BACAMALANG.COM – Rencana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang untuk menyelesaikan pembangunan jembatan Selorejo di Kecamatan Dau tahun ini nampaknya harus pupus.
Pasalnya, pembangunan kembali jembatan yang ambruk akibat diterjang air bah itu membutuhkan anggaran Rp 900 juta.
Menurut anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, proyek jembatan Selorejo tidak bisa masuk dalam perubahan anggaran keuangan atau PAK karena nilainya lebih dari Rp 200 juta.
“Kalau eksekusinya pasti tahun depan. Jembatan Selorejo itu anggarannya besar. Di PAK itu kalau anggarannya diatas 200 juta harus lelang. Kalau lelang itu tidak keburu. PAK ini kan waktunya mepet, hanya tiga bulan. Sedangkan, proses lelang ini kan panjang. Makanya kenapa di PAK itu kan program-program yang bersifat sporadis,” kata Zia, Selasa (11/8/2020).
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra ini menambahkan, jika pembangunan jembatan Selorejo dipaksakan masuk PAK tahun ini, ada konsekuensi buruk yang bakal diterima Pemerintah Kabupaten Malang.
“Kan harus lelang. Kalau lelang tidak keburu, nanti jadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, red). Kalau dipaksakan, kena BPK (Badan Pengaudit Keuangan, red),” terang Zia.
Zia pun mengakui, jembatan itu memang vital sebagai penunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Namun apa daya, kondisi saat ini memang tidak memungkinkan untuk dilakukan pembangunan jembatan itu.
“Komisi III kan memang mengawal. Jembatan ini memang vital, itu penghubung antar desa, kalau misal hanya 100 juta bisa PAK, tapi kalau nilainya diatas 200 juta itu dengan sangat memang belum bisa. Meskipun itu untuk kemaslahatan masyarakat,” Zia mengakhiri. (mid/yog)
