BACAMALANG.COM – Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Malang, Rabu (20/5/2026). Mereka menuntut penghapusan retribusi masuk ke kawasan Bendungan Lahor, Karangkates, Kecamatan Sumberpucung.
Aksi berlangsung dengan pengamanan ketat aparat kepolisian. Sejumlah perwakilan massa kemudian diterima masuk ke gedung dewan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada anggota DPRD.
Salah satu orator aksi, Hadi Wiyono atau yang akrab disapa Pak Dur, menegaskan tuntutan warga agar akses ke Bendungan Lahor dibuka tanpa pungutan retribusi.
“Kami minta Bendungan Lahor tanpa retribusi,” tegasnya di hadapan anggota dewan.
Selain menolak tarif masuk, massa juga menyampaikan tiga poin tuntutan lainnya, yakni transparansi terkait dasar hukum pembatasan dan retribusi, pelibatan masyarakat dalam perubahan kebijakan, serta penyediaan akses jalan alternatif yang layak menuju Bendungan Lahor.
Perwakilan DPRD Kabupaten Malang yang menemui massa antara lain Ketua Komisi I Amarta Faza dan Ketua Komisi II Ali Murtadlo. Ali Murtadlo atau yang akrab disapa Gus Tadho menyatakan pihaknya siap menampung seluruh aspirasi masyarakat.
“DPRD ini tempat menyampaikan aspirasi. Setiap aspirasi akan kami tampung,” ujarnya.
Aksi tersebut dipicu kebijakan retribusi yang diberlakukan pengelola Bendungan Lahor. Warga menilai tarif masuk memberatkan dan minim sosialisasi. Selain itu, keterbatasan akses jalan alternatif juga dikeluhkan karena dianggap membatasi hak masyarakat sekitar untuk menikmati fasilitas umum di wilayahnya sendiri.
Pewarta : Hadi Triswanto
Editor : Rahmat Mashudi Prayoga
