BACAMALANG.COM – Terdakwa kasus investasi bodong berkedok robot trading, Wahyu Kenzo telah divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Malang. Namun, untuk pengembalian aset korban, masih menunggu status hukum inkrah.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang, Rudy Hartawan Manurung mengaku pihaknya masih pikir-pikir terkait putusan yang diterima Wahyu Kenzo. Sambil menunggu status hukum setelah dibacakan vonis oleh PN Malang pada 19 Januari 2024 lalu.
“Kami menunggu waktu 7 hari sekitar Jumat. Sama-sama seperti terdakwa juga kan masih pikir-pikir untuk menentukan sikap,” ujar Rudy.
Jika nanti putusan tersebut sudah inkrah, pihaknya baru akan melaksanakan putusan pengadilan.
“Apabila nanti putusan ini nanti sudah inkrah kami akan melaksanakan putusan hakim yang ada,” terangnya.
Melaksanakan putusan hakim itu dalam hal ini adalah pengembalian aset korban investasi bodong. Di mana aset baik bergerak atau tidak bergerak itu nantinya akan dikembalikan kepada korban.
Namun Rudy menyarankan agar para korban membentuk konsorsium yang berbadan hukum. Hal itu agar proses pengembalian aset dapat dilakukan dengan baik.
“Kalau tidak salah itu dikembalikan kepada korban atau konsorsium yang telah terbentuk. Kami berharap kepada korban untuk bersatu dalam satu konsorsium yang ada sehingga tidak direpotkan membagi kepada orang per orang atau per kelompok,” beber Kajari saat meninjau pelaksaan rekonstruksi di Jalan Serayu.
Rudy juga menambahkan, setelah konsorsium dibentuk lalu diberikan asetnya.
“Dalam arti konsorsium yang berbadan hukum. Intinya kami kembalikan kepada mereka dan putusan hukum. Mereka membentuk konsorsium memilih pengurus siapa ketua. Kemudian kami distribusikan,” imbuh Rudy.
Diketahui, aset Wahyu Kenzo berupa dana yang tertera dalam rekening bank sebesar Rp 30 miliar. Namun, Rudy menjelaskan bahwa ada banyak sekali aset bergerak dan tidak bergerak.
“Seperti mobil mewah ada beberpa unit. Rumah juga ada beberapa unit. Tanah juga ada beberapa bidang. Kalau di akumulasikan dalam putusan pengadilan kerugian itu mencapai Rp 400 miliar. Kami juga belum bisa memprediksi apakah keseluruhan barang bukti yang ada dalam bentuk tunai dan aset yang bisa mengcover semua itu,” bebernya.
Kalau aset tidak bergerak dan bergerak seperti mobil harus melalui proses lelang. Sehingga kembali lagi nantinya hasil lelang itu baru bisa diserahkan kepada kelompok korban yang telah memiliki badan hukum.
“Iya kalau aset yang tidak bergerak atau bergerak seperti mobil itu kan harus melalui proses pelelangan. Hasilnya nanti baru kami serahkan ke konsorsium. Cuman apa nanti masing-masing sudah menerima itu bukan urusan kami, apabila sudah terbentuk konsorsium yang sah dan berbadan hukum. Sebab kami juga melaksanakan putusan pengadilan bukan dibagikan orang per orang yang ada,” bebernya.
Disinggung tentang bagaimana jika nanti penasehat hukum Wahyu Kenzo melakukan banding, Rudy tegas mengatakan pihaknya juga akan melakukan banding.
“Kalau kuasa hukumnya banding kami juga banding. Tapi banding juga belum putusan akhir. Putusan akhir kasasi nantinya. Mereka yang tanggung risiko,” tegas Rudy.
Diberitakan sebelumnya, terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig alias Wahyu Kenzo, terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 106 UU RI No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 10 UU RI No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan divonis 10 tahun dan denda Rp 10 miliar subsider kurungan 3 bulan.
Pewarta : Rohim Alfarizi
Editor/Publisher: Aan Imam Marzuki
