BACAMALANG.COM – DPRD Kabupaten Malang mengagendakan pengecekan langsung ke lokasi tanah Balai Desa Sumberagung menyusul adanya aduan dugaan sengketa kepemilikan tanah antara pihak ahli waris Kasim dengan pemerintah desa.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I yang menghadirkan pemohon dari kalangan advokat bersama keluarga ahli waris, perwakilan masyarakat Desa Sumberagung, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam RDPU tersebut, muncul perbedaan keterangan mengenai asal-usul dan status kepemilikan tanah yang saat ini digunakan sebagai Balai Desa Sumberagung.
Redam Guruh Krismantara, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang mengatakan bahwa berdasarkan keterangan pihak pemohon, tanah tersebut merupakan milik keluarga Kasim yang kemudian disebut telah dibeli oleh seseorang bernama Syamsiah. Sementara itu, pihak pemerintah desa menyampaikan bahwa tanah tersebut merupakan hibah dari Kartono, yang memiliki hubungan keluarga sebagai ayah angkat Kasim.
Kedua belah pihak juga telah menunjukkan sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bukti kepemilikan, mulai dari Akta Jual Beli (AJB), Letter C, hingga surat pernyataan.
“Ini kan menjadi rancu karena kedua belah pihak membawa bukti-bukti. Ada yang membawa AJB, Letter C, surat pernyataan, dan lain sebagainya. Ini harus kita uji dulu,” ujar Redam, Rabu (11/11/2026).
Sebagai langkah awal, Redam meminta agar dilakukan pengecekan langsung ke lokasi untuk memastikan batas-batas tanah sekaligus mencocokkan dokumen yang dimiliki masing-masing pihak dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut tidak bisa hanya didasarkan pada keterangan sepihak. Seluruh dokumen dan riwayat tanah perlu ditelusuri dengan melibatkan stakeholder terkait, termasuk pemerintah desa, OPD, dan masyarakat setempat.
DPRD merencanakan proses penyelesaian melalui beberapa tahapan. RDPU kali ini menjadi pertemuan pertama, selanjutnya akan dilakukan pengecekan lapangan, kemudian dilanjutkan dengan rapat kembali untuk membahas hasil pemeriksaan.
“Kalau tidak November, Desember ini kita agendakan. Yang jelas, kita harus cek dulu berkas ini betul atau tidak. Kita juga akan melibatkan stakeholder terkait agar rekomendasi DPRD nantinya sesuai fakta dan data,” tegas Redam.
Ia menambahkan, persoalan tersebut sebenarnya telah berlangsung cukup lama, bahkan disebut sudah belasan hingga puluhan tahun. Meski demikian, pengaduan resmi ke DPRD baru disampaikan sekitar dua pekan sebelum RDPU digelar.
DPRD berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan dan musyawarah. Namun, apabila para pihak memilih menempuh jalur hukum, hal tersebut tetap menjadi hak masing-masing pihak.
Redam juga menilai penting untuk memastikan tidak adanya kesalahan administrasi dalam proses peralihan maupun pencatatan status tanah pada masa lalu.
Sementara itu, selama persoalan tersebut belum menemukan titik terang, bangunan Balai Desa Sumberagung masih digunakan untuk menunjang operasional pemerintah desa dan pelayanan kepada masyarakat.
Pewarta : Dhimas Fikri
Editor/Publisher : Rahmat Mashudi Prayoga
