BACAMALANG.COM – Dalam menelaah program nasional Ibu Kota Nusantara (IKN), Anggota Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih menyebut pentingnya dilakukan pemindahan ini untuk meminimalisir disparitas sebagai sumber ancaman ketidakutuhan negara dan perlunya perhatian terhadap politik anggaran.
Demikian intisari sorotan Anggota Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih terkait rencana pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, belum lama ini.
“Jadi tentang IKN itu menurut saya pilihan yang susah untuk dihindari oleh rezim siapapun yang berkuasa. Ada beberapa alasan yang mendasari yang paling populer di mata rakyat adalah alasan sudah tidak layaknya Jakarta sebagai penyangga satu-satunya pusat dari pemerintahan di Indonesia. Secara lingkungan dan secara kepadatan demografi penduduknya dan sebagainya itu, memang sudah dianggap tidak memiliki kelayakan. Malah berbahaya kalau kepadatan di Jakarta semakin bertambah dan mobilitas ekonomi hanya terpusat disana,” tegas Hikmah Bafaqih.
Dikatakannya jika dibiarkan itu malah membahayakan ekosistem yang ada di Jakarta sendiri. itu yang paling populer di mata masyarakat tapi menurutnya yang paling harus menjadi dasar adalah karena sejak dulu sejak sekian rezim ke belakang pembangunan di Indonesia ini disparitasnya luar biasa
Situasi sosial ekonomi di Indonesia ini disparitas antar wilayahnya memang sangat luar biasa. Langkah menetapkan salah satu tempat di Kalimantan ini sebagai ibu kota di Panajem itu menurutnya langkah yang konkrit memperlihatkan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini presiden ingin menunjukkan dan memiliki tekad untuk memulai mengurangi disparitas.
Karena di manapun ibu kota ditempatkan pusat pemerintahan itu akan ditempatkan, maka mobilitas ekonomi juga akan tumbuh disitu.
Semua orang bisa mengasosiasikan dengan dimilikinya Washington dan New York yang di Amerika. Boleh-boleh saja Indonesia mempunyai dua mercusuar satu di Jawa dan satu di luar Jawa.
“Mengapa saya menyoroti soal disparitas antar wilayah karena ini menjadi sumber ancaman yang paling serius munculnya perpecahan dan ketidakutuhan NKRI bagi warga masyarakat di luar pulau Jawa,” tuturnya.
Dipaparkannya Jawa masih menjadi satu-satunya orientasi segala hal tentang kemakmuran, kenegaraan, popularitas itu pusatnya di Jawa warga manapun komedian-komedian, artis-artis lokal, dari berbagai pulau kalau ingin jaya mesti datang ke Jawa dulu.
Itu salah satu contohnya pusat bisnis apapun sekalipun itu dikerjakan di luar Jawa tapi kantornya selalu ada di Jawa dan Jakarta misalnya tentu ini semakin memperkuat disparitas yang dimaksudkan dan ini akan menjadi sumber dari munculnya keretakan dan ketidakutuhan NKRI faktor-faktor seperti ini bisa dimanfaatkan oleh pihak luar untuk kemudian memobilisasi kelompok-kelompok minoritas yang merasa tidak puas terhadap Indonesia dan pemerintahan Indonesia untuk kemudian melakukan manuver-manuver politik yang tidak diinginkan.
Semua orang tentu sudah banyak belajar dari Timor Leste, dan juga harus banyak belajar dari Gerakan Papua Merdeka yang sampai saat ini belum bisa dikatakan terkendali dengan baik.
Pendekatan-pendekatan keamanan, pendekatan kekuasaan cenderung dilakukan terutama di era rezim Soeharto sekalipun, sekarang tidak sangat masif dilakukan tapi pola komunikasi yang dibangun tidak harus lagi dengan pendekatan kekuasaan, tapi sudah harus dengan pendekatan kesejahteraan dan memeratakan peran sumber daya manusia lokal.
