BACAMALANG.COM – Wacana penggantian nama Kabupaten Malang yang diikuti pemekaran wilayah, mendapat tanggapan luas. Salah satunya dari wartawan senior, Widodo Irianto.
“Jika memang ada pemekaran antara Malang Selatan dan Malang Utara, saya pribadi kurang setuju. Karena, kawasan Malang Selatan tidak sesubur kawasan Malang Utara. Kurang adil lah, Malang Utara itu ekonominya sangat siap ketimbang Malang Selatan,” jelas Wartawan senior, Widodo Irianto, baru-baru ini.
Lanjut dia, wacana pemekaran wilayah yang sempat timbul tenggelam tersebut sudah muncul pada era Bupati Malang Eddy Slamet (1980 – 1985) silam. “Pemekaran itu gagasan Bupati Malang ke -14, sempat tenggelam dan timbul lagi di era Bupati M Said (1995-2000) yang merupakan Bupati ke 16,” terang Widodo Irianto.
Mantan Wartawan Jawa Pos ini menjelaskan, munculnya wacana pemekaran itu, semakin santer dibicarakan di era kepemimpinan Bupati Malang ke 19 yakni Rendra Kresna (2010-2015).
Widodo menegaskan, pemekaran wilayah tersebut dinilai belum waktunya dilakukan, karena akan ada kesenjangan sosial-ekonomi rakyat di Malang Utara dan Malang Selatan.
“Malang Selatan yang perekonomiannya bersumber dari wisata dinilai belum mampu mendongkrak kesejahteraan rakyat Malang Selatan, berbeda dengan Malang Utara yang terdapat banyak industri,” tukasnya.
Sebagai informasi, luas hamparan wilayah Kabupaten Malang saat ini berada pada peringkat kedua di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi. Namun, jumlah desa dan jumlah kecamatan di Kabupaten Malang menduduki peringkat pertama. Tak ayal secara demografis pun jumlah penduduk Kabupaten Malang terbanyak.
Kabupaten Banyuwangi seluas 5.782,40 km2, berpenduduk 1,693 juta jiwa lebih, tersebar di 28 kelurahan dan 189 desa dalam wilayah 25 kecamatan. Kabupaten Malang seluas 3.530,65 km2, berpenduduk 2,464 juta jiwa lebih (dua kali jumlah penduduk Banyuwangi!), tersebar di 12 kelurahan dan 378 desa dalam wilayah 33 kecamatan. (*/had)
