DPRD Kabupaten Malang Godok Perda Perlindungan Guru, Kekerasan terhadap Siswa Tetap Tak Ditoleransi - BACAMALANG.COM

Menu ✖

Mode Gelap
Fapet UB Kembangkan LENTERA, Sistem Modernisasi Peternakan Ayam Berbasis AI dan IoT untuk Segmentasi Peternak Kecil Viral Hukuman Ringan Koruptor, Dosen FH UMM Berharap Hakim Harus Lebih Berani Jatuhkan Vonis ACPM Gelar Pameran Lukisan dan Seni Budaya di Gedung DPRD Kota Malang, Diikuti Pelukis Difabel Dukung Program EBT Pemerintah, UMM Kembangkan PLTS dan PLTB di Berbagai Lokasi Tahun Baru 2025, Shanaya Resort Malang Pesta Kembang Api dan Bagi Hadiah Tiket Pesawat

MALANG RAYA · 19 Nov 2026 08:35 WIB ·

DPRD Kabupaten Malang Godok Perda Perlindungan Guru, Kekerasan terhadap Siswa Tetap Tak Ditoleransi


 Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, sekaligus Ketua Pansus Perda Perlindungan Guru, Zia'ul Haq. (ist) Perbesar

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, sekaligus Ketua Pansus Perda Perlindungan Guru, Zia'ul Haq. (ist)

BACAMALANG.COM – DPRD Kabupaten Malang tengah mematangkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Guru dan Tata Kelola Sekolah. Regulasi ini disiapkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memastikan proses pembinaan siswa tetap berjalan sesuai aturan.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Perlindungan Guru, Zia’ul Haq, mengatakan penyusunan regulasi tersebut dilatarbelakangi berbagai persoalan yang dihadapi guru saat mendidik siswa di sekolah. Tidak sedikit persoalan pembinaan yang berujung pada laporan kepada aparat penegak hukum (APH).

Menurut Zia, guru memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik dan membentuk karakter peserta didik. Karena itu, diperlukan payung hukum yang memberikan kepastian bagi guru ketika menjalankan tugas profesionalnya, tanpa mengabaikan hak dan keselamatan siswa.

Hal tersebut disampaikan Zia pada Selasa (18/11/2026). Ia memperkirakan pembahasan rancangan perda masih membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua bulan untuk dimatangkan sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Untuk menyempurnakan materi regulasi, Komisi IV DPRD Kabupaten Malang telah melakukan studi banding ke Kabupaten Tangerang, yang lebih dahulu memiliki Perda Perlindungan Guru. Namun, rancangan di Kabupaten Malang memiliki cakupan lebih luas karena turut mengatur tata kelola sekolah.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Malang tersebut menjelaskan, aturan ini nantinya dirancang berlaku bagi seluruh guru yang bertugas di wilayah Kabupaten Malang, baik di sekolah negeri maupun swasta, termasuk tenaga pendidik di lingkungan pondok pesantren.

Sebelum ditetapkan, rancangan perda tersebut akan melalui proses fasilitasi dan penelaahan di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.

Satgas Disiapkan untuk Menangani Pengaduan

Salah satu poin yang disiapkan dalam rancangan regulasi tersebut adalah pembentukan satuan tugas (satgas) khusus. Satgas ini nantinya bertugas menerima pengaduan wali murid terkait persoalan yang melibatkan guru serta memfasilitasi penyelesaian melalui klarifikasi dan mediasi sesuai ketentuan.

Zia mencontohkan, persoalan pembinaan siswa yang tidak menimbulkan cedera atau dampak serius dapat ditelaah terlebih dahulu melalui mekanisme yang disediakan. Dengan demikian, tidak setiap persoalan antara guru, siswa, dan orang tua harus langsung berujung pada proses pidana.

“Misalnya, ketika guru menjewer siswa sebagai bagian dari pembinaan di sekolah dan tidak sampai menimbulkan luka atau trauma berlebih, tidak harus langsung dilaporkan ke APH. Tetapi bisa diselesaikan atau dimediasi oleh satgas. Sehingga tidak semua persoalan yang berkaitan dengan guru langsung dilaporkan pidana,” jelas Zia.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa mekanisme mediasi bukan berarti memberikan kekebalan hukum kepada guru. Dugaan tindak asusila, pelecehan, maupun tindakan lain yang membahayakan siswa tetap harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kasus dugaan pelecehan atau tindak pidana serius, satgas diharapkan mengarahkan pelapor untuk menempuh jalur hukum melalui aparat yang berwenang.

Perlindungan Bukan Berarti Guru Bebas Bertindak

Zia menekankan, keberadaan Perda Perlindungan Guru dan Tata Kelola Sekolah tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran bagi tenaga pendidik untuk bertindak sewenang-wenang terhadap siswa.

Menurutnya, proses pembinaan harus dilakukan secara proporsional, mendidik, dan tetap memperhatikan keselamatan fisik maupun psikologis anak. Guru harus mendapatkan perlindungan ketika menjalankan tugas secara profesional, sementara siswa tetap berhak memperoleh lingkungan pendidikan yang aman.

Melalui regulasi tersebut, DPRD Kabupaten Malang berharap tercipta keseimbangan antara perlindungan terhadap guru, pemenuhan hak peserta didik, dan penyelesaian persoalan pendidikan secara tepat.

Dengan demikian, sekolah diharapkan menjadi ruang pendidikan yang kondusif, tempat guru dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan siswa memperoleh hak pendidikan serta perlindungan secara layak.

Pewarta: Hadi Triswanto
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Publisher

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

Respons Cepat Layanan 110, Polisi Antar Dua Bocah Tersesat ke Rumah Keluarga di Ngajum

18 November 2026 - 21:35 WIB

Hari Pertama Operasi Zebra Semeru 2026, Polresta Malang Kota Catat 1.715 Pelanggaran

18 November 2026 - 17:41 WIB

Pakar UB Soroti Kesiapan Habitat Alas Purwo untuk Relokasi Badak Jawa

18 November 2026 - 17:00 WIB

PIJAR FH UB dan Bapas Malang Gandeng Tumbazz Kopi, Perkuat Bekal Kemandirian Klien Pemasyarakatan Rintis Usaha Kopi Bermodal Minim

18 November 2026 - 16:27 WIB

Balap Liar Diduga Ganggu Warga Bedali Lawang, Suara Bising hingga Timbulkan Rasa Takut

18 November 2026 - 15:34 WIB

Warga Turen Geger, Bayi Perempuan Ditemukan Hidup di Pinggir Jalan Dekat SDN 01 Tawangrejeni

18 November 2026 - 15:14 WIB

Trending di MALANG RAYA

©Hak Cipta Dilindungi !