BACAMALANG.COM – Penanganan perkara dugaan perselingkuhan dan perzinaan yang menyeret oknum Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar berinisial IGS, anggota Polrestabes Surabaya, serta seorang kepala desa berinisial AE di Kedung Kumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, kembali menjadi perhatian.
Setelah sebelumnya muncul sorotan terkait mobil Toyota Innova Reborn bernomor polisi L 1050 CXC yang disebut berubah menjadi L 1121 CXA, perkembangan penanganan perkara kini mengarah pada pemanggilan pelapor oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan (PPO) Polres Batu.
Mobil yang dimaksud sebelumnya dikabarkan telah disita sebagai barang bukti. Namun, dugaan mengenai perubahan nomor polisi tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak berwenang.
Informasi mengenai pemanggilan pelapor mencuat setelah awak media mengonfirmasi perkembangan perkara kepada Kanit PPA PPO Polres Batu, Iptu Dr. Santy Wijaya, S.H., M.H., melalui pesan WhatsApp, Rabu (11/11/2026).
Dalam konfirmasi tersebut, awak media menanyakan apakah pelapor yang merupakan istri sah IGS telah menjalani pemeriksaan, serta apa kaitan penyitaan buku nikah dengan penanganan perkara dugaan perzinaan tersebut.
Awak media juga meminta penjelasan mengenai kepemilikan dokumen yang disita, termasuk apakah penyitaan hanya mencakup buku nikah milik pelapor atau juga dokumen milik pihak lain yang terkait dengan perkara.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Iptu Santy memberikan penjelasan singkat.
“Tidak ada pemeriksaan, hanya sita buku nikah saja,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.
Pelapor Benarkan Adanya Pemanggilan
Terpisah, EDS, yang mengaku sebagai istri sah IGS sekaligus pelapor dalam perkara tersebut, membenarkan dirinya menerima panggilan dari PPA PPO Polres Batu.
Menurut EDS, pemanggilan tersebut berkaitan dengan penyitaan buku nikah yang sebelumnya telah diserahkan sejak awal pelaporan.
“Ada surat panggilan dari PPA dan PPO, terkait dengan penyitaan buku nikah saya, yang sudah disita dari awal saya melaporkan. Dalam hal ini hanya sebatas tanda bukti serah terima dokumen buku nikah,” ungkap EDS saat diwawancarai awak media.
Keterangan tersebut mengindikasikan bahwa agenda yang dijalani pelapor, berdasarkan penjelasannya, berkaitan dengan administrasi penyerahan dokumen. Sementara itu, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai status pemeriksaan pelapor dan penggunaan dokumen tersebut dalam proses penyidikan.
Pihak Hotel Disebut Berpotensi Dimintai Keterangan
Di tengah perkembangan perkara, sumber dari pihak keluarga pelapor menyampaikan informasi bahwa pihak hotel berpotensi dimintai keterangan oleh penyidik.
“Informasinya pihak hotel nantinya juga berpotensi diperiksa untuk dimintai keterangan. Itu juga berkaitan dengan penanganan perkara kasus dugaan perzinaan yang dimaksud,” ujar sumber tersebut.
Sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan itu belum memberikan keterangan mengenai waktu pemanggilan maupun pihak hotel yang dimaksud.
Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi yang diperoleh awak media dari penyidik mengenai rencana pemeriksaan pihak hotel tersebut. Karena itu, informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak berwenang.
Sejumlah Pertanyaan Masih Menunggu Penjelasan
Awak media kembali meminta penjelasan kepada Iptu Santy mengenai sejumlah substansi penanganan perkara, mulai dari status pemeriksaan pelapor, dasar dan kepentingan penyitaan buku nikah, hingga relevansi dokumen tersebut dalam proses pembuktian.
Namun, ketika dimintai keterangan lebih lanjut, Iptu Santy menyampaikan respons melalui pesan WhatsApp.
“Hmmmm kalau panjang saya enggak jawab ya,” tulisnya.
Hingga berita ini disusun, sejumlah pertanyaan tersebut belum memperoleh penjelasan lebih terperinci.
Kejelasan mengenai status pemeriksaan, kedudukan dokumen yang disita, serta tahapan penanganan perkara menjadi penting agar informasi yang diterima masyarakat tidak berkembang berdasarkan asumsi.
Penyitaan dokumen dan pemeriksaan seseorang merupakan tindakan yang berbeda dalam proses hukum. Oleh sebab itu, penjelasan mengenai tujuan penyitaan, status dokumen sebagai barang bukti, serta tahapan penyidikan perlu disampaikan secara proporsional sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan dan tetap menghormati hak privasi pihak-pihak terkait.
Apabila benar terdapat rencana pemeriksaan terhadap pihak hotel, informasi tersebut juga perlu dikonfirmasi secara resmi untuk memastikan relevansinya dengan perkara yang sedang ditangani.
Menunggu Klarifikasi Resmi
Perkara ini menjadi perhatian karena melibatkan dugaan hubungan pribadi yang menyeret seorang anggota Polri aktif dan seorang kepala desa. Meski demikian, seluruh dugaan yang muncul harus tetap ditempatkan sebagai dugaan sampai terdapat pembuktian melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Setiap pihak yang disebut dalam perkara ini juga berhak memperoleh perlakuan yang adil dan tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Awak media masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi Unit PPA PPO Polres Batu, IGS, AE, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara, dasar penyitaan buku nikah, status pemeriksaan pelapor, dan kemungkinan pemeriksaan pihak hotel.
Klarifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai proses hukum yang sedang berjalan sekaligus menjaga akurasi informasi bagi masyarakat.
Pewarta: Eko Sabdianto
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
