BACAMALANG.COM – Dianggap hasil musyawarah cabang (Muscab) Partai Demokrat Kota Malang tidak sah, empat Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Kota Malang menggelar aksi unjuk rasa damai di depan kantor DPAC Partai Demokrat Kota Malang di Jalan Raya Ki Ageng Gribig, Senin (15/08/2022)
Keempat DPAC Partai Demokrat Kota Malang yang menggelar aksi damai itu adalah DPAC Lowokwaru, DPAC Sukun, DPAC Klojen dan DPAC Blimbing.
Ada dua point yang mereka sampaikan dalam aksi damai tersebut. Pertama mosi tidak percaya terhadap pelaksanaan musyawarah cabang (muscab) ke IV DPC Partai Demokrat Kota Malang. Kedua mosi tidak percaya terhadap H. Imron sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang.
Aksi damai dilkukan dengan orasi dan membawa poster dengan tulisan mengecam pelaksanaan muscab yang dianggap telah melanggar AD/ART Partai.
Ketua DPAC Lowokwaru, Dariyanto mewakili peserta aksi, menjelaskan, aksi damai itu dilakukan untuk menolak hasil muscab. Di mana saat pemilihan Ketua DPC dalam muscab yang digelar di Kantor DPD Partai Demokrat Jawa Timur pada Kamis (7/07/2022) lalu, terindikasi adanya pelanggaran administrasi dan aturan organisasi.
“Saat itu, kami dari lima DPAC termasuk DPAC Kedungkandang yang dipimpin oleh H. Imron telah membuka pendaftaran ketua DPC. Dari hasil pendaftaran dan seleksi, kelima DPAC sepakat mengusung satu nama secara aklamasi atas nama H. Ghufron Marzuqi. Namun tanpa dasar yang jelas, ternyata DPD membuka pendaftaran secara sepihak,” jelasnya kepada awak media usai aksi.
Dengan dibukanya pendaftaran oleh DPD Partai Demokrat, kemudian Imron mendaftar dan terpilih berdasarkan keputusuan peserta Muscab.
“Di sinilah letak kami tidak setuju, karena ini inkonstitusional. Dan cara-cara seperti ini, akan menimbulkan dampak yang sangat serius bagi berlangsungnya Partai Demokrat di Kota Malang,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPAC Blimbing, Andik Setiawan mengungkapkan, bahwa para anggota yang menggelar aksi tersebut masih memiliki SK yang berlaku hingga tahun 2023.
Namun dalam muscab ke IV tersebut, empat Ketua DPAC itu dianggap tidak lagi aktif. Sehingga, suaranya tidak dilibatkan dalam pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang.
“Memang seharusnya ini tidak sah, karena hasil muscab di AD/ART itu minimal disetujui oleh 2/3 dari jumlah DPAC. Sementara untuk di wilayah DPC Partai Demokrat Kota Malang, hanya DPAC Kedungkandang yang menyetujui. Seharusnya, minimal disetujui oleh dua DPAC atau lebih,” terangnya.
Pihaknya juga mengatakan, sudah melayangkan surat kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, hingga saat ini masih belum di respon.
“Apabila dalam waktu dekat tidak ada tanggapan, maka kami akan menggelar aksi serupa,” pungkasnya.
Selain itu, para pendemo juga mengancam jika aksi mereka tidak di tanggapi, dipastikan akan berdampak pada sipol tahun 2024 mendatang. (Him)