“Kita harus jadikan warga di manapun berada di semua pulau Indonesia di semua etnis di Indonesia menjadi aktor di tempatnya masing-masing dan pada saatnya mereka juga jadi aktor di tempat lain, hingga tidak ada lagi sekat yang kemudian tersebutkan sebagai ini kan orang Madura berjaya di Jawa, orang Jawa berjaya di Kalimantan, orang Papua berjaya, tidak itu tidak begitu. Atau orang Jawa berjaya di Papua tidak ada penolakan lagi, karena semua tempat itu kemudian politik kesejahteraannya selesai,” urainya.
Aspek pemerataan dikuatkan. Ini mimpi bersama dari semakin keinginan agar semakin menguatnya Bhinneka tunggal ika bahwa keberagaman di Indonesia adalah rahmat.
Diharapkan jangan hanya menjadi slogan keberagaman ini benar-benar rahmat. Ketika mampu memeliharanya dengan baik cuma catatan kecilnya kebetulan saat ini kan seperti peringatan yang diberikan oleh Menkeu Sri Mulyani yakni secara global ekonomi memang sedang mengalami shock. Bahkan disebut Menkeu Sri Mulyani shock yang berat.
Ada persoalan dengan naiknya harga-harga pokok dan sebagainya yang nanti imbasnya pasti luar biasa pada situasi semacam ini.
Postur APBN menjadi tidak leluasa memang untuk kemudian disisipi oleh program prestisius semacam IKN. “Kita tidak tahu karena saya yakin pak Jokowi pun ingin memiliki legacy dan dua kali pemerintahan pak Jokowi ini juga menunjukkan perhatian beliau yang luar biasa untuk pembangunan infrastruktur berbagai tempat di luar Jawa dan angka-angka indikator disparitas antar wilayah juga semakin mengecil di masa pemerintahan pak Jokowi,” ungkapnya.
Ini menurutnya memang wajar kalau kemudian terus dikukuhkan dengan keinginan untuk menetapkan ibu kota baru di luar Jawa. Hanya semua pihak mesti arif terutama pemerintah pusat.
Bagaimana kemudian strategi politik anggarannya kan melakukan budget policy yang setepat-tepatnya karena anggaran sedang tidak leluasa apabila kemudian pembangunan ini di push sedemikian rupa dalam jangka waktu yang pendek, tentu akan menimbulkan problem-problem yang tidak diinginkan.
Ada banyak pembiayaan-pembiayaan penting yang itu wajib dilakukan pemerintah pusat yang kemudian menjadi sangat berkurang. Hari ini saja misalnya contoh di Jawa Timur transfer dari pemerintah pusat ke daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota itu, turunnya lumayan besar di Pemprov Jatim sendiri hampir Rp 1 triliun pada saat yang bersamaan harus menggaji 9600 orang PPPK baru yang itu tidak ada tambahan dana yang kemudian PPPK baru ini dilantik dan dimulai penugasannya.
“Artinya beban anggaran ini semakin meninggi transfer dari pusat memang semakin kecil yaitu tadi karena ada shock yang bu Menkeu Sri Mulyani sebutkan ada shock pada budget postur anggaran kita di APBN dan itu pasti akan berimbas pada APBD di provinsi dan kota,” paparnya.
Yang paling terakhir lagi kalau ini menjadi skema multi years menjadi skema yang perlahan-lahan dirintis keuntungannya menurutnya adalah semua pihak memulainya dengan memahami ini sebagai tidak hanya pindah ibu kota. Tapi ini sebagai itikad baik untuk memulai komunikasi yang baik dengan saudara-saudara di manapun mereka berada.
“Jangan sampai kemudian masyarakat Kalimantan malah menjadi penonton pasif dari proses ini. Mereka harus juga menjadi bagian dan aktor penting dari perpindahan ibu kota negara ini,” pungkasnya. (had)
