Foto Sejumlah Kepala OPD Temui Rendra Kresna Timbulkan Kontroversi - BACAMALANG.COM

Menu ✖

Mode Gelap
Fapet UB Kembangkan LENTERA, Sistem Modernisasi Peternakan Ayam Berbasis AI dan IoT untuk Segmentasi Peternak Kecil Viral Hukuman Ringan Koruptor, Dosen FH UMM Berharap Hakim Harus Lebih Berani Jatuhkan Vonis ACPM Gelar Pameran Lukisan dan Seni Budaya di Gedung DPRD Kota Malang, Diikuti Pelukis Difabel Dukung Program EBT Pemerintah, UMM Kembangkan PLTS dan PLTB di Berbagai Lokasi Tahun Baru 2025, Shanaya Resort Malang Pesta Kembang Api dan Bagi Hadiah Tiket Pesawat

MALANG RAYA · 24 Apr 2024 19:06 WIB ·

Foto Sejumlah Kepala OPD Temui Rendra Kresna Timbulkan Kontroversi


 sejumlah Kepala OPD Pemkab Malang dan Bupati Sanusi berfoto bersama mantan Bupati Malang Rendra Kresna (ist) Perbesar

sejumlah Kepala OPD Pemkab Malang dan Bupati Sanusi berfoto bersama mantan Bupati Malang Rendra Kresna (ist)

BACAMALANG.COM – Beredarnya sebuah foto sejumlah Kepala OPD Pemkab Malang bersama mantan Bupati Malang Rendra Kresna yang tersebar di aplikasi pesan singkat WhatsApp menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

Tidak hanya Kepala OPD, dalam foto tersebut juga nampak Bupati Malang HM Sanusi. Sejumlah Kepala OPD yang tampak dalam foto itu diantaranya, Pj Sekda Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah, Kasatpol PP Firmando, Kadisnaker Yoyok Wardoyo, Kepala Bapenda Made Wedanthara, dan Kepala DPMD Eko Margianto

Selain itu ada pula Kadispora M Hidayat dan beberapa pejabat lainnya. Pada foto yang beredar, nampak pula Ketua DPD NasDem Kabupaten Malang, Choirul Anam.

Para Kepala OPD tersebut menurut informasi menemui Rendra di kediamannya di Pakis, saat jam kerja. Rendra sendiri diketahui telah mendapat pembebasan bersyarat pada Selasa (23/4/2024), setelah menjalani hukuman atas kasus korupsi yang dilakukannya.

“Jadi pembebasan bersyarat ini semakin memperlihatkan bahwa pemerintah justru menormalkan perilaku korupsi. Artinya, dalam praktik, korupsi tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa,” kata Koordinator MCW Ahmad Adi Susilo, Rabu (24/4/2024).

Adi menambahkan, kedatangan sejumlah kepala OPD ke kediaman Rendra itu mengindikasikan bahwa mereka ‘ketakutan’.

“Tidaklah heran jika saat ini banyak pejabat pemerintah di Kabupaten Malang begitu ketakutan akan potensi pengembangan kasus ini,” tuturnya.

Menurut Adi, seharusnya untuk terdakwa kasus korupsi tidak diberlakukan bebas bersyarat. Akan tetapi, tidak ada aturan hukum yang mengatur hal tersebut.

“Menurut kami ini menjadi bukti ketidakberpihakan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Pasca pengesahan UU KPK yang baru tahun 2019, pelemahan yang terstruktur terhadap tindak pidana korupsi semakin terlihat,” pungkasnya.

Pewarta : Dhimas Fikri
Editor/Publisher : Aan Imam Marzuki

Artikel ini telah dibaca 312 kali

badge-check

Publisher

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

Komisi I DPRD Kabupaten Malang Jadwalkan Cek Lapangan, Status Tanah Balai Desa Sumberagung Dipersoalkan

11 November 2026 - 15:38 WIB

Ungkap 18 Kasus Curanmor, Polres Malang Terbaik se-Jawa Timur dalam KRYD Polda Jatim

11 November 2026 - 15:36 WIB

Polres Batu Luncurkan Percontohan PKS di Ngantang, Perkuat Keamanan Lingkungan Sekolah

11 November 2026 - 13:37 WIB

Kapolresta Malang Ajak Generasi Muda Berjuang dengan Ilmu dan Kepedulian

11 November 2026 - 10:38 WIB

Pertahankan Dua Penghargaan Nasional, Humas UMM Kembali Raih Anugerah Diktisaintek 2026

11 November 2026 - 06:09 WIB

Orasi dan Anugerah Sabda Budaya Dies Natalis Ke-17, FIB UB Perkuat Humaniora Digital dan Gagas Studio Film

10 November 2026 - 20:32 WIB

Trending di MALANG RAYA

©Hak Cipta Dilindungi !