Kapolda Jatim Ancam Pecat Polisi yang Pungut Bayaran dalam Penanganan Perkara - BACAMALANG.COM

Menu ✖

Mode Gelap
Fapet UB Kembangkan LENTERA, Sistem Modernisasi Peternakan Ayam Berbasis AI dan IoT untuk Segmentasi Peternak Kecil Viral Hukuman Ringan Koruptor, Dosen FH UMM Berharap Hakim Harus Lebih Berani Jatuhkan Vonis ACPM Gelar Pameran Lukisan dan Seni Budaya di Gedung DPRD Kota Malang, Diikuti Pelukis Difabel Dukung Program EBT Pemerintah, UMM Kembangkan PLTS dan PLTB di Berbagai Lokasi Tahun Baru 2025, Shanaya Resort Malang Pesta Kembang Api dan Bagi Hadiah Tiket Pesawat

HEADLINE · 18 Nov 2026 10:49 WIB ·

Kapolda Jatim Ancam Pecat Polisi yang Pungut Bayaran dalam Penanganan Perkara


 Kapolda Jatim, Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H saat memberikan arahan kepada para Kasat Reskrim Polres jajaran dan personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Gedung Mahameru, Mapolda Jatim. (Yan) Perbesar

Kapolda Jatim, Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H saat memberikan arahan kepada para Kasat Reskrim Polres jajaran dan personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Gedung Mahameru, Mapolda Jatim. (Yan)

BACAMALANG.COM – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H., mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya agar tidak menyalahgunakan kewenangan untuk meminta uang kepada masyarakat dalam penanganan perkara hukum.

Ia menegaskan, anggota kepolisian yang terbukti meminta bayaran untuk memproses perkara akan menghadapi sanksi tegas, termasuk pemecatan.

Peringatan tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada para Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres jajaran dan personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Gedung Mahameru, Mapolda Jatim, Senin (16/11/2026). Kegiatan itu turut didampingi Wakapolda Jatim Kombes Pol. Feri Handoko Soenarso, S.H., S.I.K.

Dalam arahannya, Dekananto meminta para pimpinan satuan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap personel masing-masing. Ia mengingatkan agar tidak ada pimpinan yang membiarkan anak buahnya menyalahgunakan jabatan dalam proses penegakan hukum.

“Kalau masih tidak mau berubah, saya ingatkan para Kasat Reskrim, ini hadir semua ini, jangan coba-coba, jangan ngetes-ngetes saya. Anggota-anggotamu kasih tahu, jangan mau tes-tes saya. Saya pecat,” tegasnya.

Menurut Dekananto, praktik meminta uang kepada masyarakat untuk memperlancar penanganan perkara merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Selain melanggar aturan, perilaku tersebut juga berpotensi merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Ia menekankan bahwa seragam dan kewenangan yang dimiliki polisi merupakan amanah yang harus digunakan untuk memberikan pelayanan, bukan untuk mencari keuntungan pribadi.

“Kepercayaan terhadap kita jangan disalahgunakan, jangan melacurkan diri kalian hanya untuk menerima sesuatu, kemudian kalian melacurkan institusi ini,” ujarnya.

Kapolda Jatim itu juga menegaskan bahwa setiap tahapan penanganan perkara harus berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum. Mulai dari penerimaan laporan polisi (LP), gelar perkara, peningkatan status ke penyidikan, hingga penetapan tersangka, tidak boleh disertai permintaan imbalan.

“Saya tidak mau, mau dari LP (laporan), gelar naik sidik, bayar, mau tetapkan tersangka, bayar. Saya minta mulai hari ini tinggalkan. Karena ini budaya baru, polisi bersama masyarakat, mari kita sama-sama untuk berubah dan memberikan pelayanan di bidang penegakan hukum,” tambahnya.

Ia meminta seluruh jajaran reserse menjadikan profesionalisme dan integritas sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugas. Setiap laporan masyarakat harus ditangani secara objektif berdasarkan alat bukti dan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya transaksi untuk memengaruhi proses hukum.

Dekananto berharap, penegakan disiplin internal dapat mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan kepolisian sekaligus memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat.

Menurutnya, menjaga kepercayaan publik merupakan tanggung jawab seluruh anggota kepolisian. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat dalam mencari keadilan.

Pewarta: Eko Sabdianto
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Publisher

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

Perkara Dugaan Perselingkuhan Berujung Pemeriksaan Etik, Oknum Kanit Reskrim Masuk Patsus

15 November 2026 - 21:49 WIB

Bekali Mahasiswa Baru UNITRI, Polsek Lowokwaru Tekankan Etika Sosial dan Kamtibmas

15 November 2026 - 18:50 WIB

RSAU dr. Mohammad Moenir Raih Penghargaan Pemkab Malang, Bukti Komitmen Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan

14 November 2026 - 15:02 WIB

Setahun Terlantar di Kepanjen, Riyanto Akhirnya Pulang ke Merauke Berkat Bantuan Baznas dan Konten Kreator Malang

13 November 2026 - 21:10 WIB

Istri Sah Oknum Kanit Reskrim Mengaku Diusir Usai Ungkap Dugaan Perzinaan, Kini Fokus Berjuang untuk Anak

13 November 2026 - 18:31 WIB

Danlanud Abd Saleh Tekankan Kekompakan dalam Sertijab Komandan Skatek 022

11 November 2026 - 16:35 WIB

Trending di HEADLINE

©Hak Cipta Dilindungi !