BACAMALANG.COM – Pengelolaan barang bukti berupa mobil Toyota Innova Reborn dalam penanganan perkara dugaan perselingkuhan dan perzinaan yang menyeret oknum Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar, Polrestabes Surabaya, berinisial IGA (47), bersama oknum Kepala Desa Kedung Kumpul, Kabupaten Lamongan, berinisial AE (38), menjadi sorotan.
Perhatian kini tidak hanya tertuju pada perkembangan perkara pokok, tetapi juga pada sejumlah pertanyaan terkait identitas dan keberadaan kendaraan yang disebut telah disita dalam proses penanganan perkara tersebut.
Persoalan yang mencuat meliputi dugaan perubahan dua nomor polisi, perbedaan warna dan spesifikasi kendaraan dengan dokumen yang diperlihatkan kepada awak media, serta informasi mengenai pergerakan mobil setelah penyitaan.
Kondisi tersebut memunculkan desakan agar pengelolaan barang bukti di Polres Batu diperiksa secara menyeluruh guna memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan.
Gunadi Handoko Minta Propam Turun Tangan
Praktisi hukum Gunadi Handoko, S.H., M.M., M.Hum., C.L.A., mendesak Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Timur menelusuri berbagai kejanggalan yang dipertanyakan dalam pengelolaan barang bukti tersebut.
Menurutnya, identitas dan status kendaraan yang telah disita harus dipastikan melalui pemeriksaan fisik serta pencocokan dokumen administrasi. Hal itu penting agar tidak menimbulkan keraguan terhadap proses pembuktian perkara.
“Saya mendesak kepada Polda Jatim untuk membongkar kejanggalan di Polres Batu. Itu karena barang bukti salah satu unsur untuk memperkuat terjadinya suatu peristiwa. Kendaraan merupakan sarana mobilitas yang bisa digunakan untuk mencocokkan dengan temuan lain, termasuk juga data hotel maupun rekaman CCTV,” tegas Gunadi kepada awak media, Jumat (13/11/2026).
Sorotan tersebut menguat setelah awak media mengaku menemukan perbedaan warna dan spesifikasi antara kendaraan yang diperlihatkan dengan dokumen yang ditunjukkan oleh pihak Humas Polres Batu.
Dalam proses konfirmasi itu, awak media juga mengaku tidak diperkenankan mendokumentasikan kendaraan maupun dokumen yang diperlihatkan.
Meski demikian, perbedaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah benar terdapat ketidaksesuaian antara objek fisik dan dokumen administrasinya.
Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab ialah apakah kendaraan yang diperlihatkan merupakan objek yang sama dengan kendaraan dalam dokumen penyitaan. Jika terdapat perbedaan, apa penyebabnya dan bagaimana penjelasan administratifnya?
Identitas Kendaraan Harus Diperiksa Menyeluruh
Gunadi menegaskan, pemeriksaan identitas kendaraan tidak cukup hanya mengandalkan pelat nomor yang terpasang. Penyidik perlu mencocokkan nomor rangka, nomor mesin, warna, spesifikasi fisik, serta dokumen administrasi kendaraan.
“Kalau ada perubahan, itu kan berarti ada persoalan yang harus ditelusuri. Siapa yang mengubah, untuk apa, dan apa motivasinya? Itu harus ada penjelasan. Jangan sampai persoalan ini justru menimbulkan dugaan baru,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian identitas atau dugaan perubahan terhadap barang bukti yang tidak sesuai prosedur, persoalan tersebut perlu didalami berdasarkan bukti yang sah.
“Kalau memang ada rekayasa barang bukti atau identitas yang tidak sesuai, tentu harus diperiksa. Itu bisa menjadi persoalan pidana tersendiri. Tetapi semuanya harus dibuktikan melalui pemeriksaan penyidik,” lanjutnya.
Dengan demikian, setiap dugaan perlu diuji melalui pemeriksaan objektif. Belum ada dasar untuk menyimpulkan telah terjadi rekayasa atau pelanggaran sebelum fakta dan bukti pendukungnya terungkap.
Keberadaan Mobil Setelah Penyitaan Ikut Dipertanyakan
Selain identitas kendaraan, informasi mengenai keberadaan mobil setelah penyitaan juga menjadi perhatian.
Kendaraan tersebut disebut sempat tidak berada di lokasi penyimpanan barang bukti sebelum diinformasikan kembali menuju Polres Batu pada 9 November 2026 sekitar petang.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai apakah kendaraan pernah dikeluarkan dari tempat penyimpanan melalui mekanisme pinjam pakai atau untuk keperluan lain, termasuk servis.
Jika kendaraan memang pernah dipindahkan, dasar pengeluaran, pihak yang memberikan persetujuan, tujuan pemindahan, serta pencatatan administrasinya perlu diperjelas.
Gunadi menjelaskan, mekanisme pinjam pakai barang bukti dimungkinkan dalam kondisi tertentu. Namun, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.
“Kalau pinjam pakai itu memang dimungkinkan. Tetapi harus ada permohonan terlebih dahulu. Siapa yang memohon, apakah ada surat permohonannya, dan apakah persyaratannya sudah dipenuhi? Itu harus jelas,” terangnya.
Ia menilai, apabila kendaraan dikeluarkan ketika proses penyidikan masih berlangsung, dasar pertimbangan dan urgensi tindakan tersebut perlu dijelaskan secara transparan.
“Menurut saya, kalau melihat prosesnya sekarang, itu terlalu dini. Jangan sampai pinjam pakai justru menimbulkan kecurigaan seolah-olah ada upaya menghilangkan barang bukti,” ujarnya.
Meski demikian, dugaan adanya upaya menghilangkan barang bukti tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan informasi mengenai perpindahan kendaraan. Kepastian mengenai hal tersebut harus didasarkan pada dokumen dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dokumen Administrasi Harus Sesuai Kondisi Fisik
Gunadi juga menyoroti pentingnya pemeriksaan terhadap seluruh dokumen yang berkaitan dengan identitas kendaraan, termasuk apabila terdapat surat atau rekomendasi administrasi dari satuan lalu lintas.
Menurutnya, dokumen tersebut harus sesuai dengan kondisi fisik kendaraan yang menjadi objek penyitaan.
“Harus dicocokkan semuanya. Isi surat dengan kondisi fisik kendaraan harus sesuai. Kalau ternyata tidak sesuai, tentu ini menjadi persoalan yang harus ditelusuri lebih lanjut,” katanya.
Pemeriksaan, lanjutnya, tidak semestinya hanya bertumpu pada penjelasan lisan. Diperlukan pencocokan langsung antara kendaraan, dokumen penyitaan, dokumentasi awal, serta riwayat penguasaan barang bukti.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan keutuhan identitas kendaraan sekaligus menjaga akuntabilitas proses penyidikan.
Enam Poin yang Perlu Ditelusuri Propam
Seiring berkembangnya pertanyaan mengenai pengelolaan barang bukti tersebut, Gunadi mendorong Propam Polda Jatim melakukan pemeriksaan secara objektif dan menyeluruh.
Sedikitnya terdapat enam hal yang dinilai perlu ditelusuri:
1. Identitas kendaraan, meliputi keaslian dan kesesuaian nomor rangka serta nomor mesin dengan dokumen penyitaan.
2. Riwayat pelat nomor, termasuk dugaan perubahan nomor polisi, pihak yang melakukan, dan dasar administrasinya.
3. Kesesuaian spesifikasi kendaraan, meliputi warna, tipe, dan kondisi fisik dengan dokumen yang tersedia.
4. Riwayat perpindahan kendaraan, termasuk lokasi penyimpanan dan pihak yang menguasai selama kendaraan berstatus barang bukti.
5. Dokumen pengeluaran kendaraan, apabila pernah dipindahkan atau dikeluarkan untuk keperluan servis maupun melalui mekanisme pinjam pakai.
6. Tanggung jawab pengamanan, termasuk pihak yang bertugas mengawasi dan menjaga barang bukti tersebut.
Menurut Gunadi, pemeriksaan internal diperlukan untuk menjaga integritas institusi kepolisian sekaligus memastikan setiap tindakan dilakukan sesuai prosedur.
“Semangatnya adalah mengembalikan marwah Polri, kredibilitas, dan integritas institusi. Polisi harus benar-benar hadir bersama masyarakat. Kalau di lapangan terjadi hal-hal seperti ini, tentu harus segera diperjelas,” tegasnya.
Ia menekankan, desakan pemeriksaan Propam bukan berarti menyimpulkan telah terjadi pelanggaran oleh personel tertentu. Sebaliknya, pemeriksaan diperlukan agar setiap pertanyaan dan dugaan dapat diuji berdasarkan fakta.
Kejanggalan barang bukti nopol mobil Toyota Innova Reborn yang berbeda. (Yan)
Wakapolres Batu Sebut Kendaraan Sedang Diservis
Sebelumnya, Wakapolres Batu Kompol Anton Widodo, S.H., memberikan penjelasan mengenai keberadaan kendaraan tersebut.
Dalam keterangannya pada Senin (9/11/2026), saat konferensi pers pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor di Mapolres Batu, Anton menyampaikan bahwa kendaraan berada dalam proses menuju Polres Batu karena sedang diservis.
“Karena kendaraan sudah jatuh tempo untuk diservis, dan saat ini posisinya sedang mengarah ke Polres Batu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu informasi penting yang perlu dicocokkan dengan catatan administrasi dan riwayat pergerakan kendaraan.
Kejelasan mengenai waktu kendaraan dibawa untuk servis, pihak yang melakukan, dasar pelaksanaannya, serta lokasi kendaraan selama proses tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran utuh mengenai pengelolaan barang bukti.
Hingga berita ini disusun, sejumlah pertanyaan masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Di antaranya mengenai dugaan perubahan identitas kendaraan, kesesuaian nomor rangka dan nomor mesin, serta ada atau tidaknya dokumen resmi terkait perpindahan kendaraan.
Transparansi Penting untuk Menjaga Kepercayaan Publik
Pengelolaan barang bukti merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum. Karena itu, identitas, kondisi, lokasi penyimpanan, dan riwayat penguasaannya perlu tercatat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika muncul pertanyaan mengenai pelat nomor, perbedaan spesifikasi, dan perpindahan kendaraan, klarifikasi yang menyeluruh diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi berkepanjangan.
Polres Batu diharapkan memberikan penjelasan berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan yang relevan. Sementara itu, Propam Polda Jatim diharapkan menindaklanjuti desakan pemeriksaan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Sebab, integritas penegakan hukum tidak hanya diuji melalui pengungkapan perkara, tetapi juga melalui kemampuan aparat mempertanggungjawabkan setiap barang bukti yang berada dalam penguasaannya.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan narasumber dan informasi yang dihimpun awak media. Dugaan mengenai ketidaksesuaian identitas, perubahan pelat nomor, maupun pengelolaan barang bukti masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pihak tertentu. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Polres Batu, Polda Jawa Timur, serta pihak terkait sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Pewarta: Eko Sabdianto
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
