BACAMALANG.COM – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur mengumpulkan para pengelola barang milik daerah (BMD) kabupaten/kota se-Jawa Timur dalam Rapat Koordinasi bertajuk “Forum Penguatan Sinergi Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah Antar Kabupaten/Kota” di Ijen Suites Resort and Convention, Malang, Kamis (12/11/2026).
Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah mengidentifikasi sedikitnya 81 permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang melibatkan lintas pemerintahan antara Pemprov Jatim dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Permasalahan tersebut meliputi: Indikasi pencatatan ganda (double catat): 25 asset; Terkait Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D): 24 aset; Sertifikasi aset: 15 asset; Hibah, pinjam pakai, dan pemanfaatan: 11 asset; serta Kategori lain-lain sebnanyak 6 aset.
Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur, Ir. Mohammad Yasin, M.Si., menegaskan bahwa forum yang berlangsung selama dua hari (12–13 November 2026) ini bertujuan untuk merapikan tata kelola serta menuntaskan berbagai persoalan administrasi dan hukum aset daerah di lapangan tersebut.
“Hari ini kita mengumpulkan teman-teman kabupaten/kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait penatausahaan aset daerah. Banyak problem aset kita, mulai dari pencatatan yang belum lengkap, aset yang dipinjamkan atau dikuasai pihak lain tanpa bukti serah terima, pinjam pakai, maupun sewa yang jelas, hingga aset yang belum bersertifikat,” ujar Yasin kepada BacaMalang.com.
Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur, Ir. Mohammad Yasin, M.Si. saat memberi pengarahan. (Nedi Putra AW)
Menurut Yasin, sertifikasi dan tertib administrasi sangat krusial agar kepemilikan aset pemerintah daerah memiliki kekuatan hukum yang sah. Jika pencatatan sudah rapi, aset tersebut dapat didayagunakan secara optimal, seperti disewakan, sebagai upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan.
“Dari total 81 kasus yang tercatat, sebagian besar sebenarnya telah menemui titik terang melalui jalur koordinasi,” tukasnya.
Ia menambahkan, sebagai tindak lanjut dari rakor ini, BPKAD Jatim akan melakukan desk atau pemetaan masalah secara spesifik per daerah. Yasin mencontohkan temuan di Kabupaten Bojonegoro, di mana terdapat gedung SMK milik Pemprov Jatim yang berdiri di atas tanah SMP milik Pemkab Bojonegoro, maupun sebaliknya, tanah Pemprov yang digunakan dinas kabupaten.
“Persoalan seperti ini akan kita urai satu per satu dan dilengkapi administrasi pinjam pakainya. Aturannya, pinjam pakai antar-pemerintah daerah itu berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang, sehingga status pemanfaatannya menjadi jelas,” terang Yasin yang juga Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur ini.
Ia juga menyinggung dukungan aset untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), dalam hal ini Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Yasin menyoroti pemanfaatan aset daerah oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tersebut.
“Tentu karena berstatus program prioritas, Pemprov Jatim berkewajiban memberikan dukungan penuh. Namun awalnya, karena koperasi berorientasi profit, skemanya adalah sewa dengan tarif sangat murah, yakni diskon hingga hanya membayar 10 persen dari nilai appraisal. Namun, saat ini sudah terbit Peraturan Presiden (Perpres) terbaru yang menjadi dasar hukum bahwa KDMP diperbolehkan menggunakan skema pinjam pakai tanpa harus menyewa,” jelasnya.
Terkait kendala teknis penilaian aset, Yasin mengakui bahwa Pemprov Jatim saat ini belum memiliki tim appraisal internal. Untuk menyiasatinya, pihaknya bersinergi dengan meminjam tim penilai dari Kementerian Keuangan sembari terus berupaya mencetak tenaga penilai mandiri di lingkungan Pemprov Jatim.
Pewarta/Editor: Nedi Putra AW.
