Oleh: Pietra Widiadi
Sound horeg bukanlah sesuatu yang harus ditabukan atau dipandang semata-mata sebagai fenomena yang perlu dilarang. Parade seni dan kesenian yang diselenggarakan di desa pada dasarnya merupakan salah satu bentuk ekspresi hiburan rakyat untuk menghadirkan kegembiraan, kebersamaan, dan keriuhan dalam kehidupan komunitas.
Ketika kegiatan tersebut tumbuh dari kesepakatan warga, dilaksanakan dengan sukacita, dan didasarkan pada kesukarelaan tanpa tekanan maupun paksaan, maka di situlah hakikat partisipasi masyarakat menemukan maknanya sebagai wujud kebersamaan dan gotong – royong.
Maka pengaturan bukan dimaksudkan untuk membatasi kegembiraan atau mematikan kreativitas warga, melainkan menjadi instrumen perlindungan untuk memastikan ketertiban, keamanan, kesehatan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.
Dalam hal ini tentu, baik bagi mereka yang terlibat dalam kemeriahan parade maupun warga yang tidak ikut serta.
Dari sini, yang perlu ditata bukan kegembiraan rakyatnya, melainkan cara penyelenggaraannya agar sukacita sebagian warga tidak berubah menjadi beban, gangguan, atau ancaman bagi warga lainnya.
Sound horeg pada dasarnya menawarkan hiburan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, mudah dijangkau, dan dapat dinikmati tanpa harus pergi jauh atau mengeluarkan biaya besar, sehingga menghadirkan bentuk hiburan rakyat yang murah dan mudah diakses.
Namun, kemudahan tersebut menjadi paradoks ketika keterlibatan masyarakat tidak lagi sebatas menikmati kemeriahan, tetapi justru dibebani kewajiban untuk membiayai penyelenggaraannya melalui iuran rumah tangga, mobilisasi dana warga, serta kontribusi tenaga dan waktu para pemuda.
Hiburan yang semestinya menjadi ruang kegembiraan bersama berpotensi berubah menjadi beban kolektif, ketika masyarakat bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga harus menanggung biaya ekonomi dan sosial demi menghadirkan keriuhan yang keuntungan terbesarnya belum tentu kembali kepada mereka.
Pembiayaan yang membebani
Untuk memahami persoalan ini, mari kita melihat lebih jauh bagaimana mobilisasi pembiayaan parade sound horeg digerakkan hingga menjangkau setiap rumah tangga.
Persoalannya bukan sekadar bagaimana warga dihimpun untuk memberikan iuran, melainkan bagaimana kesediaan mereka dibentuk melalui relasi sosial dan tekanan lingkungan, terutama ketika keluarga yang tidak bersedia atau enggan memberikan kontribusi justru berhadapan dengan intimidasi, ejekan, hingga tindakan perundungan (bullying).
Jika praktik semacam ini benar-benar terjadi, maka mekanisme pembiayaan tersebut telah bergeser dari semangat urunan dan gotong royong menjadi bentuk pemaksaan sosial, di mana rasa takut dikucilkan atau dipermalukan digunakan sebagai instrumen untuk memastikan dana penyelenggaraan tetap terkumpul.
Dalam proses mobilisasi pembiayaan parade sound horeg, tekanan terhadap rumah tangga yang tidak bersedia memberikan iuran dapat muncul dalam berbagai bentuk perundungan (bullying), baik secara langsung maupun melalui media digital.
Bentuknya dapat berupa perundungan fisik, seperti memukul, menendang, atau merusak barang.
Perundungan verbal, bisa dilakukan dengan melalui ejekan, cemoohan, dan pemberian julukan yang merendahkan.
Serta perundungan sosial atau relasional, seperti mengucilkan keluarga, menyebarkan rumor, atau mempermalukan warga di hadapan lingkungan sosialnya.
Selain itu, terdapat pula perundungan siber (cyber bullying), yaitu intimidasi, pelecehan, dan penghinaan melalui media sosial atau saluran komunikasi digital, yang dapat memperluas tekanan hingga ke ruang pribadi korban.
Apabila bentuk-bentuk tersebut digunakan untuk memaksa warga agar bersedia membayar iuran, maka praktiknya bukan lagi sekadar persoalan penggalangan dana.
Lebih jauh, hal ini sudah menyentuh persoalan kekerasan sosial, pelanggaran martabat manusia, dan pengingkaran terhadap prinsip kesukarelaan dalam gotong – royong.
