BACAMALANG.COM – Status tanah yang digunakan sebagai Balai Desa Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Rabu (11/11/2026). Pihak keluarga Kasim P. Suryadi melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa sebagian tanah yang digunakan untuk kantor desa berstatus pinjam pakai, bukan tanah milik desa.
Kuasa hukum Kasim P. Suryadi, Agus Subyantoro, S.H., menyatakan, persoalan tersebut perlu ditelusuri berdasarkan riwayat penguasaan tanah, dokumen kepemilikan, serta kesepakatan yang pernah dibuat antara pihak keluarga dan pemerintah desa.
Objek yang dipersoalkan berupa tanah Letter C Nomor 1296, Persil 41.B, Kelas D.III, dengan luas keseluruhan sekitar 7.210 meter persegi. Tanah tersebut tercatat dalam SPPT PBB Nomor 35.07.060.007.000-1246.7 atas nama Kasim P. Suryadi dan berlokasi di Jalan Raya Sumberagung, Desa Sumberagung.
Dari keseluruhan bidang tanah itu, sekitar 1.200 meter persegi digunakan untuk kantor desa sejak adanya musyawarah pada 8 Januari 1972. Penggunaan tersebut, menurut pihak keluarga, kemudian diperjelas melalui perjanjian bersama pada 1990 yang mengatur pengembalian tanah kepada pemilik atau keluarga pemilik apabila keluarga tersebut tidak lagi menjabat sebagai perangkat desa.
Perbedaan Dokumen dan Riwayat Tanah
Persoalan muncul ketika Pemerintah Desa Sumberagung menyatakan tanah tersebut merupakan aset desa yang diperoleh melalui pembelian dari Samsiyah. Namun, pihak kuasa hukum menilai terdapat sejumlah perbedaan data luas tanah yang perlu diklarifikasi.
Dokumen yang menjadi perhatian antara lain Akta Jual Beli Nomor 175/SWT/AJB/V/2001 tertanggal 3 Mei 2001 dengan luas sekitar 4.975 meter persegi atas nama Samsiyah. Sementara itu, dalam surat pernyataan tertanggal 3 Oktober 2025, Samsiyah disebut menyatakan bahwa tanah yang sebenarnya dibeli hanya sekitar 629 meter persegi. Sebagian tanah seluas kurang lebih 79 meter persegi juga disebut telah dijual kepada Nurhayati.
Perbedaan luas tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu dicocokkan dengan bidang tanah yang saat ini digunakan sebagai kantor desa, yakni sekitar 1.200 meter persegi.
Dalam RDPU, kedua pihak menyampaikan keterangan berbeda mengenai asal-usul dan status tanah. Pihak pemohon menyebut tanah tersebut berasal dari keluarga Kasim yang kemudian disebut telah dibeli Samsiyah. Sementara itu, pemerintah desa menyampaikan bahwa tanah tersebut merupakan hibah dari Kartono, yang memiliki hubungan keluarga sebagai ayah angkat Kasim.
Masing-masing pihak turut menunjukkan dokumen yang diklaim mendukung keterangannya, termasuk Akta Jual Beli, Letter C, dan surat pernyataan.
Kuasa Hukum Soroti Perjanjian Pinjam Pakai
Agus menegaskan, status penggunaan tanah seluas sekitar 1.200 meter persegi harus dikaji dengan memperhatikan kesepakatan yang dibuat pada 1990. Menurutnya, perjanjian pinjam pakai tidak serta-merta mengalihkan hak kepemilikan kepada pihak yang menggunakan tanah.
“Tanah seluas 1.200 meter persegi itu statusnya pinjam pakai, bukan jual beli, sehingga menurut Pasal 1740 KUHPerdata tidak mengalihkan kepemilikan dan menurut Pasal 1338 KUHPerdata perjanjian tersebut mengikat para pihak, jadi status tanah tersebut tidak serta-merta berubah menjadi milik desa,” kata Agus.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan hukum dari pihak kuasa hukum keluarga Kasim. Adapun kepastian status kepemilikan tanah masih memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen, riwayat peralihan hak, serta keterangan para pihak yang berkepentingan.
DPRD Agendakan Pemeriksaan Lapangan
Menindaklanjuti RDPU, Komisi I DPRD Kabupaten Malang merencanakan pemeriksaan langsung ke lokasi untuk mencocokkan dokumen yang disampaikan kedua pihak sekaligus menelusuri batas dan riwayat tanah.
Pemeriksaan tersebut direncanakan berlangsung pada November atau Desember 2026 dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Hasilnya akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat lanjutan sebelum DPRD menyusun rekomendasi.
DPRD juga akan mencermati kemungkinan adanya persoalan administrasi dalam proses peralihan maupun pencatatan status tanah pada masa lalu.
Dalam penelusuran tersebut, pengelolaan aset desa turut menjadi perhatian, termasuk kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana diubah melalui Permendagri Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana diubah melalui Perda Nomor 2 Tahun 2020, serta Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana diubah melalui Perbup Nomor 25 Tahun 2022.
Meski persoalan kepemilikan masih ditelusuri, bangunan Balai Desa Sumberagung hingga kini tetap digunakan untuk menunjang operasional pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.
Keluarga Berharap Penyelesaian Secara Musyawarah
Pihak keluarga Kasim berharap tanah seluas sekitar 1.200 meter persegi yang dipersoalkan dapat dikembalikan kepada keluarga apabila hasil pemeriksaan mendukung klaim mereka.
Namun, apabila tanah tersebut tetap digunakan sebagai kantor desa, keluarga berharap ada kompensasi yang layak berdasarkan kesepakatan bersama.
Keluarga juga mengharapkan persoalan yang telah berlangsung lama itu dapat diselesaikan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Dengan demikian, penyelesaian dapat ditempuh berdasarkan fakta, dokumen, dan kesepakatan para pihak tanpa harus berlanjut ke proses hukum.
Pemeriksaan lapangan dan klarifikasi dokumen oleh pihak terkait diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai riwayat serta status hukum tanah yang digunakan sebagai Balai Desa Sumberagung.
Pewarta: Hadi Triswanto
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
