Aturan Seragam Sekolah Baru 2024 - BACAMALANG.COM

Menu ✖

Mode Gelap
Fapet UB Kembangkan LENTERA, Sistem Modernisasi Peternakan Ayam Berbasis AI dan IoT untuk Segmentasi Peternak Kecil Viral Hukuman Ringan Koruptor, Dosen FH UMM Berharap Hakim Harus Lebih Berani Jatuhkan Vonis ACPM Gelar Pameran Lukisan dan Seni Budaya di Gedung DPRD Kota Malang, Diikuti Pelukis Difabel Dukung Program EBT Pemerintah, UMM Kembangkan PLTS dan PLTB di Berbagai Lokasi Tahun Baru 2025, Shanaya Resort Malang Pesta Kembang Api dan Bagi Hadiah Tiket Pesawat

MALANG RAYA · 12 Apr 2024 20:20 WIB ·

Aturan Seragam Sekolah Baru 2024


 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. (ist) Perbesar

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. (ist)

BACAMALANG.COM – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim telah mengeluarkan peraturan mengenai pemakaian seragam sekolah.

Aturan ini diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 50 tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Dalam aturan ini, peserta didik diperbolehkan mengenakan baju adat pada hari atau acara adat tertentu.

Tujuan dari pengaturan seragam sekolah terbaru ini adalah untuk menanamkan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme, meningkatkan citra satuan pendidikan, serta menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan peserta didik.

“Penetapan seragam sekolah ini untuk menyetarakan status siswa tanpa melihat berbagai latar belakang, semua siswa dan orang tua wajib mengetahui dan memahami aturan tersebut,” tegas Nadiem.

Berikut adalah tiga jenis seragam sekolah dan satu pakaian adat yang digunakan oleh siswa SD, SMP, dan SMA:

Seragam Nasional
Jenjang SD dan SD Luar Biasa: Atasan kemeja berwarna putih dengan bawahan celana atau rok berwarna merah hati.

Jenjang SMP dan SMP Luar Biasa: Atasan kemeja berwarna putih dengan bawahan celana atau rok berwarna biru tua.

Jenjang SMA atau SMA Luar Biasa, SMK dan SMK Luar Biasa: Atasan kemeja berwarna putih dengan celana atau rok berwarna abu-abu.

Sekolah dapat mengacu pada ketentuan model pakaian seragam nasional.

Seragam Pramuka
Model dan warna pakaian seragam Pramuka mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Seragam Khas Sekolah
Model dan warna seragam khas sekolah ditetapkan oleh masing-masing sekolah dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya.

Pakaian Adat
Model dan warna pakaian adat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan hak setiap siswa atau peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya.

Jadwal Penggunaan Seragam Sekolah:
Seragam Nasional: Dikenakan paling sedikit setiap hari Senin dan Kamis, serta pada hari pelaksanaan upacara bendera.

Seragam Pramuka dan Seragam Khas Sekolah: Digunakan pada hari yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah.

Pakaian Adat: Digunakan oleh peserta didik pada hari atau acara adat tertentu.

Aturan Seragam Sekolah saat Upacara:
Pada ayat (1) pasal 11, penggunaan pakaian seragam nasional pada hari pelaksanaan upacara bendera harus dilengkapi dengan atribut berikut:

Topi pet dan dasi sesuai warna pakaian seragam nasional masing-masing jenjang sekolah.

Bagian depan topi menggunakan logo Tut Wuri Handayani.

“Ketentuan model dan warna ini juga berlaku untuk jenjang sederajat masing-masing. Selanjutnya diatur pula soal atribut dari seragam sekolah nasional yang terdiri dari topi pet, dasi dan logo. Pada seragam tersebut wajib ditambahkan pelengkap atribut topi dan dasi dengan warna sesuai ketinggian masing-masing. Sedangkan logo Tut Wuri Handayani diletakkan di topi pet bagian depan,” jelas Nadiem.

Penerapan dan Sanksi:
Penerapan aturan seragam sekolah dan pakaian adat menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dan kepala sekolah dapat mengikuti pedoman ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan menteri yang berlaku.

Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat mengakibatkan sanksi seperti peringatan lisan, penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan serta sanksi administratif lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pewarta: Hadi Triswanto
Editor/Publisher: Aan Imam Marzuki

Artikel ini telah dibaca 469 kali

badge-check

Publisher

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

Fraksi PKB Kabupaten Malang Dukung Warga Sulap Sampah Jadi Cuan

10 November 2026 - 14:53 WIB

Mediator Nonhakim PA Kabupaten Malang Ajukan Hak Jawab, Bantah Tuduhan Tidak Netral dan Arogan

10 November 2026 - 14:03 WIB

Perkuat POLIDIK, Kombes Pol Danang Ingatkan Guru Utamakan Pendidikan Humanis Tanpa Kekerasan

10 November 2026 - 12:59 WIB

Kapolresta Malang Kota Sambangi SMP Nasional, Tekankan Disiplin dan Bahaya Kenakalan Remaja

10 November 2026 - 09:27 WIB

Cegah Banjir di Musim Hujan, DLH dan Polsek Blimbing Turun Bersihkan Sungai Mewek

10 November 2026 - 08:58 WIB

Antisipasi Genangan saat Musim Hujan, Polsek Lowokwaru dan Forkopimcam Bersihkan Saluran Air

9 November 2026 - 21:38 WIB

Trending di MALANG RAYA

©Hak Cipta Dilindungi !