Untuk itu, keterlibatan atau partisipasi warga dalam kegembiraan itu, harus masuk dalam ranah yang utama.
Ketika kesukarelaan benar-benar menjadi dasar penyelenggaraan sound horeg, maka urunan atau iuran bersama semestinya menjadi mantranya, bukan tarikan yang menjelma sebagai senjata untuk menekan warga agar ikut membiayai kegiatan.
Urunan mengandung makna kesediaan, kesadaran, dan kesepakatan bersama, di mana setiap orang berkontribusi sesuai kemampuan tanpa ancaman sanksi sosial, perundungan, atau kewajiban yang dipaksakan.
Dengan demikian, legitimasi penyelenggaraan parade sound horeg tidak seharusnya semata-mata bersumber dari otoritas perangkat atau kepala desa yang bertindak seolah-olah dapat mewakili dan menentukan kehendak seluruh warga.
Penyelenggaraan, mestinya harus tumbuh dari persetujuan masyarakat yang terbuka, sukarela, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Gotong – royong sejatinya lahir dari kesadaran dan kesediaan untuk berbagi, bukan dari tekanan, intimidasi, atau ketakutan terhadap sanksi sosial, sehingga setiap warga harus memiliki kebebasan untuk terlibat maupun tidak terlibat tanpa kehilangan hak dan kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat.
Ketika kebebasan tersebut dihormati, kontribusi diberikan sesuai kemampuan, dan keputusan dibangun melalui kesepakatan bersama, maka partisipasi tidak hanya memperoleh legitimasi sosial, tetapi juga menjadi fondasi untuk menumbuhkan kembali semangat guyub-rukun, memperkuat solidaritas, dan menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat desa.
Metode penggalian dana
Salah satu pola mobilisasi pembiayaan parade sound horeg dilakukan melalui sistem iuran yang memanfaatkan struktur administrasi desa, mulai dari tingkat RT, RW, hingga dusun, untuk menghimpun kontribusi masyarakat secara merata maupun proporsional.
Dalam praktiknya, panitia atau karang taruna dapat menetapkan nominal iuran per kepala keluarga (KK), misalnya berkisar antara Rp 250.000 hingga Rp 750.000 per rumah tangga, yang dianggap berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan warga atau rapat kepanitiaan.
Mekanisme ini menjadikan struktur sosial dan administrasi desa sebagai saluran utama pengumpulan dana, sehingga mobilisasi pembiayaan dapat menjangkau hampir seluruh rumah tangga dalam wilayah penyelenggaraan.
Besaran kontribusi biasanya tidak selalu sama bagi setiap rumah tangga, tetapi dapat dikategorikan berdasarkan lokasi dan kepentingan ekonomi warga terhadap penyelenggaraan acara.
Rumah tangga yang berada di sepanjang jalur parade atau pemilik usaha lokal yang diperkirakan memperoleh manfaat langsung dari keramaian terkadang dikenakan kontribusi lebih tinggi dibandingkan warga yang berada di lokasi lain.
Pola kategorisasi tersebut dapat dipahami sebagai upaya membagi beban pembiayaan berdasarkan tingkat keterpaparan atau potensi manfaat ekonomi, tetapi perlu dipastikan bahwa penetapannya dilakukan secara terbuka dan tidak menjadikan posisi rumah, kepemilikan usaha, atau kedekatan dengan jalur parade sebagai alasan untuk membebankan iuran secara sepihak.
Selain penarikan iuran sekaligus, terdapat pula pola semacam jimpitan yang dimodifikasi untuk mendukung pembiayaan kegiatan, yakni pengumpulan sumbangan dalam jumlah tertentu secara berkala, misalnya setiap malam selama beberapa bulan sebelum acara berlangsung.
Cara ini dimaksudkan untuk meringankan beban warga karena kontribusi tidak harus diberikan dalam satu waktu, sekaligus membangun keterlibatan masyarakat dalam mempersiapkan kegiatan bersama.
Namun, penting untuk membedakan antara jimpitan sebagai tradisi solidaritas yang berlandaskan kesukarelaan dan penarikan berkala yang berubah menjadi kewajiban sosial; karena itu, setiap bentuk kontribusi harus disertai informasi penggunaan dana, pencatatan yang transparan, serta kebebasan warga untuk berpartisipasi sesuai kemampuan tanpa intimidasi atau perundungan.
