BACAMALANG.COM – Tim penasihat hukum terdakwa SW, warga Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, menyampaikan sejumlah keberatan dalam nota pembelaan (pledoi) atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara dugaan tindak pidana asusila yang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen.
Dalam sidang lanjutan yang digelar di Ruang Sidang Cakra PN Kepanjen, Selasa (10/11/2026), penasihat hukum terdakwa, Dariyono, SH, bersama Bara Wisnu, SH, MH, mempersoalkan dasar penahanan, kecukupan alat bukti, hingga sejumlah keterangan saksi dan barang bukti yang menurut mereka perlu diuji lebih lanjut.
Tim penasihat hukum menilai terdapat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih terdakwa disebut menghadapi tuntutan pidana penjara selama 17 tahun.
Dalam pembelaannya, Dariyono menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum pihak yang terbukti bersalah, tetapi juga memastikan orang yang tidak terbukti bersalah tidak dijatuhi hukuman.
“Penegakan hukum setidak-tidaknya memiliki dua tanggung jawab yang sama pentingnya, yakni menghukum orang yang terbukti bersalah dan membebaskan orang yang tidak terbukti bersalah,” ujar Dariyono.
Penasihat Hukum Pertanyakan Dasar Penahanan
Salah satu poin utama dalam pledoi tersebut adalah mengenai proses penahanan SW. Menurut Dariyono, kliennya bukan merupakan pelaku utama dalam perkara yang disidangkan.
Ia menjelaskan, ketika petugas kepolisian mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), anak terdakwa berinisial R yang disebut dalam perkara tersebut tidak berada di rumah. Petugas kemudian membawa SW ke Polres Malang untuk menjalani pemeriksaan.
“Ketika polisi tiba di TKP, R tidak ada di rumah. Yang berada di lokasi adalah terdakwa SW. Klien kami kemudian dibawa ke Polres Malang dan diperiksa sebagai saksi, tetapi selanjutnya justru ditahan,” ungkapnya.
Dariyono mempertanyakan dasar penetapan status hukum dan penahanan terhadap kliennya. Ia menilai proses tersebut perlu ditelaah berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
Penasihat hukum juga menyebut pihaknya telah menempuh upaya praperadilan untuk mempersoalkan proses hukum tersebut. Namun, menurut keterangan yang disampaikan dalam pledoi, perkara pokok tetap dilanjutkan untuk diperiksa di persidangan.
Soroti Keterangan Saksi soal Pernikahan Siri
Tim penasihat hukum turut menyoroti keterangan saksi Cholifah binti Samsudin yang dalam persidangan mengaku pernah menikah siri dengan terdakwa.
Menurut keterangan yang dipaparkan Dariyono, pernikahan tersebut disebut berlangsung di area pemakaman dengan mahar uang sebesar Rp5.000. Ia juga mempersoalkan keterangan mengenai tidak adanya saksi maupun wali nikah dalam peristiwa yang diklaim sebagai pernikahan tersebut.
“Keterangan mengenai pernikahan siri di area pemakaman tanpa saksi dan wali merupakan hal yang kami nilai janggal dan perlu diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Dariyono juga menyampaikan bahwa SW memiliki istri sah berinisial S yang terikat dalam perkawinan resmi menurut hukum negara dan agama.
Meski demikian, penilaian mengenai keabsahan perkawinan yang disebutkan dalam persidangan tetap harus didasarkan pada fakta yang terungkap serta ketentuan hukum yang relevan.
Pertanyakan Hubungan Terdakwa dengan Para Pelapor
Dalam nota pembelaannya, penasihat hukum juga menguraikan perbedaan waktu antara peristiwa yang didakwakan dan keterangan mengenai hubungan para pelapor dengan sejumlah laki-laki lain.
Menurut uraian dalam pledoi, peristiwa yang didakwakan JPU disebut terjadi sekitar awal Januari 2024. Sementara itu, dua pelapor, yakni Nur Fadilah dan Anisa Nur Aini, disebut menerangkan bahwa komunikasi dan hubungan mereka dengan terdakwa telah berakhir sejak Mei 2025.
Dariyono kemudian mengemukakan keterangan mengenai hubungan masing-masing pelapor dengan laki-laki lain setelah periode tersebut.
Untuk Nur Fadilah, penasihat hukum menyebut adanya hubungan dengan seorang laki-laki bernama Yayan Ardiansyah hingga yang bersangkutan hamil dan melahirkan seorang anak perempuan pada 16 Maret 2026.
Keterangan itu, menurut tim penasihat hukum, didukung dokumen yang mereka sebut telah dilampirkan sebagai bagian dari pembelaan.
Sementara itu, terkait Anisa Nur Aini, Dariyono menyampaikan bahwa dalam persidangan yang bersangkutan mengakui pernah melakukan hubungan seksual dengan R sebanyak tiga kali serta dengan laki-laki berinisial MW dalam frekuensi yang tidak diingat hingga September 2025.
Penasihat hukum juga merujuk pada keterangan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, yakni Siti Khomaria dan Ibu Sunariya.
Berdasarkan uraian tersebut, tim pembela menilai temuan medis pada September 2025 tidak dapat secara otomatis dikaitkan dengan terdakwa tanpa adanya pembuktian yang memadai mengenai hubungan sebab-akibat.
Penasihat hukum meminta majelis hakim mempertimbangkan seluruh keterangan saksi, dokumen, serta bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak secara menyeluruh.
Keberadaan Barang Bukti Pakaian Dipersoalkan
Persoalan lain yang menjadi sorotan dalam pledoi adalah barang bukti berupa sejumlah pakaian yang menurut penasihat hukum tidak pernah diperlihatkan secara fisik dalam persidangan.
Barang-barang yang dipersoalkan meliputi satu celana dalam berwarna merah muda, satu bra berwarna abu-abu, satu kaus pendek berwarna cokelat, satu celana legging hitam, satu celana dalam berwarna ungu, dan satu kaus pendek berwarna hitam.
Dariyono mempertanyakan asal-usul, kepemilikan, serta proses pengajuan barang-barang tersebut sebagai barang bukti dalam perkara yang menjerat kliennya.
Menurutnya, keberadaan dan relevansi setiap barang bukti perlu diperjelas agar dapat dinilai secara objektif oleh majelis hakim.
“Jika barang-barang tersebut dijadikan barang bukti tanpa pernah dihadirkan wujudnya di persidangan, kami mempertanyakan bagaimana barang bukti itu dapat diuji dan dipastikan relevansinya dengan perkara,” tegasnya.
Tim penasihat hukum berharap seluruh keberatan yang disampaikan dalam pledoi dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim sebelum mengambil keputusan.
Hingga berita ini disusun, uraian mengenai keberatan tersebut merupakan pandangan tim penasihat hukum terdakwa sebagaimana disampaikan dalam nota pembelaan. Penilaian akhir atas dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, serta barang bukti berada pada majelis hakim berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pewarta: Rohim Alfarizi
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
