BACAMALANG.COM – Bupati Malang HM Sanusi menonaktifkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang drg Wiyanto Wijoyo gegara tunggakan iuran BPJS Kesehatan untuk membiayai peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) di Kabupaten Malang sebesar Rp 80 miliar.
“Ada pelanggaran disiplin kinerja yang tidak sesuai dengan aturan tentang penggunaan APBD. Kepala Dinas tidak boleh menggunakan anggaran APBD di luar ketentuan,” tegas Bupati Malang Sanusi kepada media.
Wiyanto dinilai melakukan pelanggaran disiplin dengan mengalokasikan kepesertaan BPJS PBID di luar ketentuan, berakibat Pemkab Malang menanggung beban utang pembayaran iuran BPJS PBID mencapai Rp 80 miliar.
Politisi PDIP ini menjelaskan, Kadinkes diketahui telah mengalokasikan anggaran BPJS PBID di luar batas yang ditentukan, namun langkah Kadinkes bukan merupakan tindak korupsi. Sebab, alokasi anggaran digunakan untuk kepentingan BPJS PBID dan belum terbayar, sehingga terjadi utang.
Sebelumnya, Inspektorat Pemkab Malang memanggil Kadinkes dimintai keterangan persoalan tanggungan pembayaran iuran BPJS PBID, dan menilai ia melakukan pelanggaran disiplin berakibat sanksi berat dijatuhkan dengan pembebasan tugas dan jabatannya.
Nantinya akan ditunjuk Plt Kadinkes selama 12 bulan sebagai pengganti.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Malang belum melunasi utang iuran BPJS Kesehatan untuk membiayai peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID), mencapai Rp 80 miliar.
Pihak BPJS Kesehatan Cabang Malang sudah berulang kali menagih agar Pemkab Malang segera melunasi beban tanggungan iuran itu.
Masalah mengemuka pasca BPJS Kesehatan Cabang Malang menonaktifkan 679.721 warga Kabupaten Malang per 1 Agustus 2023 lalu. Setelah Pemkab Malang belum melunasi iuran BPJS PBID selama empat bulan.
Selama proses kepersetaan dinonatifkan, warga Kabupaten Malang tercatat sebagai peserta BPJS PBID tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit milik Pemkab Malang.
Pewarta: Hadi Triswanto
Editor/Publisher: Aan Imam Marzuki