Selain itu, terdapat pola mobilisasi pembiayaan lainnya dilakukan dengan memanfaatkan aset ekonomi dan potensi komoditas lokal yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat desa, terutama di wilayah yang sebagian besar rumah tangganya bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan.
Melalui mekanisme sumbangan hasil bumi atau yang dikenal sebagai lelang/senthongan, warga yang tidak memiliki kecukupan dana tunai dapat memberikan kontribusi dalam bentuk hasil panen, seperti kopi, jagung, tebu, atau komoditas pertanian lainnya.
Hasil bumi tersebut kemudian dihimpun oleh panitia untuk dijual atau dilelang kepada tengkulak, dan seluruh penerimaan dari penjualan dimasukkan ke dalam kas penyelenggaraan parade sound horeg.
Mekanisme ini memperlihatkan bahwa pembiayaan kegiatan tidak hanya mengandalkan uang tunai, tetapi juga memobilisasi hasil produksi pertanian yang sesungguhnya merupakan bagian dari aset dan sumber penghidupan rumah tangga.
Selain kontribusi hasil panen, mobilisasi dana juga diarahkan kepada para pemilik lahan luas, juragan pertanian, pengepul, dan pelaku usaha yang memiliki perputaran modal relatif besar di tingkat desa untuk menjadi donatur utama atau sponsor lokal.
Pendekatan ini menempatkan kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar sebagai sumber pembiayaan tambahan, dengan harapan beban penyelenggaraan tidak sepenuhnya ditanggung oleh rumah tangga kecil dan petani yang memiliki keterbatasan pendapatan.
Namun, pemanfaatan aset pertanian dan kekuatan ekonomi lokal tersebut perlu dikelola secara transparan, terutama dalam menentukan nilai hasil bumi, proses penjualan atau pelelangan, serta pencatatan penerimaan dana, agar solidaritas ekonomi desa tidak berubah menjadi mekanisme pengalihan sumber daya penghidupan masyarakat untuk membiayai hiburan yang manfaat ekonominya belum tentu terdistribusi secara adil.
Pola mobilisasi pembiayaan lainnya dilakukan dengan mengaitkan penyelenggaraan sound horeg dengan tradisi dan ritual masyarakat desa, seperti Bersih Desa, Metri Dusun, atau sedekah bumi.
Melalui pendekatan ini, parade sound horeg ditempatkan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan hiburan rakyat yang menyertai perayaan syukur desa, sehingga kegiatan yang pada dasarnya bersifat hiburan memperoleh kedekatan simbolis dengan tradisi dan identitas kultural masyarakat.
Pengemasan tersebut dapat membangun rasa memiliki, kebanggaan, dan keterikatan emosional warga, yang kemudian mendorong kesediaan mereka untuk memberikan kontribusi pembiayaan sebagai bagian dari partisipasi dalam perayaan bersama.
Namun, pengaitan antara sound horeg dan ritual tradisional perlu dicermati secara kritis agar tidak terjadi pencampuradukan antara nilai sakral tradisi dengan kepentingan ekonomi penyelenggaraan hiburan.
Tradisi seperti Metri Dusun pada dasarnya memiliki makna sosial, ekologis, dan spiritual yang tumbuh dari hubungan masyarakat dengan lingkungan, leluhur, serta solidaritas komunal, sedangkan parade sound horeg merupakan bentuk ekspresi hiburan kontemporer yang memiliki mekanisme pembiayaan dan kepentingan ekonomi tersendiri.
Ketika keduanya dikemas dalam satu rangkaian tanpa batas dan penjelasan yang jelas, terdapat risiko bahwa legitimasi kultural dan kewajiban moral masyarakat terhadap tradisi dimanfaatkan untuk menggerakkan pembiayaan kegiatan hiburan, sehingga kesukarelaan warga perlu benar-benar dijaga agar tidak berubah menjadi tekanan sosial atas nama pelestarian budaya.
Penggeseran Ijin Sound Horeg
Berkembang informasi bahwa pengajuan izin kegiatan sound horeg yang sebelumnya dilakukan melalui Polsek untuk kemudian dikoordinasikan dengan Polres, maka pada periode berikutnya proses pengajuan izin tersebut direncanakan akan dipusatkan di tingkat Polda.
Jika informasi ini benar, perubahan mekanisme tersebut dapat dipahami sebagai upaya memperkuat koordinasi dan pengendalian perizinan pada tingkat kepolisian yang lebih tinggi, terutama untuk kegiatan dengan skala besar dan potensi kerawanan yang lebih luas.
