BACAMALANG.COM – Mediator Nonhakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Dr. Dewi Ambarwati, S.H., M.H., menyampaikan hak jawab atas pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran etik mediator yang dilaporkan tim kuasa hukum Law Office R.T. ke Mahkamah Agung.
Melalui surat tertanggal 10 November 2026 yang ditujukan kepada Pemimpin Redaksi BACAMALANG.COM, Dewi memberikan sejumlah klarifikasi terkait pemberitaan berjudul “Kuasa Hukum Laporkan Dugaan Pelanggaran Etik Mediator PA Kabupaten Malang ke Mahkamah Agung” yang terbit pada 4 November 2026.
Dewi menegaskan, adanya pengaduan terhadap seorang mediator tidak serta-merta membuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran etik maupun hukum.
Menurutnya, substansi keberatan yang disampaikan pihak kuasa hukum masih berupa klaim dan tuduhan yang harus diuji berdasarkan fakta, bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Sampai dengan adanya hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang, substansi keberatan tersebut masih merupakan klaim dan tuduhan yang harus diuji berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian salah satu poin dalam surat hak jawab tersebut.
Dewi juga menjelaskan kronologi mediasi perkara Nomor 5329/Pdt.G/2026/PA.Kab.Mlg yang berlangsung pada 3 November 2026. Saat itu, dirinya bertugas sebagai mediator nonhakim dalam perkara tersebut.
Ia menyebut, perkara itu sebelumnya telah menjalani proses mediasi dengan mediator lain dan menghasilkan kesepakatan sebagian. Namun, ketika hasil mediasi dibacakan, pihak Termohon menyampaikan keberatan terhadap kesepakatan sebelumnya dan menghendaki mediasi kembali.
Dalam proses tersebut, Dewi mengaku berupaya menggali alasan keberatan, termasuk terkait pemahaman, kesadaran, dan kehendak para pihak terhadap kesepakatan yang telah dibuat.
Ia juga meminta agar pihak Pemohon yang tidak hadir secara langsung dihubungi melalui telepon untuk memperoleh keterangan langsung dari yang bersangkutan.
Menurut Dewi, pertanyaan yang disampaikan selama mediasi merupakan bagian dari proses klarifikasi dan penggalian informasi, bukan untuk memihak, menyudutkan, ataupun menjebak salah satu pihak.
Terkait tuduhan tidak netral dan arogan, Dewi menyatakan tidak sependapat apabila tindakannya langsung disimpulkan demikian hanya berdasarkan interpretasi salah satu pihak.
Memang dinamika mediasi sempat berkembang tidak kondusif,sehingga mengakibatkan mengakibatkan pengacara RT kena teguran keras dari DA.
Ia juga menyebut situasi tersebut tidak terlepas dari adanya interupsi berulang, perdebatan mengenai pertanyaan yang diajukan, serta perekaman proses mediasi menggunakan telepon genggam yang menurutnya dilakukan tanpa persetujuan yang diketahuinya dari pihak-pihak yang hadir.
Selain itu, Dewi turut menyoroti persoalan perekaman dan publikasi proses mediasi. Ia berpandangan, persoalan tersebut perlu dilihat dalam kaitannya dengan prinsip kerahasiaan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Menurutnya, proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain. Prinsip kerahasiaan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan para pihak agar dapat menyampaikan kepentingannya secara terbuka.
Melalui hak jawab tersebut, Dewi meminta redaksi BACAMALANG.COM memuat klarifikasinya secara proporsional serta menautkannya pada pemberitaan awal agar masyarakat memperoleh kedua perspektif secara berimbang.
Ia juga meminta agar pemberitaan menjelaskan bahwa tuduhan terhadap dirinya merupakan keberatan dari pihak kuasa hukum yang masih memerlukan pemeriksaan dan belum menjadi kesimpulan hukum.
Dewi menegaskan, pengajuan hak jawab tersebut bukan bertujuan membatasi kebebasan pers maupun menghalangi pihak lain menyampaikan pengaduan.
Sebaliknya, ia berharap pemberitaan mengenai persoalan tersebut tetap mengedepankan prinsip keadilan, akurasi, keberimbangan, dan tanggung jawab jurnalistik.
Pewarta : Dhimas Fikri
Editor/Publisher : Rahmat Mashudi Prayoga
