BACAMALANG.COM – Gelombang protes mewarnai kawasan Bendungan Lahor Karangkates, Senin (26/1/2026). Ratusan warga dari Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, bersama masyarakat Selorejo dan Rekesan, Kabupaten Blitar, menggeruduk pintu masuk lintasan bendungan untuk menuntut penghapusan total biaya akses yang dinilai membebani masyarakat sekitar.
Massa menyuarakan penolakan terhadap sistem kartu non-tunai yang selama ini diberlakukan pengelola. Dalam aksinya, warga membawa poster serta membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sebagai simbol tuntutan bersama. Mereka meminta agar akses lintasan bendungan dibuka gratis cukup dengan menunjukkan KTP, tanpa kartu berbayar maupun pungutan administrasi.
Tak hanya itu, warga juga menuntut pembebasan biaya bagi pelajar di Kecamatan Sumber Pucung dan Selorejo, termasuk kendaraan angkutan umum Malang–Blitar yang mengantar siswa. Pelaku UMKM serta pedagang kecil di sekitar bendungan juga diminta mendapat akses bebas pungutan karena menggantungkan hidup dari aktivitas di kawasan tersebut.
Perwakilan massa, Rahman Arifin, menegaskan bahwa kebijakan kartu gratis yang hanya berlaku enam bulan dengan biaya perpanjangan Rp 35 ribu, serta denda kartu hilang Rp 100 ribu, sama sekali tidak mencerminkan konsep “gratis”.
“Seolah-olah gratis, tapi sebenarnya tetap berbayar. Kami ingin pembebasan penuh, bukan sekadar kartu yang harus diperpanjang dengan biaya,” tegasnya.
Rahman juga mengingatkan, jika tuntutan tak ditindaklanjuti, warga siap menggelar aksi lanjutan.
Menanggapi protes tersebut, Perum Jasa Tirta I menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembayaran non-tunai di Gate Lintas Bendungan Lahor. Bayu Pramadya Kurniawan Sakti, Kasubdiv Pengusahaan 2 WS Brantas Perum Jasa Tirta I, mengatakan setiap program harus ditinjau secara berkala.
“Evaluasi itu bisa. Setelah program berjalan, tentu kita lihat kekurangannya untuk ditingkatkan,” ujarnya.
Diketahui, pengelolaan retribusi di gate lintasan bendungan saat ini dikerjasamakan dengan pihak ketiga, PT Xfresh Citra Perkasa. Skema ini dinilai menjadi pemicu munculnya tarif administrasi yang memicu polemik berkepanjangan. Warga pun menuntut transparansi dan kejelasan kebijakan agar akses jalan vital tersebut tidak dikomersialisasi.
Aksi ini menegaskan harapan masyarakat sekitar Bendungan Lahor akan kebijakan yang lebih adil dan berpihak, khususnya bagi warga yang terdampak langsung pembangunan serta menggantungkan ekonomi di kawasan tersebut.
Pewarta: Hadi Triswanto
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
