BACAMALANG.COM – Isu pelantikan dan Bimtek para anggota KPPS secara serentak beberapa hari lalu tak mendapatkan honor bantuan transport ramai di media sosial. Simpang siur soal besaran dan juga cairnya bantuan transport tersebut sangat viral di jagat dunia maya.
Beredarnya kabar ini tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Malang saja tapi juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, pihak KPU Kabupaten Malang telah melakukan tindakan yaitu dengan membuat surat atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Malang, yang diturunkan oleh PPK dan kemudian diteruskan oleh PPS yang mengatur besaran biaya bantuan transportasi.
KPU Kabupaten Malang menyebut besaran uang yang diterima anggota KPPS untuk Bimtek itu Rp 50.000 per anggota KPPS dan pelantikan Rp 50.000.
“Tetapi mekanisme keuangannya itu jumlahnya besar yaitu 50.000 dikali dengan 54.327 KPPS se-Kabupaten Malang, dan tidak dapat dicairkan melalui POK-nya (Petunjuk Operasional Kegiatan) PPS, maka ini dicairkan melalui giro,” terang Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika.
Dijelaskan Mahardika, alokasi anggaran untuk bantuan ini sudah ada dan besarannya itu sebesar Rp 50.000 dan besaran ini berdasarkan kepantasan nilai kewajaran di wilayah Kabupaten Malang.
“Jika beredar informasi di luar katanya ada yang sampai Rp 200.000 saya kira tidak masuk akal dalam wilayah Jawa Timur dan bisa di-cross check di seluruh wilayah Jawa Timur kabupaten/kota untuk biaya transportasi di dalam kota khususnya dalam satu desa itu besarannya Rp 50.000 prinsipnya seperti itu,” beber Mahardika.
Mahardika memastikan nominal yang diterima anggota KPPS Kabupaten Malang tersebut sudah sesuai dengan ketentuan.
“Beredar informasi katakanlah 200, 300 ribu, dan lain-lain saya pastikan kalau di wilayah Kabupaten Malang nilainya sudah sesuai dan sesuai dengan ketentuan kami adalah Rp 50.000,” tegasnya.
Mahardika menerangkan, mengenai mekanisme pencarian memang ada banyak dan beberapa tidak dapat dicairkan di hari itu juga. Tetapi besoknya ketika Bimtek atau kesempatan berikutnya akan disampaikan.
Lebih lanjut Dikatakan Mahardika, KPU Kabupaten Malang akan tetap menyampaikan kepada seluruh KPPS yang telah dilantik dan menjalani Bimtek untuk menerangkan hal ini sejelas-jelasnya.
“Sudah cair, sebenarnya pada Bimtek itu sudah tertransfer tetapi ngambilnya butuh waktu, karena nominalnya cukup besar, tidak bisa serta-merta dan harus bertahap. Pembayaran bantuan transport kepada KPPS itu tunai, dan nanti akan ditransfer kepada PPS dan kemudian PPS akan memberikannya kepada KPPS secara tunai,” tutur Mahardika.
Selain itu, Mahardika menerangkan, mengenai sebagai pengaman kesehatan kepada seluruh petugas pemilu, KPU Kabupaten Malang mengarahkan dan menganjurkan badan Ad Hoc Pemilu mulai tingkat PPK sampai KPPS untuk mendaftar BPJS Tenaga Kerja.
Besaran BPJS Tenaga Kerja bagi badan Ad Hoc Pemilu senilai Rp10.800 per satu bulan, untuk KPPS diberi arahan untuk ikut satu bulan dan tidak apa-apa apabila ingin dilanjutkan.
Hal tersebut merupakan bentuk preventif jika terjadi masalah, setidaknya ada payung pengaman bagi yang bersangkutan atau keluarganya.
“Tapi prinsipnya kami memang mengarahkan mereka untuk mendaftarkan secara mandiri membayarnya 10.800 itu mandiri. Kami tidak bisa mengalokasikan karena tidak diatur di POK kami tentang pembayaran BPJS Tenaga Kerja,” pungkasnya.
Pewarta: Tri Wahyu Pujosakti
Editor/Publisher: Aan Imam Marzuki