Namun, muncul pula pertanyaan apakah pemusatan pengajuan izin tersebut benar-benar dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan kepastian prosedur.
Atau hal ini, justru berpotensi menimbulkan hambatan administratif melalui jarak dan panjangnya birokrasi sehingga pemohon menjadi enggan mengurus perizinan.
Dari sini, kejelasan kebijakan, dasar kewenangan, serta prosedur pelayanan perlu disampaikan secara terbuka agar pengendalian tidak berubah menjadi instrumen penghambat tanpa penyelesaian persoalan substantif di lapangan.
Namun, harapan terhadap pemusatan perizinan di tingkat Polda bukanlah terciptanya hambatan baru atau birokrasi yang semakin panjang bagi masyarakat dan penyelenggara dalam mengajukan izin, melainkan terbangunnya sistem pengelolaan dan pengendalian kegiatan yang lebih terkoordinasi, tegas, dan bertanggung jawab.
Perubahan mekanisme tersebut semestinya menjadi momentum untuk memastikan setiap permohonan kegiatan dinilai berdasarkan skala, lokasi, waktu, potensi kerawanan, serta kesiapan penyelenggara dalam memenuhi persyaratan keamanan dan ketertiban.
Perizinan tidak seharusnya dipahami sekadar sebagai prosedur administratif untuk memperoleh persetujuan penyelenggaraan kegiatan, melainkan sebagai instrumen pengendalian yang memastikan setiap kegiatan berlangsung sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.
Melalui mekanisme perizinan yang jelas, pemerintah dan kepolisian dapat menetapkan standar keamanan, ketertiban, pembatasan waktu, pengaturan lokasi, serta tanggung jawab penyelenggara secara terukur.
Pada akhirnya, keberhasilan perizinan bukan diukur dari mudah atau sulitnya izin diterbitkan, tetapi dari sejauh mana mekanisme tersebut mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat, menjamin kepastian hukum, memperkuat pengawasan, dan memastikan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran.
Pesan utama yang perlu ditegaskan adalah bahwa pemerintah dan aparat tidak seharusnya mempersulit masyarakat dalam menyelenggarakan pesta rakyat dan kemeriahan yang mereka prakarsai serta biayai secara mandiri, sepanjang kegiatan tersebut dilaksanakan dengan kesadaran dan tanggung jawab bersama.
Kehadiran pemerintah bukan untuk mematikan inisiatif, kreativitas, dan kegembiraan warga melalui pembatasan yang berlebihan, melainkan memastikan adanya pengaturan, pengawasan, dan perlindungan agar setiap kegiatan berlangsung aman, tertib, serta menghormati hak-hak masyarakat lainnya.
Sehingga, setiap warga dapat menikmati kemeriahan tanpa rasa takut, intimidasi, atau tekanan sosial, baik sebagai penyelenggara, peserta, maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan, sehingga pesta rakyat benar-benar menjadi ruang kegembiraan bersama, bukan sumber keresahan dan konflik sosial.
Maka kalau birokrasi perizinan yang terlalu panjang, rumit, dan tidak transparan justru berpotensi membuka ruang terjadinya pungutan liar (pungli) serta kesepakatan biaya tidak resmi di luar mekanisme yang seharusnya.
Selain itu, pemusatan kewenangan yang tidak disertai pembagian peran dan koordinasi yang jelas dapat mengesampingkan aparat keamanan di tingkat bawah, padahal merekalah yang paling memahami kondisi sosial, karakter wilayah, dan potensi kerawanan di lapangan.
Akibatnya, pengelolaan dan pengawasan kegiatan justru semakin sulit dilakukan karena kewenangan administratif terpisah dari tanggung jawab operasional.
Sementara dari pengalaman dalam berbagai proses perizinan lainnya, termasuk perizinan usaha, menunjukkan bahwa kerumitan prosedur tanpa transparansi dan akuntabilitas dapat menciptakan ruang penyimpangan, memperbesar biaya transaksi, serta menjauhkan pelayanan publik dari kebutuhan masyarakat.
Penegakan dan ketegasan Pemerintah dan Pemberi Ijin Keramaian
Ketika sebuah kegiatan atau event mampu menghasilkan perputaran uang dan keuntungan ekonomi dalam jumlah besar, godaan untuk terlibat dan memperoleh bagian dari keuntungan tersebut menjadi semakin kuat, termasuk bagi pihak-pihak yang seharusnya menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan.
