BACAMALANG.COM – Momen Pembebasan Bersyarat (PB) mantan terpidana korupsi Kabupaten Malang Rendra Kresna (RK) memantik sejumlah spekulasi dan penafsiran politik bagi sejumlah kalangan.
Apalagi muncul foto jajaran pejabat Pemkab berfoto bersama mantan Bupati Malang tersebut.
Tak kurang, pengamat politik dan pengamat hukum memberikan sejumlah pandangan pro dan kontra terkait fenomena ini.
Salah satunya Wakil Ketua I DPC PERADI Kepanjen yang juga KaBBHAR Kabupaten Malang, Agus Subyantoro, S.H, turut memaparkan sejumlah pandangan.
“Bagaimanapun beliau adalah mantan anggota dewan, wabup dan bupati, juga salah satu politisi senior di Kabupaten Malang,” tegas Agus kepada BacaMalang.com, Jumat (26/4/2024).
Ia melanjutkan, sehingga sangat wajar apabila dengan Pembebasan Bersyarat RK, banyak Pejabat Pemkab yang bersilaturahmi menyambut PB RK.
Posisi RK sebagai mantan terpidana kasus korupsi akan sangat berat untuk mengikuti kontestasi Pilbup Kabupaten Malang.
Tapi dengan jaringan yang sangat luas dan kuat, serta didukung pendanaan yang lebih dari cukup, kemungkinan RK akan menjadi salah satu “Decision Maker” penting.
Ada kemungkinan besar RK akan mendorong anaknya (Dewa/Prosakh) untuk maju sebagai bakal calon Wakil Bupati, apalagi Dewa dalam Pileg tahun 2024 ini tidak lolos ke Senayan.
“Jangan lupa RK adalah mantan Ketua DPD Golkar dan NasDem Kabupaten Malang, sehingga power dan jaringannya masih cukup kuat,” tukasnya.
Ia menjabarkan soal status hukum dan kontestasi Pilbup Malang, dari sudut pandang hukum, RK saat ini masih dalam posisi Pembebasan Bersyarat, yang mengharuskan melakukan laporan secara rutin ke Bapas dan beberapa hak individunya masih dibatasi.
Sehingga kalau untuk maju sendiri sebagai bakal calon Bupati, kecil sekali kemungkinannya.
Apalagi stigma RK sebagai mantan terpidana kasus korupsi dinilai akan memberatkan.
Dikatakannya, warga Kabupaten Malang berharap untuk Pilkada/Pilbup tahun ini bisa melahirkan sosok pemimpin/Bupati yang masih muda/milenial, progresif dan inovatif serta bisa menurunkan angka kemiskinan. Terlepas figur tersebut dari partai politik mana dia berasal.
Memang ada pro kontra dan debatable berkaitan dengan mantan terpidana kasus korupsi, baik itu hak atas PB maupun hak secara politik untuk bisa mencalonkan/dipilih kembali sebagai bakal calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah.
“Tapi secara hukum apabila dia sudah melaksanakan hukumannya (pidana penjara dan/atau denda), maka dia berhak untuk kembali dalam kehidupan sosial di masyarakat beserta hak-hak yang melekat sebagai warga negara,” tutupnya.
Pewarta: Hadi Triswanto
Editor/Publisher: Aan Imam Marzuki
