BACAMALANG.COM – Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk perluasan Kampus Politeknik Negeri Malang (Polinema) Tahun Anggaran 2019–2020 memasuki babak baru. Dua terdakwa, AW dan HS, resmi menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Klas 1A Khusus di Sidoarjo, Kamis (13/11/2025).
Dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kota Malang memaparkan uraian lengkap dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan kedua terdakwa. JPU menegaskan bahwa AW dan HS diduga menyalahgunakan kewenangan dalam proyek pengadaan tanah, termasuk melakukan mark up harga yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Kedua terdakwa didakwa secara bersama-sama melanggar ketentuan dalam:
• Dakwaan Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
• Dakwaan Subsidair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Malang, Agung Tri Radityo, S.H., M.H., menyampaikan komitmen penegak hukum dalam menangani perkara tersebut.
“Kami telah membacakan dakwaan secara komprehensif terhadap dua terdakwa. Berdasarkan temuan dan bukti, perbuatan AW dan HS telah menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Kejaksaan berkomitmen mengawal persidangan ini secara transparan dan adil agar pemulihan kerugian negara dapat tercapai,” ujarnya.
Majelis Hakim menetapkan jadwal sidang lanjutan dengan agenda berbeda bagi masing-masing terdakwa:
• Terdakwa AW: Sidang eksepsi (keberatan) pada Rabu, 20 November 2025.
• Terdakwa HS: Sidang pemeriksaan saksi pada Rabu, 27 November 2025.
Kejaksaan Negeri Kota Malang mengimbau publik untuk mengikuti perkembangan proses hukum ini sebagai wujud dukungan terhadap pemberantasan korupsi.
Pewarta: Rohim Alfarizi
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
