BACAMALANG.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) JAYA Kabupaten Malang menyatakan siap mengawal proses penegakan hukum dan mendorong pembenahan pelayanan pertanahan di wilayah Kabupaten Malang. Sikap tersebut disampaikan menyusul agenda pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala kantor pertanahan terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Salah satu pejabat yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Istanto Nurhidayat. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan korupsi, gratifikasi, serta praktik setoran dalam pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Merespons perkembangan tersebut, Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang, Damanhury Jab, S.H., menegaskan bahwa organisasinya mendukung langkah KPK dalam mengusut dugaan penyimpangan di sektor pertanahan. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang agar mengedepankan integritas, transparansi, dan pelayanan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang. Kami mengecam segala bentuk tindakan yang merugikan atau mempersulit masyarakat dalam memperoleh pelayanan pertanahan,” tegas Damanhury dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Ia menambahkan, GRIB JAYA siap mengerahkan anggotanya untuk mengawal kepentingan masyarakat apabila ditemukan persoalan pelayanan yang merugikan hak-hak warga.
Menurut Damanhury, proses pengurusan dokumen pertanahan harus berjalan sesuai prosedur, dengan biaya yang jelas dan waktu pelayanan yang transparan. Masyarakat, kata dia, tidak boleh menjadi korban praktik percaloan, pungutan liar, maupun dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum.
“Belajar dari kasus yang tengah ditangani KPK, kami mendesak adanya transparansi menyeluruh dalam prosedur pengurusan sertifikat tanah. Jangan sampai masyarakat diulur-ulur, dibebani biaya tidak semestinya, atau dirugikan oleh ulah oknum maupun calo,” ujarnya.
GRIB JAYA Kabupaten Malang juga menyatakan dukungan terhadap upaya pemberantasan dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan ATR/BPN. Organisasi tersebut meminta agar setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku, berdasarkan bukti dan hasil penyidikan.
Damanhury menegaskan, pihaknya akan terus memantau perkembangan penanganan perkara oleh KPK sekaligus mendorong perbaikan kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.
Bagi GRIB JAYA, pengawasan tersebut tidak hanya menyangkut proses hukum, tetapi juga upaya memastikan masyarakat memperoleh pelayanan pertanahan yang adil, profesional, dan bebas dari praktik yang merugikan.
Meski demikian, proses pemeriksaan terhadap pejabat terkait tetap harus dihormati sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dugaan pelanggaran yang sedang ditangani aparat penegak hukum perlu dibuktikan melalui proses hukum, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Pewarta/Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
