BACAMALANG.COM – Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Batu kembali menetapkan dua orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Bumiaji tahun anggaran 2021.
Dua orang tersangka tersebut yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, drg. Kartika Trisulandari (KT) sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Kesehatan Pemkot Kota Batu TA. 2021 sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Bumiaji pada Dinas Kesehatan Pemkot Batu Tahun Anggaran 2021.
Sementara tersangka lainnya adalah AKP, sebagai pihak swasta yang secara bersama-sama dengan tersangka ADP (CV. Punakawan) yang telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Bumiaji pada Dinas Kesehatan Pemkot Batu Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan kontrak.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada Selasa 11 Oktober 2023 yang lalu, penyidik telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu ADP sebagai Direktur CV. Punakawan dan juga Pelaksana Kegiatan dan DA sebagai Direktur CV. DAP dan juga Konsultan Pengawas.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Batu Muhammad Januar Ferdian, S.H., M.H menjelaskan, bahwa adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka KT antara lain sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Konsultan Pengawas tidak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dengan cermat sebelum menerima hasil pekerjaan.
“Ya, sehingga menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak melanggar Pasal 57 ayat (2) Perpres 16 Tahun 2018, PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang atau jasa yang diserahkan jo. Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah melalui Penyedia Lampiran II. VIII. Serah Terima. 8.1. b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis, c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam kontrak,” terang Januar kepada awak media, pada Selasa (9/1/2024).
Menurutnya, tersangka AKP bersama-sama tersangka ADP, telah menyusun dokumen penawaran paket tender Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Rehabilitasi Gedung Puskesmas Bumiaji) dengan mencantumkan nama Doddy Irawan Ali Pasono selaku Pelaksana Bangunan Gedung atau Pekerjaan Gedung, serta nama Tri Asmaraning Tyas Arum selaku ahli K3 Konstruksi atau Ahli Keselamatan Konstruksi atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
“Yang mana baik saudara Doddy Irawan Ali Pasono maupun saudari Tri Asmaraning Tyas Arum tidak pernah memberikan dokumen atau dukungan pekerjaan kepada CV. Punakawan. Tersangka ADP memalsukan tandatangan saudara Doddy Irawan Ali Pasono dalam Daftar Riwayat Personel, melanggar Pasal 17 (1) Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang atau jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Bersama-sama dengan tersangka ADP sebagai Direktur CV. Punakawan yang juga Kontraktor Pelaksana pekerjaan, lanjut Januar, tersangka telah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Rehabilitas Gedung Puskesmas Bumiaji) Nomor: 690/RG-01.10/SP-PPK/BMJ/422.107/2021 tanggal 13 Agustus 2021.
“Bersama-sama dengan tersangka DA yang berkedudukan sebagai Direktur CV. DAP selaku Penyedia Jasa pengawasan Rehabilitasi Puskesmas Bumiaji TA.2021 (konsultan pengawas) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No.: 760/SPK-PPK/R-BUMIAJI/422.107/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dengan nilai kontrak sejumlah Rp 97.697.600,00, seharusnya melaksanakan pengawasan sebagaimana diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), melanggar Pasal 17 (2) Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021,” ucapnya.
Januar menjelaskan, bersama-sama dengan ADP sebagai kontraktor, tersangka telah menyusun dokumen permohonan pembayaran pekerjaan yg menyatakan pekerjaan telah selesai 100% sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 027/REHAB.BUMIAJI/BΑΡΗ 100%/422 107/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang hasil pekerjaan tersebut diperiksa oleh tersangka DA yang berkedudukan sebagai Direktur CV. Dyah Anugrah Pratama selaku Konsultan pengawas
“Padahal berdasarkan pemeriksaan fisik dan evaluasi teknis yang dilakukan Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang ditemukan volume pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak, melanggar Pasal 57 (1) Perpres 16/2018 jo, Perpres 12/2021,” ungkap Januar.
Bahwa dengan demikian, lanjut Januar, penyidik meyakini telah terjadi tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20. Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo, pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dikatakan Januar, dengan mempertimbangkan syarat-syarat subjektif dan objektif, sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHAP mengenai penahanan yang hanya dapat dikenakan untuk tindak pidana yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih, dengan beberapa alasan yang mendasari yakni tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidananya, maka terhadap kedua tersangka langsung dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan Malang selama 20 hari terhitung sejak hari ini, Selasa 9 Januari 2024, dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk kepentingan penyidikan.
“Bahwa setelah penetapan tersangka akan dilanjutkan dengan pendalaman khusus terhadap masing-masing tersangka dalam rangka penyusunan berkas perkara untuk diserahkan ke Penuntut Umum,” pungkas Januar.
Pewarta : Eko Sabdianto
Editor/Publisher : Aan Imam Marzuki
