BACAMALANG.COM – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H., mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya agar tidak menyalahgunakan kewenangan untuk meminta uang kepada masyarakat dalam penanganan perkara hukum.
Ia menegaskan, anggota kepolisian yang terbukti meminta bayaran untuk memproses perkara akan menghadapi sanksi tegas, termasuk pemecatan.
Peringatan tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada para Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres jajaran dan personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Gedung Mahameru, Mapolda Jatim, Senin (16/11/2026). Kegiatan itu turut didampingi Wakapolda Jatim Kombes Pol. Feri Handoko Soenarso, S.H., S.I.K.
Dalam arahannya, Dekananto meminta para pimpinan satuan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap personel masing-masing. Ia mengingatkan agar tidak ada pimpinan yang membiarkan anak buahnya menyalahgunakan jabatan dalam proses penegakan hukum.
“Kalau masih tidak mau berubah, saya ingatkan para Kasat Reskrim, ini hadir semua ini, jangan coba-coba, jangan ngetes-ngetes saya. Anggota-anggotamu kasih tahu, jangan mau tes-tes saya. Saya pecat,” tegasnya.
Menurut Dekananto, praktik meminta uang kepada masyarakat untuk memperlancar penanganan perkara merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Selain melanggar aturan, perilaku tersebut juga berpotensi merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Ia menekankan bahwa seragam dan kewenangan yang dimiliki polisi merupakan amanah yang harus digunakan untuk memberikan pelayanan, bukan untuk mencari keuntungan pribadi.
“Kepercayaan terhadap kita jangan disalahgunakan, jangan melacurkan diri kalian hanya untuk menerima sesuatu, kemudian kalian melacurkan institusi ini,” ujarnya.
Kapolda Jatim itu juga menegaskan bahwa setiap tahapan penanganan perkara harus berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum. Mulai dari penerimaan laporan polisi (LP), gelar perkara, peningkatan status ke penyidikan, hingga penetapan tersangka, tidak boleh disertai permintaan imbalan.
“Saya tidak mau, mau dari LP (laporan), gelar naik sidik, bayar, mau tetapkan tersangka, bayar. Saya minta mulai hari ini tinggalkan. Karena ini budaya baru, polisi bersama masyarakat, mari kita sama-sama untuk berubah dan memberikan pelayanan di bidang penegakan hukum,” tambahnya.
Ia meminta seluruh jajaran reserse menjadikan profesionalisme dan integritas sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugas. Setiap laporan masyarakat harus ditangani secara objektif berdasarkan alat bukti dan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya transaksi untuk memengaruhi proses hukum.
Dekananto berharap, penegakan disiplin internal dapat mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan kepolisian sekaligus memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat.
Menurutnya, menjaga kepercayaan publik merupakan tanggung jawab seluruh anggota kepolisian. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat dalam mencari keadilan.
Pewarta: Eko Sabdianto
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga


























































