Kebijakan Publik untuk Pengembangan UMKM Harus Mengarah ke Era Digital

Para peserta Bincang Ramadhan Malang Jurnalis Forum, Senin (19/4/2021).(ned)

BACAMALANG.COM – Permasalahan utama yang timbul di masyarakat pada masa pandemi adalah dalam sektor ekonomi. Beragam bisnis tumbang, namun ternyata tidak demikian dengan UMKM.

Hal ini diungkapkan Wali Kota Malang H. Sutiaji dalam Bincang Ramadan Malang Jurnalis Forum (MJF) kembali melaksanakan kegiatan Bincang Ramadhan bertema “Melihat Kebijakan Publik di Kota Malang untuk Pengembangan UMKM”, Senin (19/4/2021).

“Saat krisis, yang mampu bertahan adalah  ekonomi mikro yang digerakkan masyarakat,” ujarnya secara daring.

Sutiaji mengatakan, goal yang ingin dicapai saat ini adalah bagaimana masyarakat Kota Malang kuat di sektor ekonomi.

“Beberapa yang kita lakukan adalah penguatan dengan clustering serta pendampingan sedikitnya 112 ribu UMKM yang ada,” tuturnya.

Sutiaji mengaku memang yang bertahan tidak banyak, karena dari angka tersebut  hanya sekitar 16 ribuan yang masih eksis.

“Harus diusahakan agar  proses produksi bisa bersentuhan dengan high technology agar bisa low cost,” paparnya.

UMKM harus berdaya saing, dan berbasis rakyat.

“Dahulu Gus Dur pernah bilang rakyat Asia kalau bisa membuat mata uang sendiri, karena melihat kekuatan konsumen di Asia yang sangat besar, termasuk sumber daya alam dan pasar,” terangnya.

Namun Sutiaji menegaskan bahawa kuncinya adalah di pengendalian Covid-19.

Selain Wali Kota Malang, Bincang Ramadhan  kali ini juga mengundang berbagai tokoh di Malang Raya, yakni Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, dan Hendi Suryo dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Malang.

Menurut Made, di saat seperti in, ia tidak bisa berbicara tentang UMKM yang tradisional.

“Kemasannya sudah berubah, orientasi bukan ke modal, namun lebih kepada yang mengikuti perkembangan jaman,” terangnya.

Politisi PDIP ini mengatakan, lebih baik sekarang produk diserahkan kepada pasar, tidak perlu intervensi karena percuma saja memaksakan produk yang tidak disukai pasar.

“Namun pemantauan tetap perlu dilakukan Pemerintah,” imbuhnya.

Ia menegaskan, bahwa usaha apapun tanpa bisnis plan yang bagus tidak akan jalan.

“Sekarang saatnya UMKM modern, yang lebih kepada bagaimana memanfaatkan peluang,” tandasnya.

Tapi Made kembali mengingatkan bahwa intinya bahwa UMKM perlu kebijaksanaan.

Senada dengan Made, Hendi Suryo mengaku kalau era digital sekarang ranahnya juga ke UMKM.

“Skema pendanaan bukan hanya dari bank tapi layanan berbasis aplikasi,” ujar Kabid Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan di HIPMI Kota Malang ini.

Ia mengaku kalau pendanaan tidak sulit selama bisnisnya kredibel  dan ada pasar.

“Yang jelas, sekarang perputaran ekonomi digerakkan anak muda, oleh karena itu kami  ingin ada semacam sentra-sentra” terangnya.

Namun Hendi mengatakan, kalau yang tak kalah penting bagi UMKm adalah masalah perizinan, sehingga bisa bankable.

“Jika sudah demikian, maka perputaran menjadi lebih dahsyat,” tegasnya.

Hendi juga ingin UMKM berkolaborasi dengan UMKM yang exisiting.

Ia juga mengimbau kepada para pengusaha agar tetap memperhatikan kebijakan yang berlaku.

“Contohnya saya yang punya bisnis cafe, harus rajin memantau SE wali kota terkait covid, agar operasional bisa menyesuaikan,” imbuhnya.

Ia berharap pandemi segera berakhir dan pasar kembali bergairah.

“Khususnya sekolah dan kampus dapat segera luring kembali, sehingga siswa maupun mahasiswa dapat kembali hadir sebagai pasar terbesar di Kota Malang” pungkasnya. (ned)