BACAMALANG.COM – DPRD Kabupaten Malang tengah mematangkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Guru dan Tata Kelola Sekolah. Regulasi ini disiapkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memastikan proses pembinaan siswa tetap berjalan sesuai aturan.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Perlindungan Guru, Zia’ul Haq, mengatakan penyusunan regulasi tersebut dilatarbelakangi berbagai persoalan yang dihadapi guru saat mendidik siswa di sekolah. Tidak sedikit persoalan pembinaan yang berujung pada laporan kepada aparat penegak hukum (APH).
Menurut Zia, guru memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik dan membentuk karakter peserta didik. Karena itu, diperlukan payung hukum yang memberikan kepastian bagi guru ketika menjalankan tugas profesionalnya, tanpa mengabaikan hak dan keselamatan siswa.
Hal tersebut disampaikan Zia pada Selasa (18/11/2026). Ia memperkirakan pembahasan rancangan perda masih membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua bulan untuk dimatangkan sebelum memasuki tahapan berikutnya.
Untuk menyempurnakan materi regulasi, Komisi IV DPRD Kabupaten Malang telah melakukan studi banding ke Kabupaten Tangerang, yang lebih dahulu memiliki Perda Perlindungan Guru. Namun, rancangan di Kabupaten Malang memiliki cakupan lebih luas karena turut mengatur tata kelola sekolah.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Malang tersebut menjelaskan, aturan ini nantinya dirancang berlaku bagi seluruh guru yang bertugas di wilayah Kabupaten Malang, baik di sekolah negeri maupun swasta, termasuk tenaga pendidik di lingkungan pondok pesantren.
Sebelum ditetapkan, rancangan perda tersebut akan melalui proses fasilitasi dan penelaahan di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Satgas Disiapkan untuk Menangani Pengaduan
Salah satu poin yang disiapkan dalam rancangan regulasi tersebut adalah pembentukan satuan tugas (satgas) khusus. Satgas ini nantinya bertugas menerima pengaduan wali murid terkait persoalan yang melibatkan guru serta memfasilitasi penyelesaian melalui klarifikasi dan mediasi sesuai ketentuan.
Zia mencontohkan, persoalan pembinaan siswa yang tidak menimbulkan cedera atau dampak serius dapat ditelaah terlebih dahulu melalui mekanisme yang disediakan. Dengan demikian, tidak setiap persoalan antara guru, siswa, dan orang tua harus langsung berujung pada proses pidana.
“Misalnya, ketika guru menjewer siswa sebagai bagian dari pembinaan di sekolah dan tidak sampai menimbulkan luka atau trauma berlebih, tidak harus langsung dilaporkan ke APH. Tetapi bisa diselesaikan atau dimediasi oleh satgas. Sehingga tidak semua persoalan yang berkaitan dengan guru langsung dilaporkan pidana,” jelas Zia.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa mekanisme mediasi bukan berarti memberikan kekebalan hukum kepada guru. Dugaan tindak asusila, pelecehan, maupun tindakan lain yang membahayakan siswa tetap harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam kasus dugaan pelecehan atau tindak pidana serius, satgas diharapkan mengarahkan pelapor untuk menempuh jalur hukum melalui aparat yang berwenang.
Perlindungan Bukan Berarti Guru Bebas Bertindak
Zia menekankan, keberadaan Perda Perlindungan Guru dan Tata Kelola Sekolah tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran bagi tenaga pendidik untuk bertindak sewenang-wenang terhadap siswa.
Menurutnya, proses pembinaan harus dilakukan secara proporsional, mendidik, dan tetap memperhatikan keselamatan fisik maupun psikologis anak. Guru harus mendapatkan perlindungan ketika menjalankan tugas secara profesional, sementara siswa tetap berhak memperoleh lingkungan pendidikan yang aman.
Melalui regulasi tersebut, DPRD Kabupaten Malang berharap tercipta keseimbangan antara perlindungan terhadap guru, pemenuhan hak peserta didik, dan penyelesaian persoalan pendidikan secara tepat.
Dengan demikian, sekolah diharapkan menjadi ruang pendidikan yang kondusif, tempat guru dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan siswa memperoleh hak pendidikan serta perlindungan secara layak.
Pewarta: Hadi Triswanto
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga




















































