BACAMALANG.COM – Pendampingan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Malang 19.III dengan Kepala Desa (Kades) Selorejo resmi diakhiri, hal itu dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama di Balai Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, pada Kamis (2/7/2020).
Pencabutan kuasa kerjasama tersebut, terkait dengan permasalahan Tanah Kas Desa (TKD) ditanam jeruk, yang pada akhirnya Kepala Desa Selorejo Bambang Soponyono melaporkan salah satu warganya sendiri ke polisi beberapa waktu lalu. Dengan bukti laporan polisi Nomor: LP/183/V/2020/JATIM/RES MALANG.
Ketua LBH Malang 19.lll Andi Rachmanto, S.H mengatakan, bahwa kliennya Kepala Desa Selorejo Bambang Soponyono bersama LBH Malang 19.lll, hari ini telah sepakat untuk tidak bekerjasama lagi dalam pendampingan hukum.
“Kerjasama ini diakhiri atas kesepakatan kedua belah pihak, adapun hal-hal mengenai pengakhiran atau yang biasa disebut Cabut Kuasa. Hal ini dikarenakan, kesibukan kami yang semakin meningkat untuk harus melayani perkara-perkara dikalangan masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan bantuan hukum,” kata Andi sapaan akrabnya saat diwawancarai awak media.
Alumni FH UNISMA ini menjelaskan, untuk lebih profesionalnya penyelesaian perkara pada ruang lingkup Desa Selorejo, karena mungkin dari pihak Kades memiliki cara lain yang dirasa lebih kompeten atau lebih baik untuk menyelesaikan permasalahannya.
“Karena dalam klausul pasal itu, kerja sama bisa diakhiri apabila ada sebab- sebabnya. Terkait perkara Kades Selorejo ini kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan, karena proses hukum tetap berjalan. Dan kenapa kerjasama ini berhenti, karena ini permasalahan antara warga dengan pak kadesnya. Mungkin dari pihak desa itu punya cara tersendiri untuk menyelesaikannya. Sedangkan dari kami sendiri, karena adanya kesibukan kami yang banyak membantu masyarakat menengah kebawah. Termasuk di masa pandemi ini banyak masayarakat kecil yang membutuhkan bantuan dari kami,” terang dia.
Saat disinggung apakah ada pihak lain mengintervensi dan membantu perkara Kades dengan warganya, Founder Maha Patih Law Office ini mengaku tak mengetahuinya.
“Apabila ada pihak-pihak lain yang membantu permasalahan Kades dengan warganya kami juga kurang tau, karena LBH ini merupakan suatu wadah para penegak hukum, para advokat, maupun pekerja bantuan hukum, kita juga punya rel tersendiri yang intinya bebas interfensi dan independen. Kalau toh kerjasama ini diakhiri tidak apa-apa. Intinya untuk kontrak ini diakhiri, karena ini masalah intern antarara Kades Selorejo dengan warganya,” ujarnya.
Namun ke depannya, lanjut dia, pihaknya tetap menjaga hubungan yang baik antara pihaknya dan Kades.
“Ya, seperti yang dikatakan Pak Kades tadi. Jadi semisal dari desa membutuhkan pendampingan hukum, maka kami siap membantu, entah itu sifatnya kerjasama secara sosialisasi maupun pemahaman hukum terkait Desa Selorejo. Bahkan, bukan hanya Desa Selorejo saja, akan tetapi semua pihak kami siap untuk membantu pendampingan hukum,” tukas dia.
Saat ditanya terkait dengan salah satu warga Desa Selorejo yang telah dilaporkan ke polisi, Andi kembali menjelaskan, bahwasanya laporan tersebut saat ini masih ditangani oleh pihak kepolisian.
“Ya, terkait dengan laporan itu sudah jalan di Polres, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Dan nantinya, akan kita sampaikan kepada para awak media. Berkait dengan hal-hal diatas, intinya kami akan tetap menjalin hubungan baik terhadap semua pihak,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Desa Selorejo Bambang Soponyono membenarkan, bahwa dirinya memang telah memutuskan kontrak kerja dengan LBH 19.lll Malang.
“Ini berdasarkan hasil musyawarah bersama, jadi kita dengan pihak LBH hari ini kerjasamanya sudah selesai, kita tidak ada permasalahan apapun. Saya sampaikan juga ke mas Andi, mungkin ke depan kita kalau mau menjalin kerjasama apapun, bisa dilanjut lagi, bisa ditermin lagi kerjasama yang lain. Karena saya terus terang untuk bidang hukum ini masih perlu untuk pendampingan dalam mengelola desa, dalam saya melaksanakan pemerintahan, apapun saya perlu pendampingan di bidang hukum,” kata Bambang.
Saat ditanya alasan apa memutus kontrak kerja pendampingan hukum dengan LBH 19.III Malang, Bambang lebih lanjut menjelaskan, bahwa ia tidak mau terkontaminasi dengan permasalahan yang lain.
“Terkait alasan pengakhiran kerjasama ini, saya tidak ingin terkontaminasi dengan permasalahan yang lain. Nantinya saya ingin kerjasama dengan LBH 19.lll Malang itu lebih secara umum saya menata desa ke depan. Nanti kalau kita perlukan dan ada kesepakan lagi, maka saya siap berkoordinasi. Dan mengenai permasalahan yang sudah kita laporkan, kita tidak mengatakan tetap lanjut atau berhenti, tapi kita harapkan itu bisa selesai dengan baik untuk semuanya,” tandasnya. (Eko/Red)
