BACAMALANG.COM – Kasus tragedi Kanjuruhan menghangat kembali karena keluarga korban menyampaikan uneg-uneg kepada rombongan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri saat mengunjungi stadion, baru-baru ini.
Salah satu orang tua korban, Nuri Hidayat (55) menyampaikan harapannya, yakni agar bangunan yang ada di pintu 13 Stadion Kanjuruhan tidak dibongkar.
Orang tua korban suporter, Jovan (16), asal Kasembon Bululawang Kabupaten Malang tersebut menuturkan, bukan karena dikeramatkan atau mistisnya, namun lebih untuk menjadi pengingat bagi semua pihak.
“Bukan karena mistisnya, pak. Karena kami ingin pintu 13 ini dikenang dan menjadi ingatan bersama agar kejadian tragedi serupa tidak terulang. Saya ingat, di sana terjadi tumpukan jasad suporter sampai 7 jajar,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, orang tua dua korban, Devi Antok mengungkapkan harapan kelanjutan proses penanganan laporan model B ke Mabes Polri terhadap perkara Tragedi Kanjuruhan berjalan.
“Kami berharap kelanjutan proses penanganan laporan model B ke Mabes Polri terhadap perkara Tragedi Kanjuruhan berjalan,” urainya.
Menanggapi hal ini, Abdul Fikri mengungkapkan, akan menyampaikan pesan dan harapan keluarga korban ini kepada pihak-pihak terkait utamanya Komisi III yang membidangi hukum, serta membuka ruang bagi masyarakat agar penanganan berjalan baik.
“Kami akan datang lagi, sekiranya ada kendala atau masalah terkait Stadion Kanjuruhan ini. Jadi, biar semua terbuka dan kalau ada yang ditutup-tutupi akan muncul problematika baru. Yang terpenting sekali lagi, PP baru ini harus ada, untuk juga memastikan mekanisme perlindungan hukum penonton,” tukasnya.
Sementara itu, melalui rilis kepada media, Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dan Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan (TATAK) melaporkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke Ombudsman RI karena merenovasi Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang.
Kementerian PUPR dinilai melakukan tindakan malaadministrasi sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.
“Tindakan malaadministrasi yang kami maksud adalah red tape, yaitu penyakit birokrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang berbelit-belit, memakan waktu lama, meski sebenarnya bisa diselesaikan secara singkat,” tukasnya.
Kementerian PUPR dinilai tidak memberikan keterbukaan dan ruang dialog terkait renovasi tempat kejadian perkara ratusan korban Tragedi Kanjuruhan itu.
Pihaknya menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah di balik alasan untuk merenovasi Stadion Kanjuruhan, karena masih ada upaya hukum yang berjalan terkait Tragedi Kanjuruhan yang diajukan TATAK di Mabes Polri.
Sudah selayaknya, Stadion Kanjuruhan yang menjadi tempat kejadian perkara dan bukti nyata sangat krusial digunakan untuk barang bukti.
Ia menyayangkan karena alih-alih mempertahankan dan menjaga alat bukti, Kementerian PUPR bersama dengan kedua BUMN tersebut justru tetap akan mewujudkan rencana renovasi stadion.
Keputusan Kementerian PUPR merenovasi merupakan tindakan melawan hukum dan pengabaian hukum yang menimbulkan kerugian bagi keluarga dan juga korban Tragedi Kanjuruhan.
Oleh sebab itu, pihaknya mendesak agar Ombudsman menyatakan tindakan malaadministrasi pada Kementerian PUPR dan dua BUMN yang melakukannya.
Diketahui, Tragedi Kanjuruhan adalah tragedi dunia sepak bola Indonesia yang paling banyak memakan korban 135 jiwa yang terjadi 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang saat pertandingan Persebaya Surabaya melawan Arema Malang.
Ratusan nyawa melayang akibat gas air mata yang dimuntahkan polisi, yang ironisnya penanganan keadilan meski sudah 1 tahun berlalu terhadap pelaku, dirasakan belum maksimal.
Pewarta: Hadi Triswanto
Editor/Publisher: Aan Imam Marzuki
