BACAMALANG.COM – Pengelola Coban Sewu di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang menegaskan bahwa segala perizinan mereka untuk keperluan operasional telah dipenuhi semuanya.
Hal itu diungkapkan oleh pengelola Coban Sewu, Rohim. Rohim pun meluruskan kabar yang viral di media sosial beberapa waktu lalu terkait penarikan tarif di dasar air terjun Coban Sewu.
Pada saat itu, kata Rohim, terjadi adu argumen antara dirinya, Bumdes, perangkat dan Kepala Desa Sidorenggo Ampelgading, serta Muspika Ampelgading, dengan pengelola Tumpak Sewu Lumajang.
Rohim pun telah menunjukkan segala legalitas yang sudah dimilikinya kepada pengelola Tumpak Sewu. Mengingat, pengelola Tumpak Sewu awalnya menanyakan perihal perizinan yang dimiliki Coban Sewu.
“Di sana adu argumen dia (pengelola Tumpak Sewu, red) menyampaikan dulu, dan dia tanya-tanya izin dan legalitas. Ya akhirnya saya tunjukkan berdasarkan yang saya punya. Kebetulan, semua perizinan saya bawa semua. Di lihat semua di situ, termasuk PKS (perjanjian kerjasama, red) saya dengan Bumdes, izin PUSDA (Dinas PU SDA Jawa Timur, red) yang dikeluarkan ke Bumdes itu juga saya bawa. Semua perizinan saya bawa semua. Kalau untuk izin, udah cukup,” ujar Rohim, Selasa (27/1/2026).
Rohim membeberkan, sejatinya penarikan tarif di dasar Coban Sewu telah memenuhi persyaratan. Hal itu dikarenakan sudah ada izin resmi Dinas PU SDA Jawa Timur.
“Penarikan di dasar itu, sama Bupati disuruh ngurus izin dulu, karena izin PUSDA-nya kan gak ada. Sekarang kan izin dari PUSDA kan sudah ada, sudah turun, tapi bukan ke saya, tapi ke Bumdes. Nah Bumdes kerjasama dengan saya,” tuturnya.
Lebih jauh, Rohim mengungkapkan, pengelola Tumpak Sewu baru mengetahui bahwa Coban Sewu sudah mengantongi izin dari PUSDA perihal penarikan tarif di bawah air terjun, pasca ada kejadian viral tersebut.
“Dan adanya dari sebelah itu keberatan, ya kita gak narik. Mereka belum tahu kalau izin dari Malang sudah keluar,” jelasnya.
Sementara ditanya perihal pelaporan dirinya ke Polda Jatim, Rohim mengaku belum mengetahui hal tersebut. Hingga saat ini, dirinya belum menerima pemberitahuan apapun dari Polda Jatim.
“Gak tau laporannya itu apa. Intinya kami tanggal 19 Januari itu tidak ada pungutan, cuma di situ adu data. Terus adu argumen, terus saya berbicara. Sampai saat ini tidak ada panggilan dari Polda Jatim,” pungkas Rohim.
Pewarta : Dhimas Fikri
Editor/Publisher : Rahmat Mashudi Prayoga
