BACAMALANG.COM – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, Muslimin melayangkan kritik keras mengenai persoalan plengsengan Kali Molek yang berlarut-larut.
Meskipun Pemerintah Kabupaten Malang mengklaim bahwa Bupati Malang, HM Sanusi sudah menandatangani surat pernyataan bencana agar plengsengan tersebut segera dibenahi, Muslimin menilai bahwa langkah itu sangat lambat.
“Ini ironi. Pemkab Malang amat sangat lambat sekali. Tidak tegas dalam hal ini,” ucap Muslimin, Senin (24/8/2020).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu pun menyebut, ada pembiaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang sehingga masalah ini tidak kunjung terselesaikan.
“Terjadi pembiaran. Mestinya bisa mencari langkah solutif, alternatif. Bisa dari CSR (corporate social responsibility, red). Bisa juga menggunakan dana taktis, dana darurat itu kan bisa digunakan, itu kan juga bencana. Dana taktis itu masih ada 5 miliar di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, red),” terang Muslimin.
Lebih lanjut, Muslimin menyatakan, dalam masalah ini, lagi-lagi yang menjadi korban adalah petani. Hanya gara-gara lambatnya eksekutif yang lambat mengambil tindakan.
“Masak iya nunggu aturan, rakyatnya ini bisa kelaparan. Sangat ironis Pemkab ini, padahal baru mendapat penghargaan, tapi plengsengan itu ada pembiaran yang berdampak pada perekonomian petani,” tukasnya. (mid/yog)
