KPU Kota Malang Larang Pemilih Bawa HP ke Dalam Bilik Suara - BACAMALANG.COM

Menu ✖

Mode Gelap
Fapet UB Kembangkan LENTERA, Sistem Modernisasi Peternakan Ayam Berbasis AI dan IoT untuk Segmentasi Peternak Kecil Viral Hukuman Ringan Koruptor, Dosen FH UMM Berharap Hakim Harus Lebih Berani Jatuhkan Vonis ACPM Gelar Pameran Lukisan dan Seni Budaya di Gedung DPRD Kota Malang, Diikuti Pelukis Difabel Dukung Program EBT Pemerintah, UMM Kembangkan PLTS dan PLTB di Berbagai Lokasi Tahun Baru 2025, Shanaya Resort Malang Pesta Kembang Api dan Bagi Hadiah Tiket Pesawat

MALANG RAYA · 1 Feb 2024 18:43 WIB ·

KPU Kota Malang Larang Pemilih Bawa HP ke Dalam Bilik Suara


 Komisioner KPU Kota Malang, Denny Rahmat Bachtiar, saat paparan PKPU no 25. (Rohim Alfarizi) Perbesar

Komisioner KPU Kota Malang, Denny Rahmat Bachtiar, saat paparan PKPU no 25. (Rohim Alfarizi)

BACAMALANG.COM – KPU Kota Malang menginstruksikan ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar mengingatkan dan melarang pada semua pemilih membawa telepon genggam dan atau alat perekam gambar lainnya ke dalam bilik suara.

Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPU Kota Malang Denny Rahmat Bachtiar dalam kegiatan ‘Sosialisasi PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu 2024’, di Hotel Harris Kota Malang, Rabu (31/1/2023).

Larangan membawa telepon genggam dan atau perekam gambar tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 25 tahun 2023, Pasal 25 ayat 1 huruf e.

“Di dalam bilik suara tidak boleh membawa telepon genggam atau alat perekam gambar lainnya. Bilik suara ini merupakan tempat yang sakral,” jelasnya.

Oleh sebab itu, KPPS harus meningkatkan kewaspadaan dan segera untuk memberikan peringatan dengan baik apabila menemukan adanya pemilih yang membawa perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan di dalam bilik suara.

Denny juga menyampaikan, untuk menjaga kerahasiaan pemilih di dalam bilik suara,
pihak lain yang memiliki kepentingan untuk mendokumentasikan proses pemilihan di TPS diperbolehkan melakukan dokumentasi di luar area bilik suara.

Selain itu, ia juga menjelaskan, pemilih memiliki hak untuk meminta surat suara pengganti dengan ketentuan yaitu surat suara dalam keadaan rusak dan atau terjadi kekeliruan dalam mencoblos.

“Ketua KPPS wajib memberikan surat suara pengganti dan penggantian hanya dapat dilakukan sekali saja,” terangnya dengan menyebutkan penggantian ini dituangkan pada berita acara.

Surat suara di setiap TPS menurutnya telah dihitung dengan cermat dan mencukupi kebutuhan saat pemungutan suara. Setiap TPS akan diberikan tambahan surat suara cadangan sebesar 2% dari jumlah pemilih yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Surat suara cadangan ini juga untuk memfasilitasi pemilih pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam DPTb dan pemilih pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih.

Pewarta: Rohim Alfarizi

Editor/Publisher: Aan Imam Marzuki

Artikel ini telah dibaca 225 kali

badge-check

Publisher

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

Operasi Patuh Semeru 2026 di Kabupaten Malang: 22.988 Pelanggaran Ditindak, Teguran Mendominasi

10 November 2026 - 17:19 WIB

Fraksi PKB Kabupaten Malang Dukung Warga Sulap Sampah Jadi Cuan

10 November 2026 - 14:53 WIB

Mediator Nonhakim PA Kabupaten Malang Ajukan Hak Jawab, Bantah Tuduhan Tidak Netral dan Arogan

10 November 2026 - 14:03 WIB

Perkuat POLIDIK, Kombes Pol Danang Ingatkan Guru Utamakan Pendidikan Humanis Tanpa Kekerasan

10 November 2026 - 12:59 WIB

Kapolresta Malang Kota Sambangi SMP Nasional, Tekankan Disiplin dan Bahaya Kenakalan Remaja

10 November 2026 - 09:27 WIB

Cegah Banjir di Musim Hujan, DLH dan Polsek Blimbing Turun Bersihkan Sungai Mewek

10 November 2026 - 08:58 WIB

Trending di MALANG RAYA

©Hak Cipta Dilindungi !