Penulis: Agus Subyantoro, S.H.
Hari Ayah yang diperingati setiap 12 November bukan sekadar momentum untuk menyampaikan ucapan terima kasih, memberikan hadiah, atau mengenang pengorbanan seorang ayah. Lebih dari itu, Hari Ayah seharusnya menjadi ruang refleksi untuk memahami kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawab seorang ayah dalam perspektif hukum.
Dalam kehidupan keluarga, ayah kerap dipandang sebagai kepala keluarga, pelindung, pemimpin, sekaligus pencari nafkah. Namun, di balik kedudukan tersebut, terdapat konsekuensi hukum yang melekat. Menjadi seorang ayah bukan hanya tentang memperoleh kedudukan dalam keluarga, melainkan juga tentang mengemban tanggung jawab yang tidak dapat dipandang ringan.
Ayah dalam Perspektif Hukum
Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan ayah tidak dapat dilepaskan dari institusi perkawinan serta hubungan hukum antara orang tua dan anak.
Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Ketentuan tersebut menempatkan suami dan istri dalam kedudukan serta peran tertentu di dalam keluarga. Namun, kedudukan suami sebagai kepala keluarga tidak dapat dimaknai sebagai kekuasaan tanpa batas.
Kepemimpinan dalam keluarga harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak seluruh anggota keluarga.
Dengan demikian, seorang ayah tidak hanya memiliki peran dalam menentukan arah kehidupan keluarga, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa anggota keluarganya memperoleh perlindungan, pengasuhan, dan kehidupan yang layak.
Hak Seorang Ayah yang Harus Dihormati
Dalam perspektif hukum, seorang ayah juga memiliki hak yang patut dihormati dan dilindungi. Hak tersebut mencakup kesempatan menjalankan peran pengasuhan, membangun hubungan dengan anak, memberikan pendidikan, serta menjalin komunikasi dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga.
Dalam perkara perceraian, misalnya, seorang ayah tidak serta-merta kehilangan kedudukannya sebagai orang tua. Putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri tidak dengan sendirinya menghapus hubungan hukum antara ayah dan anak.
Oleh karena itu, hak seorang ayah untuk tetap menjalin hubungan dengan anak perlu diperhatikan dan dihormati, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak.
Di sisi lain, hak tersebut harus dipahami secara proporsional. Hubungan antara ayah dan anak bukan hanya menyangkut hak orang tua, melainkan juga hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, perlindungan, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
Kewajiban Ayah Bukan Sekadar Memberikan Nafkah
Salah satu persoalan yang masih kerap muncul di tengah masyarakat adalah anggapan bahwa kewajiban seorang ayah cukup dipenuhi dengan memberikan uang atau memenuhi kebutuhan materi keluarga.
Padahal, tanggung jawab seorang ayah jauh lebih luas daripada sekadar persoalan ekonomi.
Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak menikah atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus.
Selanjutnya, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua mencakup aspek material maupun nonmaterial. Memberikan nafkah memang penting, tetapi kehadiran, perhatian, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengasuhan.
Anak tidak hanya membutuhkan ayah yang mampu membiayai kehidupannya, tetapi juga sosok ayah yang hadir, memberikan teladan, mendampingi proses tumbuh kembang, serta membangun hubungan emosional yang sehat.
Dengan kata lain, tanggung jawab seorang ayah tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ada kewajiban yang lebih mendasar, yakni memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, memperoleh pendidikan yang layak, dan mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak-haknya.
Ketika Ayah Melalaikan Tanggung Jawab
Lantas, bagaimana jika seorang ayah justru mengabaikan kewajibannya terhadap anak?
Hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap anggota keluarga, termasuk anak, dari tindakan penelantaran. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga melarang penelantaran terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan maupun perjanjian, yang bersangkutan wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan.
Selain itu, Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua bukan semata-mata persoalan etika atau moral. Dalam kondisi tertentu, pengabaian terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terpenuhi.
Meski demikian, penerapan hukum harus tetap dilakukan secara cermat dan adil. Ketidakmampuan ekonomi tidak dapat serta-merta disamakan dengan kesengajaan menelantarkan anak. Penilaian terhadap suatu peristiwa harus didasarkan pada fakta, keadaan yang melatarbelakangi, serta unsur perbuatan yang dapat dibuktikan menurut hukum.
Dengan demikian, yang menjadi perhatian bukan semata-mata kondisi ekonomi seorang ayah, melainkan juga bagaimana ia menjalankan tanggung jawabnya sesuai kemampuan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Perceraian Tidak Menghapus Tanggung Jawab Seorang Ayah
Persoalan lain yang patut menjadi perhatian adalah ketika hubungan suami dan istri berakhir melalui perceraian, tetapi tanggung jawab terhadap anak justru ikut diabaikan.
Padahal, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan, pendidikan, pengasuhan, maupun masa depan anak.
Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa hubungan antara mantan suami dan mantan istri berbeda dengan hubungan antara ayah dan anak. Konflik yang terjadi di antara orang tua semestinya tidak menjadikan anak sebagai pihak yang menanggung akibatnya.
Status sebagai mantan suami tidak berarti menjadi mantan ayah.
Kalimat tersebut bukan sekadar ungkapan moral, melainkan pengingat bahwa tanggung jawab sebagai orang tua tetap melekat meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.
Menjadi Ayah adalah Kehormatan, Menjalankan Tanggung Jawab adalah Kewajiban
Pada akhirnya, Hari Ayah seharusnya tidak hanya menjadi perayaan terhadap sosok seorang ayah, tetapi juga momentum untuk mengingatkan bahwa hak dan kewajiban harus berjalan beriringan.
Seorang ayah berhak mendapatkan penghormatan dari keluarganya. Namun, penghormatan tersebut tidak dapat dibangun hanya melalui tuntutan atau kedudukan. Penghormatan juga tumbuh melalui keteladanan, tanggung jawab, perlindungan, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan kepada keluarga.
Hukum tidak menuntut seorang ayah menjadi manusia yang sempurna. Namun, hukum menetapkan kewajiban bagi orang tua untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan kebutuhan mereka terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebab, ukuran keberhasilan seorang ayah bukan semata-mata seberapa besar harta yang diwariskan kepada anak-anaknya, melainkan juga seberapa besar tanggung jawab yang dijalankan, nilai kehidupan yang ditanamkan, perlindungan yang diberikan, serta keteladanan yang ditunjukkan.
Hari Ayah semestinya menjadi pengingat bahwa keluarga bukan hanya tempat seseorang memperoleh penghormatan, melainkan juga ruang untuk menunaikan tanggung jawab dan membangun masa depan generasi berikutnya.
Selamat Hari Ayah. Menjadi ayah adalah sebuah kehormatan, tetapi memenuhi hak anak dan menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan.
*) Penulis: Agus Subyantoro, S.H., Founding & Managing Partner Kantor Hukum Agus Subyantoro & Partners dan Wakil Ketua I DPC PERADI Kepanjen.
*) Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
