BACAMALANG.COM – Perselisihan mengenai pengelolaan Masjid Syuhada di Perumahan Karanglo Indah, Blok C-1A, Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, kini bergulir ke ranah hukum. Sejumlah pengurus takmir dan Yayasan Syuhada Karanglo Indah digugat atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri (PN) Malang.
Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 357/Pdt.G/2026/PN Mlg. Sidang pertama telah digelar pada Selasa (17/11/2026), sedangkan persidangan selanjutnya dijadwalkan pekan depan dengan agenda pemanggilan para pihak.
Sengketa ini berawal dari perbedaan pandangan mengenai mekanisme pemilihan dan kewenangan pengelolaan takmir masjid. Pihak yayasan menyatakan, pengelolaan masjid telah dijalankan oleh pengurus sejak 1986, jauh sebelum polemik kepengurusan mencuat pada 2024.
Wakil Ketua Takmir Masjid Syuhada, Gurit, menjelaskan, persoalan mulai berkembang ketika Ketua Takmir sebelumnya, almarhum H. Muchlis Ridwan, jatuh sakit. Pengelolaan kegiatan harian kemudian dipercayakan kepada Indro Triyono berdasarkan surat tugas tertanggal 10 Juni 2024.
“Setelah itu, perangkat RW dan RT setempat mendatangi Pak Indro Triyono. Pengelolaan harian memang dimandatkan kepada beliau untuk melanjutkan tugas ketakmiran,” ujar Gurit kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Perbedaan Pandangan soal Pemilihan Takmir
Menurut Gurit, perbedaan pandangan semakin mengemuka menjelang pembentukan kepengurusan takmir periode 2025–2030. Sebagian pengurus lingkungan menghendaki proses pemilihan takmir melibatkan perangkat wilayah.
Sementara itu, pihak yayasan dan jamaah yang selama ini aktif mengelola masjid berpandangan bahwa penentuan pengurus seharusnya dilakukan melalui musyawarah mufakat di internal jamaah dan pengelola masjid.
Gurit menegaskan, pihaknya berupaya mempertahankan mekanisme kepengurusan yang selama ini berjalan dengan mengedepankan musyawarah serta ketentuan agama.
“Kami juga berpedoman pada Al-Qur’an, khususnya Surah At-Taubah ayat 18, dalam memahami tanggung jawab memakmurkan masjid. Ketika muncul mekanisme pemilihan baru yang melibatkan pihak luar dari kebiasaan sebelumnya, kami keberatan karena ada perbedaan prinsip dalam menentukan kepengurusan,” jelasnya.
Ia mengatakan, Yayasan Syuhada sempat mengakomodasi keinginan sebagian warga dengan menggelar musyawarah dan memilih salah seorang warga yang juga merupakan jamaah masjid.
Namun, menurut pihak yayasan, perkembangan selanjutnya justru memunculkan struktur kepengurusan berbeda yang tidak lagi melibatkan sejumlah pengurus yayasan dan takmir sebelumnya.
Pihak yayasan menyebut, pengurus lama telah menjalankan kegiatan dan merawat masjid sejak 1986. Perbedaan tersebut kemudian berkembang menjadi dualisme kepengurusan.
Yayasan Pertahankan Kepengurusan Periode 2025–2030
Gurit mengungkapkan, pihak yang menghendaki perubahan kepengurusan sempat melibatkan unsur pemerintahan setempat, mulai dari Kelurahan Balearjosari hingga Kecamatan Blimbing.
Pihak yayasan kemudian menyampaikan persoalan tersebut kepada Inspektorat Kota Malang. Menurut Gurit, langkah itu dilakukan karena terdapat perbedaan pandangan mengenai kewenangan dalam menentukan kepengurusan takmir.
Atas kondisi tersebut, pihak yayasan memutuskan tetap melanjutkan kepengurusan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dalam keputusan yayasan, Fadjar Abdi ditetapkan sebagai Ketua Takmir Masjid Syuhada periode 2025–2030. Penetapan itu mengacu pada Surat Keputusan Pembina Yayasan tertanggal 23 Februari 2025.
Pihak yayasan menyayangkan munculnya konflik yang dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan jamaah dalam menjalankan ibadah.
