lanjut Pemkab Malang, apakah layanan aduan ini sekadar formalitas atau benar-benar akan memberi sanksi bagi penyelenggara nakal,” pungkasnya.
Pewarta: Hadi Triswanto
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