Dalam konteks parade sound horeg, situasi ini perlu dicermati secara kritis karena pemerintah daerah sebagai pembentuk dan pelaksana regulasi serta kepolisian sebagai pemegang mandat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat harus menjaga independensi dan integritas dalam menjalankan kewenangannya.
Jangan sampai kepentingan ekonomi yang muncul dari besarnya perputaran uang justru memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan, melahirkan konflik kepentingan, atau menggeser orientasi pelayanan publik menjadi kepentingan memperoleh keuntungan.
Dari sini, regulator tidak boleh menjadi bagian dari kepentingan yang seharusnya diatur, dan aparat penegak hukum tidak boleh kehilangan independensinya karena kepentingan ekonomi pihak-pihak yang diawasinya.
Namun, dalam praktiknya, tidak jarang regulator dan aparat yang seharusnya berperan sebagai pengawas justru terjebak dalam situasi seperti pagar makan tanaman, yakni pihak yang diberi mandat untuk mengatur dan menertibkan malah berpotensi ikut menikmati keuntungan dari aktivitas yang seharusnya berada dalam pengawasannya.
Kondisi ini menjadi persoalan serius ketika kewenangan regulasi dan penegakan hukum tidak lagi dijalankan secara independen, melainkan beririsan dengan kepentingan ekonomi para penyelenggara dan pelaku usaha.
Jika situasi tersebut benar-benar terjadi dan dibiarkan, maka fungsi pengawasan akan kehilangan legitimasi, penegakan aturan menjadi tidak objektif, dan masyarakat semakin sulit memperoleh perlindungan dari pihak yang justru seharusnya menjamin ketertiban dan keadilan.
Oleh karena itu, perhatian dan keprihatinan yang disampaikan Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia (MP3I), menjadi sangat relevan, yakni mendorong agar setiap pemangku kepentingan kunci kembali menjalankan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab kelembagaannya masing-masing secara konsisten dan profesional.
Pemerintah daerah harus menjalankan fungsi regulasi dan pengendalian, DPRD melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan kepolisian memastikan keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum tanpa mencampuradukkan kepentingan kelembagaan dengan kepentingan ekonomi penyelenggaraan.
Pemisahan peran yang jelas, disertai koordinasi dan akuntabilitas antarlembaga, menjadi prasyarat agar pengaturan dan pengawasan parade sound horeg dapat berjalan efektif, sehingga kegiatan hiburan rakyat tetap berkembang tanpa mengorbankan ketertiban, keselamatan, dan hak-hak masyarakat.
Penegakan aturan dan ketegasan pemerintah daerah maupun kepolisian sebagai pemberi izin keramaian merupakan bagian penting dari tata kelola yang harus dijalankan secara independen, konsisten, dan tidak boleh dicampuradukkan dengan kepentingan pelaksanaan kegiatan.
Pemerintah dan aparat harus mampu menjaga batas kewenangan secara tegas, yakni menetapkan ketentuan, mengawasi kepatuhan.
Lebih dari itu, mampu menindak setiap pelanggaran sesuai tanggung jawab dan dasar hukum yang berlaku, tanpa terlibat dalam kepentingan penyelenggara maupun memperoleh keuntungan dari kegiatan yang mereka awasi.
Integritas kelembagaan tidak diukur dari banyaknya peraturan yang diterbitkan atau kerasnya pernyataan pejabat dalam menyampaikan ketegasan, melainkan dari konsistensi antara kewenangan yang dimiliki, aturan yang ditetapkan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan.
Ketika pemerintah dan aparat hanya berhenti pada pernyataan tanpa diikuti pengawasan, pengendalian, serta penegakan aturan secara konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik akan semakin terkikis dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku pun melemah.
Dalam situasi demikian, kekosongan tindakan dari pemegang kewenangan justru dapat membuka ruang bagi pembangkangan, munculnya aturan informal yang dikendalikan oleh kelompok berkepentingan, hingga konflik antarwarga yang pada akhirnya harus ditanggung oleh masyarakat sendiri.
*) Penulis: Founder Pendopo Kembangkopi Malang, Pendiri Drive Innovation for Alternative Livelihood Foundation (Dial Foundation). pejalan tradisi Jawa, dan Sosiolog alumni Unair
*) Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
