BACAMALANG.COM – Meninjaklanjuti aksi demo dan audensi warga Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang di gedung DPRD Kota Malang, anggota Komisi A, Rohmad, S.Sos bersama staf DPRD melakukan kunjungan ke lokasi rumah-rumah yang dikosongkan secara paksa.
Ada enam rumah yang dikunjungi anggota Komisi A, diantaranya rumah yang dihuni Rahmat di Jalan Panglima Sudirman E-19, rumah yang dihuni Yeni di Jalan Panglima Sudirman E-12A dan ke rumah yang dihuni Wina di Jalan Kesatrian.
Dalam kunjungannya ke rumah-rumah warga itu, anggota Komisi A DPRD Kota Malang sempat ditegur beberapa anggota Korem 083/Baladhika Jaya dengan menanyakan surat perintah tugas.
“Ya, saya sempat ditegur dan ditanya surat tugas,” ujarnya, Rabu (31/1/2024).
Anggota dewan dari Partai Keadilan Sosial (PKS) ini dengan tegas menyatakan, anggota legislatif tidak memerlukan surat tugas bila mengunjungi warga yang mengadukan permasalahan yang dihadapi.
Anggota dewan Komisi A ini juga menyayangkan tindakan oknum TNI yang melakukan penggusuran secara ilegal terhadap rumah-rumah yang statusnya bukan rumah dinas TNI. Bahkan sudah memiliki putusan pengadilan yang sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap.
“Objek-objek yang digusur TNI sangat merugikan negara. Harapannya bersama anggota Komisi A lain akan memperjuangkan agar pemilik rumah bisa menempati rumahnya kembali dan tidak menjadi penggusuran sewenang-wenang oleh aparat TNI,” jelas Rohmad.
Ironisnya, rumah-rumah yang digusur dan dikunjungi anggota Komisi A DPRD Kota Malang sudah banyak yang beralih fungsi, diantaranya rumah yang berada di Jalan Panglima Sudirman, di Jalan Kesatrian, Jalan Kesatrian Dalam, Jalan Hamid Rusdi, Jalan Pemandian dan Jalan Urip Sumoharjo, serta Jalan Sultan Hadiwiajaya.
Warga yang rumahnya digusur oknum TNI secara ilegal tersebut berharap anggota Komisi A DPRD Kota Malang memiliki kewenangan bisa memperjuangkan hak atas rumah dan bisa menempati rumah-rumahnya kembali.
Rohmad melanjutkan, pihaknya akan memperjuangkan haknya warga terkait program sertifikat gratis atau prona.
“Agar memiliki surat hak milik secara legal, sehingga tidak ada aksi penggusuran paksa,” pungkasnya.
Sementara terkait kunjungan anggota Komisi A tersebut, pihak Penrem belum bisa dihubungi untuk dikonfirmasi.
Pewarta : Rohim Alfarizi
Editor/Publisher: Aan Imam Marzuki
