BACAMALANG.COM – Penyaluran bantuan presiden yang terkesan tidak maksimal disorot oleh akademisi di Malang karena diduga adanya kesembronoan dalam persoalan administrasi.
Prof. Dr Rachmat Safa’at ,SH .,Msi, dosen fakultas hukum Universitas Brawijaya Malang menjelaskan rencananya banpres dan bansos harus ditata ulang, tapi begitu berita terakhir saya ikuti program ini akan dialihkan untuk bantuan ke bencana alam karena tipisnya anggaran. Ketika negara mengalami keterbatasan waktu, tetapi soal tertib administrasi pencairan harus dilakukan kalau ada yang tidak beres harus dibenahi.
“Kalau saya membaca kasus ini ketika pembayaran ulang mereka melakukan ada pembenahan, tapi ya sudah banyak berita terjadi kesalahan – kesalahan teknis administrasi, ada kesalahan disengaja atau tidak. Untuk membongkar itu harus ada kejujuran dari semua pihak, itulah gambaran birokrasi kita,” ujarnya .
Memang layanan administrasi yang baik itu harus dilakukan baik yang sifatnya komersial ataupun tidak, oleh karena itu beberapa kesalahan harus dilakukan pembenahan, kalau ada informasi sudah ada jaminan UU Informasi Publik kalau yang bukan rahasia harus diberikan.
Bank memang seperti apoteker harus mengalami standart yang ketat, kalau satu orang mengalami situasi fenomena gunung es bisa dipertanyakan, fenomena gunung es sebenarnya tamparan dunia perbankan untuk menengok kembali sistem administrasi untuk pencairan itu untuk diperbaiki.
“Kalau itu terekspos secara terus menerus akan terjadi distrush, karena banyak orang yang gak tahu,” tegasnya.
Menurutnya, ada kasus dan muncul beberapa ikutan yang lain harus dilakukan pembenahan karena efeknya terhadap bank tersebut.
Terkait adannya unsur kesembronoan ada korban lain yang sama berarti ada dugaan unsur kesengajaan berarti pelanggaran standart – standart dari pemerintah berarti pidana
“Asumsi saya bisa juga mafia, seperti di kementrian sosial dan kementrian perikanan dan harus dibongkar oleh pihak pihak yang berwenang,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si, yang dikenal sebagai Pengamat Kebijakan Publik, Malang mengatakan, kebijakan pemerintah cukup bagus untuk meringankan beban masyarakat dengan adanya pemberian bantuan presiden untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Program pengusulnya melalui lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar yang ditunjuk kementrian koperasi untuk menangani hal ini.
Pengajuan mendapatkan bantuan presiden tentu ada syaratnya – syaratnya dimana harapan pemerintah dalam proses pendataan terkait hal ini harus tepat sasaran.
Menurutnya, kebijakan publik seperti ini ada dua sifat yakni kebijakan yang bersifat antisipatif dan kebijakan sifatnya reaktif.
Program kebijakan pemberian Bantuan langsung tunai dan Inpres desa tertinggal sebagai program pengentasan kemiskinan sudah dilakukan sebagai niatan yang mulia dari pemerintah, tetapi karena adanya musibah yang mendunia tentu pemerintah mempunyai cara pandang yang antisipitif yang berbeda.
“Meskipun musibah kita tidak ada yang tahu intinya program sudah dilakukan pemerintah sudah responsif terhadap kondisi yang ada,” ungkapnya Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah ini.
Dalam program ini, lanjut dia, ada 4 hal yang perlu dicermati. Pertama, birokrasi sudah dipahami tataran birokrasi dengan baik sebagai pelaksana firts layer dalam hal ini pemerintah pusat sampai PNM Mekaar dan BNI yang ditunjuk oleh pemerintah hingga level penerima bantuan.
Kedua komunikasi kendala cukup besar mengkomunikasikan pilihan kebijakan. Ketiga pemberian kewenangan dan keempat persoalan administrasi.
“Cuma sayangnya birokrasi level bawah kurang memahami dengan baik untuk melaksanakannya,” ujarnya
Pemberian bantuan UMKM yang dinilai banyak orang bermacam – macam artinya pemahaman menerima bantuan bisa menimbulkan penafsiran beragam mulai penerimanya sampai tataran level pelaksana di tingkatan bawah.
“Dalam kasus banpres di Kecamatan Singosari perlu adanya evalyasi, pengawasan dan monitoring secara ketat dan harus ada transparansi,” pungkasnya.
Artinya, dalam kasus ini bisa terjadi karena ada unsur kesengajaan karena tidak ada monitoring, evaluasi dan pengawalan yang ketat dalam program.
Pihaknya meyakini dalam kasus ini pihak perbankan tidak akan mempertaruhkan nama besar lembaganya yang dinilai seceroboh itu atau ada oknum yang tidak profesional. (red)
