BACAMALANG.COM – Masyarakat Kota Malang kini memiliki akses digital untuk memperoleh informasi pertanahan sekaligus menyampaikan pengaduan melalui Sistem Informasi Pertanahan Terpadu dan Pengawasan (SiPatas) yang dikembangkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang.
Inovasi ini dihadirkan sebagai salah satu langkah untuk mencegah praktik mafia tanah, memperkuat transparansi informasi, serta mempermudah masyarakat mendapatkan akses layanan terkait persoalan pertanahan.
Kasi Intelijen Kejari Kota Malang, Choirul Anam, menjelaskan bahwa SiPatas telah diluncurkan sejak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember 2024.
“Melalui SiPatas, kami berharap upaya pencegahan praktik mafia tanah dapat diperkuat. Selain itu, masyarakat juga lebih mudah memperoleh informasi pertanahan secara transparan,” ujar Anam, Kamis (19/11/2026).
Ia menerangkan, SiPatas menyediakan sejumlah informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Di antaranya informasi status tanah, pengembang, pemetaan wilayah atau zonasi di Kota Malang, hingga informasi perizinan.
Tak hanya memberikan akses informasi, platform tersebut juga menyediakan layanan konsultasi hukum serta fasilitas pelaporan dan pengaduan masyarakat, termasuk laporan terkait dugaan praktik mafia tanah.
Untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan, Kejari Kota Malang menyediakan QR Code yang dapat dipindai melalui poster SiPatas.
“Selain melalui QR Code pada poster SiPatas, masyarakat juga bisa mengakses tautan formulir pengaduan melalui akun media sosial resmi @kejarikotamalang,” jelasnya.
Pengaduan Ditargetkan Selesai Maksimal 60 Hari
Kejari Kota Malang memberikan perhatian terhadap setiap pengaduan yang masuk melalui layanan tersebut. Secara umum, penanganan pengaduan ditargetkan selesai paling lama 60 hari sejak laporan diterima secara lengkap.
Namun, waktu penyelesaian dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan awal, terutama apabila laporan memerlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan substansi permasalahan sebelum ditindaklanjuti.
Menurut Anam, SiPatas telah mendapatkan perhatian dari masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut. Meski demikian, penyempurnaan sistem masih terus dilakukan agar fitur yang tersedia semakin optimal dan mudah digunakan.
“Pengembangan sistem masih terus kami lakukan untuk menyempurnakan fitur serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait pengaduan persoalan pertanahan yang telah ditindaklanjuti sepanjang 2026, Kejari Kota Malang belum dapat membeberkan jumlah maupun rincian substansi perkara. Langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan identitas pelapor dan kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan pengaduan.
Penanganan Disesuaikan dengan Jenis Permasalahan
Anam menjelaskan, tindak lanjut terhadap laporan masyarakat akan disesuaikan dengan karakteristik dan kewenangan instansi yang menangani.
Pengaduan yang berkaitan dengan persoalan administratif akan dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan terkait. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana umum, masyarakat diarahkan untuk membuat laporan kepada penyidik Polri.
Sementara itu, persoalan yang masuk dalam ranah sengketa keperdataan akan diarahkan untuk diselesaikan melalui mekanisme peradilan perdata sesuai ketentuan yang berlaku.
“Melalui SiPatas, kami berharap pengaduan masyarakat dapat ditangani sesuai jenis permasalahan dan kewenangan masing-masing instansi,” tegasnya.
Libatkan Sejumlah OPD Pemkot Malang
Keberadaan SiPatas juga diharapkan menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi bagi Kejari Kota Malang bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
Beberapa OPD yang dilibatkan antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP).
Sinergi lintas instansi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan lahan sekaligus membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan.
Lebih jauh, SiPatas diharapkan tidak hanya menjadi sarana pengaduan, tetapi juga mendukung penyerapan aspirasi masyarakat, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif.
Dengan akses informasi dan pengaduan yang semakin mudah, Kejari Kota Malang berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi persoalan pertanahan sekaligus mendukung pembangunan Kota Malang yang transparan dan berkelanjutan.
Pewarta: Rohim Alfarizi
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga




















