Gurit juga menyampaikan bahwa pada 2025 pernah terjadi persoalan terkait pengelolaan kotak amal ketika pihak yang berseberangan dengan yayasan disebut menguasai kotak amal selama dua kali pelaksanaan salat Jumat.
Menurutnya, persoalan tersebut sempat dilaporkan kepada kepolisian. Namun, informasi mengenai perkembangan laporan maupun pengelolaan dana tersebut belum dijelaskan lebih lanjut dalam keterangan yang disampaikan.
“Akibat kondisi yang tidak harmonis ini, jamaah menjadi tidak nyaman. Padahal, masjid terbuka bagi siapa saja yang ingin beribadah, bukan hanya warga Perumahan Karanglo Indah,” tandasnya.
Kuasa Hukum Persoalkan Dalil Status Lahan
Sementara itu, kuasa hukum para tergugat, Dr. Yayan Riyanto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa gugatan tersebut menempatkan tiga pengurus takmir sebagai tergugat utama.
Mereka adalah Indro Triyono sebagai Tergugat I, Mochammad Isbandi sebagai Tergugat II, dan Fadjar Abdi sebagai Tergugat III.
Selain itu, Yayasan Syuhada Karanglo Indah, Kantor Urusan Agama (KUA) Blimbing, Kementerian Agama Kota Malang, Kelurahan Balearjosari, serta PD BKMM-DMI Kota Malang turut ditarik sebagai pihak turut tergugat.
Yayan bersama tim kuasa hukumnya yang terdiri atas V.LF. Bili, Imam Syafi’i, Sigit Rahmantoro, Febry Andy, Tommy H. Timbang, Farhan Faelani, Rifqi I. Wibowo, dan Shendy Prasetyo menyayangkan sengketa tersebut harus berlanjut ke pengadilan.
Ia menegaskan, pihaknya memiliki dasar hukum terkait keberadaan yayasan dan status tanah yang digunakan untuk mendirikan Masjid Syuhada.
“Yayasan Syuhada Karanglo Indah berdasarkan akta notaris tertanggal 1 Agustus 2024 telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0012207.AH.01.04.Tahun 2024,” terangnya.
Yayan juga menyebut, masjid tersebut berdiri di atas empat bidang tanah yang menurut pihaknya telah berstatus wakaf, dengan dua sertifikat berada di wilayah Kabupaten Malang dan dua lainnya di wilayah Kota Malang.
Menurut dia, keberadaan dokumen wakaf tersebut menjadi salah satu dasar pihak tergugat dalam membantah dalil penggugat yang menyebut lahan masjid merupakan fasilitas umum (fasum) perumahan.
“Akta ikrar wakaf yang telah terbit atas empat bidang tanah tersebut menjadi bagian dari dasar hukum kami. Karena itu, status dan pengelolaan tanah harus dilihat berdasarkan dokumen yang ada,” ujarnya.
Status Tanah Jadi Salah Satu Pokok Sengketa
Dalam gugatan tersebut, para penggugat disebut mendalilkan bahwa masjid berdiri di atas lahan fasilitas umum perumahan sejak 1982. Mereka mempersoalkan pengelolaan lahan yang dikaitkan dengan aset yayasan karena dinilai tidak memperoleh persetujuan warga.
Di antara pihak penggugat, menurut keterangan kuasa hukum tergugat, terdapat unsur perangkat RT/RW dari wilayah Kota Malang maupun Kabupaten Malang.
Perbedaan pandangan mengenai status lahan dan kewenangan pengelolaan masjid tersebut kini menjadi bagian dari perkara yang harus diperiksa di pengadilan.
Hingga berita ini ditulis, pihak penggugat melalui Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang didampingi advokat Soehartono Soemarto belum memberikan tanggapan terkait keterangan pihak tergugat.
Persidangan perkara nomor 357/Pdt.G/2026/PN Mlg akan berlanjut pekan depan dengan agenda pemanggilan para pihak.
Perkara ini masih dalam proses hukum. Penentuan mengenai dalil gugatan, status hukum objek sengketa, serta kewenangan pengelolaan masjid akan mengikuti pemeriksaan dan pertimbangan majelis hakim.
Pewarta: Rohim Alfarizi
Editor: Imam Muchlis




















































