BACAMALANG.COM – Aliansi Mahasiswa Resah (Amarah) Universitas Brawijaya (UB) menggelar aksi demonstrasi mendesak pimpinan Universitas untuk segera mengeluarkan kebijakkan potongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Kamis (18/6/2020).
Aksi kedua ini dimulai dari gerbang di Jalan Veteran lalu berpindah menuju ke depan gedung Rektorat. Ini merupakan aksi kedua yang dilakukan Amarah UB menyikapi sikap Universitas yang dinilai tidak peka terhadap kondisi mahasiswa di tengan masa pandemi Covid-19.
Mereka menilai kebijakkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 17 Tahun 2019 dinilai belum mengakomodir keinginan mahasiswa. Peraturan itu terbit sebelum ada wabah Covid-19 sehingga dirasa tidak tepat dengan kondisi saat pandemi.
Menyikapi hal tersebut, masa dari Amarah UB menilai sebuah gerakan dirasa perlu untuk dilakukan karena kekecewaan yang timbul atas peratiran yang tidak relevan. Mereka kecewa karena tidak efektifnya implementasi peraturan Rektor di masing-masing fakultas. Peraturan yang diagungkan oleh Rektorat Universitas Brawijaya pun seolah hanya sebagai isapan jempol belaka.
Lebih dari pada itu, adanya sistem pembayaran dengan cara mengangsur dinilai justru memberatkan mahasiswa karena seperti orang yang harus membayar hutang ke pihak kampus. Maka dari itu mahasiswa mendesak Rektor UB agar UKT dan SPP dipotong sebesar 50 persen untuk semua mahasiswa tanpa adanya pengajuan dari mahasiswa ke Fakultas atau Rektorat.
Dalam aksi demonstrasi itu mahasiswa membentangkan beberapa spanduk bertuliskan berbagai macam kritikan seperti Rektorat Kurang Ngopi, Orang Miskin Dilarang Masuk UB, Yang Miskin Putar Balik, UKT jadi PPT, Kampus Nyakitin, dan banyak lagi. Bahkan sebagian mahasiswa juga memasang spanduk besar dengan ambar gedung rektorat yang di atasnya terdapat tulisan Money Heist.
Ragil Raradhan, humas aksi unjuk rasa menegaskan, bahwa dalam aksi itu mahasiswa menuntut pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar 50 persen terhadap seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya baik Program Vokasi, Sarjana dan Pascasarjana pada semester ganjil Tahun 2020/2021.
“Kami juga menuntut pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa yang hanya mengambil tugas akhir seperti tugas akhir vokasi, skripsi, tesis dan desertasi, serta tidak sedang mengambil mata kuliah lain”, katanya.
Amarah UB juga menuntut tanpa menghilangkan hak yang tertera pada poin 1, mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) yang sedang tidak mengambil tugas akhir dapat mengajukan pembebasan, pengurangan dan atau penundaan.
Selain itu mahasiswa juga menuntut mekanisme pengajuan pembebasan, pengurangan dan atau penundaan diatur oleh Peraturan Rektor.
Aksi yang dimulai pukul 09.00-11.30 itu diterima oleh Wakil Rektor 3 Universitas Brawijaya, Profesor Abdul Hakim. Pada kesempatan itu, mahasiswa menyerahkan beberapa berkas yang berisi tuntutan mereka, yakni draft untuk dijadikan keputusan rektor serta surat keterbukaan informasi publik. (Lis/Red)
