BACAMALANG.COM – Dies Natalis ke-72 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) seharusnya menjadi momentum refleksi mendalam bagi seluruh kader di berbagai tingkatan. Usia yang tidak lagi muda ini menuntut kedewasaan berpikir, kejernihan arah gerak, serta keteguhan dalam memegang nilai-nilai ideologis.
Namun realitas yang dihadapi hari ini justru memperlihatkan kegamangan organisasi dalam mengelola konflik internal, terutama persoalan dualisme yang tak kunjung menemukan titik akhir. Alih-alih menjadi organisasi yang fokus pada perjuangan rakyat dan penguatan kader, GMNI justru terseret dalam pusaran konflik berkepanjangan yang menguras energi.
“Adanya dua kepemimpinan dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI, menjadi dualisme yang bukan lagi sekadar persoalan struktural, melainkan telah menjadi krisis kepercayaan, krisis arah, bahkan krisis identitas. Dalam situasi seperti ini, otokritik bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” tegas Demisioner Ketua DPC GMNI Kabupaten Malang, yang juga Founder Ayaskara Foundation, Syaifudin Zuhri, S.Pd.
Sebagai organisasi yang berakar pada pemikiran besar Soekarno, GMNI memiliki fondasi ideologis yang kuat: marhaenisme. Ajaran ini bukan sekadar teori, melainkan panduan praksis perjuangan yang menempatkan rakyat kecil sebagai subjek utama perubahan. Bung Karno mengajarkan persatuan sebagai kekuatan utama dalam melawan ketidakadilan. Ia tidak pernah mengajarkan perpecahan, apalagi menjadikan sesama pejuang sebagai lawan.
Namun hari ini, nilai-nilai tersebut seolah hanya tinggal slogan. Dalam praktiknya, kader justru saling berhadap-hadapan, saling menegasikan, bahkan tidak jarang saling menjatuhkan. Energi yang seharusnya digunakan untuk membela kepentingan rakyat justru habis untuk mempertahankan klaim kebenaran masing-masing kelompok. Ini adalah ironi yang menyakitkan.
Dualisme yang terus dipelihara, secara sadar atau tidak, telah menjauhkan GMNI dari esensi perjuangannya. Tidak ada satu pun rakyat yang diuntungkan dari konflik internal ini. Tidak ada petani yang terbantu, tidak ada buruh yang terlindungi, tidak ada kaum marhaen yang merasa diperjuangkan. Yang ada hanyalah fragmentasi organisasi yang semakin dalam.
Dalam perspektif organisasi, dualisme adalah bentuk kegagalan kolektif. Ia mencerminkan ketidakmampuan dalam mengelola perbedaan, rendahnya kedewasaan politik, serta lemahnya komitmen terhadap nilai persatuan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin GMNI akan kehilangan relevansinya sebagai organisasi perjuangan.
Pertanyaan mendasarnya adalah: untuk apa GMNI ada? Apakah hanya untuk menjadi wadah eksistensi kelompok tertentu, atau benar-benar menjadi alat perjuangan rakyat Indonesia? Jika kita jujur, maka kita harus mengakui bahwa GMNI hari ini sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia memiliki sejarah besar dan potensi kader yang luar biasa. Di sisi lain, ia terjebak dalam konflik internal yang melemahkan.
Pilihan ada di tangan seluruh kader: terus mempertahankan ego sektoral, atau kembali pada tujuan besar organisasi. Dalam konteks ini, sudah saatnya GMNI melakukan reorientasi gerakan. Fokus utama harus dikembalikan pada pengembangan kader dan pemetaan potensi sumber daya manusia.
Organisasi sebesar GMNI tidak boleh berjalan tanpa arah yang jelas dalam mengelola kadernya. Kaderisasi harus kembali menjadi jantung organisasi. Bukan sekadar formalitas kegiatan, tetapi proses pembentukan karakter, ideologi, dan kapasitas. Kader GMNI harus menjadi pribadi yang tidak hanya memahami marhaenisme secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata.
Mereka harus hadir di tengah masyarakat, menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar pengamat. Selain itu, pemetaan potensi kader juga menjadi hal yang sangat penting. GMNI memiliki kader dengan berbagai latar belakang dan kemampuan: akademisi, aktivis sosial, penggerak komunitas, hingga calon pemimpin masa depan.
Namun tanpa sistem yang jelas, potensi ini akan terbuang sia-sia. Organisasi harus mampu mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengarahkan kader sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Lebih dari itu, GMNI juga harus kembali memperkuat orientasi gerakannya pada rakyat.
Isu-isu seperti ketimpangan ekonomi, krisis agraria, pengangguran, dan ketidakadilan sosial harus menjadi fokus utama. GMNI tidak boleh terjebak dalam diskursus internal yang sempit, tetapi harus hadir sebagai kekuatan yang mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat.
Dalam momentum Dies Natalis ke-72 ini, yang dibutuhkan bukanlah euforia seremonial, melainkan keberanian untuk melakukan otokritik secara jujur. Kita harus berani mengakui kesalahan, mengevaluasi langkah, dan memperbaiki arah. Tanpa itu, peringatan Dies Natalis hanya akan menjadi rutinitas tanpa makna.
Otokritik juga berarti keberanian untuk meninggalkan pola-pola lama yang tidak produktif. Budaya saling menjatuhkan harus dihentikan. Perbedaan pandangan harus dikelola sebagai kekayaan, bukan sebagai alasan untuk berpecah. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan, tetapi menyatukan tujuan.
Kita harus kembali mengingat bahwa GMNI adalah rumah bersama. Tidak ada satu kelompok pun yang berhak mengklaimnya secara eksklusif. Setiap kader memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga, merawat, dan mengembangkannya. Jika semangat ini bisa dihidupkan kembali, maka GMNI masih memiliki harapan besar untuk bangkit.
Namun jika dualisme terus dipertahankan, maka yang terjadi hanyalah kemunduran yang perlahan tapi pasti. Sejarah telah mencatat peran besar GMNI dalam perjalanan bangsa ini. Banyak tokoh lahir dari rahim organisasi ini dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Warisan ini seharusnya menjadi motivasi, bukan sekadar kebanggaan kosong.
Dies Natalis ke-72 harus menjadi titik balik. Momentum untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan bertanya dengan jujur: apakah kita masih berada di jalan yang benar? Jika jawabannya belum, maka tidak ada pilihan lain selain kembali. Kembali pada nilai-nilai marhaenisme, kembali pada semangat persatuan, dan kembali pada tujuan utama: memperjuangkan kepentingan rakyat.
GMNI tidak boleh kehilangan arah. Ia harus bangkit, berbenah, dan bergerak maju. Bukan sebagai organisasi yang terpecah, tetapi sebagai kekuatan ideologis yang solid dan relevan. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kita semua sebagai kader. Apakah kita ingin dikenang sebagai generasi yang membiarkan organisasi ini terpecah, atau sebagai generasi yang berani memperbaiki dan mengembalikannya ke jalan perjuangan? Waktu akan menjawab. Namun yang pasti, sejarah tidak akan menunggu.
Pewarta : Hadi Triswanto
Editor : Rahmat Mashudi Prayoga
