BACAMALANG.COM – Upaya penyelesaian sengketa jual beli saham senilai Rp40 miliar antara PT Dian Argapuraperkasa sebagai penggugat dan PT Yunawati Kaliduren sebagai tergugat melalui jalur mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Malang menemui jalan buntu. Kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai sehingga perkara berlanjut ke tahap persidangan.
Sidang digelar di Ruang Cakra PN Malang, Kamis (12/11/2026), dengan dihadiri kuasa hukum penggugat, Agung Irawan, SH, dan kuasa hukum tergugat, Nuryanto, SH.
Dalam gugatannya, pihak penggugat mengklaim telah membeli 60 persen saham dari total 180 saham dengan nilai transaksi mencapai Rp40 miliar. Dari nilai tersebut, penggugat menyatakan telah membayar sekitar Rp26 miliar.
Atas transaksi yang diklaim tersebut, penggugat meminta pengadilan mengesahkan jual beli saham sekaligus menuntut pengembalian dana yang disebut telah dibayarkan.
Kuasa hukum PT Yunawati Kaliduren, Nuryanto, SH, mengatakan kegagalan mediasi disebabkan adanya perbedaan mendasar mengenai keberadaan dan keabsahan kepemilikan saham yang dipersoalkan.
“Mediasi gagal mencapai perdamaian karena masing-masing pihak memiliki argumen sendiri. Penggugat merasa memiliki saham, sedangkan pihak tergugat berpandangan bahwa penggugat tidak memiliki saham tersebut. Dalam data perusahaan klien kami, kepemilikan saham sebesar 60 persen yang dimaksud juga tidak tercatat,” ujar Nuryanto.
Menurutnya, karena tidak tercapai kesepakatan melalui mediasi, proses hukum kini memasuki pemeriksaan pokok perkara. Pihak tergugat dijadwalkan menyampaikan jawaban atas gugatan pada 19 November 2026.
Ia menegaskan, berdasarkan data perusahaan yang menjadi dasar pembelaan pihaknya, tidak ditemukan catatan transaksi jual beli saham sebagaimana yang didalilkan penggugat.
“Dalam data perusahaan PT Yunawati Kaliduren tidak tercatat adanya jual beli saham tersebut. Tergugat dua juga tidak merasa pernah menjual saham kepada penggugat,” jelasnya.
Kuasa Hukum Persoalkan Identitas Tergugat III
Selain mempermasalahkan klaim kepemilikan saham, Nuryanto juga menyoroti pencantuman tergugat III dalam gugatan tersebut.
Ia mempertanyakan dasar pencantuman pihak tersebut karena, menurut keterangannya, yang bersangkutan tidak dikenal dalam struktur perusahaan maupun di kalangan pemegang saham.
“Dalam pandangan kami, tergugat III ini tidak dikenal di perusahaan maupun di kalangan pemegang saham. Yang bersangkutan juga bukan ahli waris, pemegang saham, komisaris, ataupun direktur perusahaan,” ungkapnya.
Nuryanto menyebut persoalan tersebut akan menjadi bagian dari hal-hal yang perlu ditanggapi dalam proses persidangan. Meski demikian, kedudukan dan keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara ini masih harus diuji melalui proses hukum.
Dokumen Transaksi Saham Dipersoalkan
Lebih lanjut, Nuryanto menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap data perusahaan yang berkaitan dengan transaksi saham yang diklaim penggugat.
Menurut dia, pihaknya belum menemukan dokumen yang mendukung dalil jual beli saham tersebut, termasuk bukti transaksi maupun dokumen korporasi berupa risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan perubahan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga (AD/ART) sebagaimana disebut dalam keterangannya.
Di sisi lain, penggugat mendalilkan telah melakukan pembayaran sekitar Rp26 miliar dari total transaksi Rp40 miliar dan meminta pengesahan jual beli saham kepada PT Yunawati Kaliduren beserta pihak-pihak terkait.
Perbedaan pandangan mengenai transaksi, pembayaran, serta status kepemilikan saham tersebut kini menjadi persoalan utama yang akan diperiksa di persidangan.
Sidang selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2026 dengan agenda penyampaian jawaban dari pihak tergugat atas gugatan penggugat.
Pewarta: Rohim Alfarizi
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
