Oleh: Pietra Widiadi & Surya Saputra
Peresmian busana khas Kota Malang tahun 2026 yang diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Malang ke-112 memicu polemik luas di tengah masyarakat. Kehadiran busana tradisi baru ini segera menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama karena desainnya dinilai mengandung nuansa kolonial yang cukup kuat. Sejumlah pihak juga mengkritik kemiripan busana tersebut dengan gaya busana resmi pemerintahan di Yogyakarta, sehingga memunculkan tudingan kurangnya orisinalitas dalam merepresentasikan identitas lokal Malang.
Polemik ini semakin menguat ketika dikaitkan dengan penataan kawasan Kayutangan Heritage yang sebelumnya juga menuai perbandingan dengan kawasan Malioboro. Elemen yang paling disoroti adalah lampu penerangan jalan yang dianggap memiliki kemiripan visual mencolok. Situasi ini mencerminkan perdebatan yang lebih luas mengenai arah pembangunan identitas budaya Kota Malang di tengah upaya modernisasi dan penataan ruang kota.
Kota Malang yang pada masa lalu dikenal sebagai kota pelajar kini tampak menghadapi krisis dalam mengenali dan menegaskan identitasnya sendiri. Di tengah arus perubahan zaman, muncul kesan bahwa kreativitas kolektif mulai meredup, budaya lokal mengalami penurunan daya hidup, dan gagasan bersama yang dahulu menjadi kekuatan sosial perlahan terputus. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sehingga ruang dialog publik tidak lagi berjalan optimal. Akibatnya, berbagai kebijakan dan inisiatif pembangunan sering kali berjalan sendiri-sendiri, lebih mencerminkan kepentingan masing-masing pihak daripada hasil dari kesepahaman bersama. Situasi ini menggambarkan tantangan serius bagi Kota Malang dalam merumuskan kembali arah identitas dan pembangunan yang inklusif serta berakar pada kekuatan sosial-budaya masyarakatnya.
Tragedi Busana
Puncak ketegangan publik dalam beberapa minggu terakhir terlihat ketika Pemerintah Kota Malang meluncurkan busana khas Kota Malang yang justru menuai cibiran luas di kalangan masyarakat. Alih-alih memperkuat identitas lokal, desain busana tersebut dipersepsikan sebagian warga sebagai representasi estetika kolonial yang kurang relevan dengan semangat budaya Malangan. Pemerintah kota seakan membenarkan pilihan desain tersebut dengan merujuk pada sejarah administratif berdirinya Kota Malang pada tahun 1914, yakni masa ketika struktur pemerintahan modern kota mulai dibentuk di bawah kolonial Belanda.
Dalam narasi ini, wajar jika unsur kolonial dianggap hadir, mengingat wali kota pertama Malang memang dilantik oleh pemerintah Hindia Belanda. Titik historis inilah yang kemudian dijadikan pintu masuk bagi perumusan ide desain busana tersebut. Meskipun di sisi lain memunculkan perdebatan tentang sejauh mana warisan kolonial layak dijadikan rujukan utama dalam membangun identitas budaya kontemporer kota.
Mengutip Kompas.com, detail busana khas Kota Malang ini terdiri dari atasan jas hitam berkerah weper yang dipadukan dengan kemeja putih berkerah tinggi serta dasi panjang. Bagian bawah menggunakan kain sepanjang paha yang dilengkapi celana panjang hitam. Aksesori yang menyertai meliputi selempang, obeng brew, serta penutup kepala berupa topi Aalstenaar yang dibalut kain udeng bermotif serupa. Motif batik Tugu Pucuk Kopi diambil dari pengembangan motif kawung yang ditemukan pada ornamen patung era Kerajaan Singasari, kemudian dipadukan dengan elemen kopi dan ikon tugu khas Malang sebagai simbol lokalitas.
Kota dan Kabupaten Malang
Masyarakat terbelah dalam perbedaan pandangan antara Malang Kota, Malang Kabupaten, dan Kota Batu. Sebagian berpendapat bahwa Malang Kabupaten memiliki usia yang lebih tua berdasarkan Prasasti Dinoyo yang menandai hari jadi ke-1266 pada tahun 2026. Pernyataan ini dianggap wajar jika Kota Malang dimulai dari tahun 1914 dan desain busananya bernuansa kolonial. Namun jika dicermati, polemik ini sebenarnya tidak perlu terjadi, apalagi busana khas Kota Malang telah ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Wali Kota Malang Nomor 100.3.3.3/81/35.73,112/2026 yang seharusnya memberi legitimasi kuat.
Persoalannya justru terletak pada makna kata “khas” itu sendiri sebagai identitas pembeda dan representasi budaya. Sementara kenyataannya banyak masyarakat melihat busana tersebut lebih mencerminkan gaya kolonial, sehingga muncul pertanyaan mendasar tentang di mana letak kekhasan Malangnya.
Penilaian berikutnya menyoroti bahwa titik masuk sejarah yang digunakan bersifat administratif, sehingga tidak mampu mewakili Malang secara utuh. Hal ini diperparah dengan adanya perubahan batas wilayah antara kota dan kabupaten yang kerap tumpang tindih secara budaya. Kabupaten Malang merujuk pada sejarah Kerajaan Kanjuruhan melalui Prasasti Dinoyo yang justru berada di wilayah kota. Sementara menurut Tempo.co, desain busana khas Kota Malang disebut berangkat dari jejak kolonial hingga Singosari (Tumapel) yang masuk wilayah kabupaten.
Ketidakjelasan rujukan ini menjadikan dasar penetapan busana khas terasa dipaksakan, bahkan terkesan nekat ketika dijadikan acuan resmi hingga diterbitkan dalam keputusan wali kota sebagai payung hukum. Peluncuran busana khas Malang pada 1 April 2026 sangat disayangkan karena tidak benar-benar mencerminkan kekhasan maupun identitas Malang, serta kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Karena itu, busana tersebut lebih tepat disebut sebagai seragam khas Pemerintah Kota Malang daripada busana khas Malang itu sendiri.
*) Penulis : Pietra Widiadi, praktisi Sosiologi alumni Uiversitas Airlangga (UNAIR) dan menyelesaikan PhD di UNMER dan Surya Saputra (Pelaku Budaya Arek di Malang)
*) Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis
