BACAMALANG.COM – Gugatan sengketa lahan di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, berakhir dengan putusan yang menguntungkan pihak tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen mengabulkan eksepsi yang diajukan kuasa hukum para tergugat, Bagas Dwi Wicaksono, S.H., sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
Bagas menjelaskan, perkara tersebut berawal dari penetapan penggugat berinisial HS sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Batu terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat.
Menurut Bagas, HS kemudian mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke PN Kepanjen. Dalam gugatan itu, HS dinilai mempermasalahkan kepemilikan dokumen tanah yang menurut pihak tergugat diduga berkaitan dengan perkara pemalsuan surat tersebut.
“Alih-alih menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi, HS justru mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Kepanjen,” ujar Bagas kepada awak media, Jumat (13/11/2026).
Ia menambahkan, gugatan tersebut membuat tiga pihak berinisial J, MB, dan EM, yang diklaim sebagai pemilik sah objek tanah yang disengketakan, harus berhadapan dengan proses hukum sebagai tergugat.
Ketiganya kemudian menunjuk Bagas sebagai kuasa hukum untuk memberikan pendampingan sekaligus menyusun langkah hukum dalam menghadapi gugatan tersebut.
Dalam proses persidangan, tim kuasa hukum tergugat mengajukan eksepsi. Upaya itu akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim PN Kepanjen, dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
Bagas mengapresiasi putusan tersebut. Ia menilai keputusan majelis hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati oleh seluruh pihak.
“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang telah memeriksa dan memutus perkara ini. Putusan tersebut menjadi hasil penting dari upaya hukum yang kami tempuh untuk membela kepentingan para tergugat,” ungkapnya seusai persidangan.
Menurut Bagas, putusan itu menjadi momentum bagi kliennya untuk memperjuangkan hak atas objek tanah yang disengketakan melalui jalur hukum.
Meski demikian, putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima perlu dipahami sesuai amar dan pertimbangan majelis hakim. Putusan tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penetapan bahwa seluruh tuduhan terkait dugaan pemalsuan surat telah terbukti secara hukum.
Perkara ini sekaligus menegaskan pentingnya ketelitian dalam menyusun gugatan serta memastikan seluruh aspek hukum terpenuhi dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan.
Pewarta: Eko Sabdianto
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
