Lurah Sedayu Puji PPK Turen Jalankan Coklit Sesuai Protokol Kesehatan

BACAMALANG.COM – Lurah Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang, Ulfa memberikan pujian atas kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Turen bersama Panitia Pemilihan Desa (PPS) karena telah menjalankan pencocokan dan penelitian (coklit) terkait Pilbup Malang sesuai prosedur protokol kesehatan.

“Kinerja PPS dan PPK cukup bagus dan saya mengapresiasi. Hal ini karena mereka bekerja di wilayah kerjanya dengan maksimal yakni dalam tahapan verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan dan tahapan pemutakhiran data pemilih sesuao protokol kesehatan,” tutur Ulfa baru-baru ini.

Sekilas informasi, PPK Turen dan PPS Sedayu telah menjalankan monitoring giat coklit di kawasan padat penduduk dalam kondisi bencana non alam Covid–19.

Kegiatan ini diikuti oleh Lurah Sedayu yang juga alumni STPDN tahun 2004, ketua PPS Sedayu Ika, PPK Turen serta Divisi Hukum dan Pengawasan Ahmad Rodzi.

Kegiatan ini dijalankan untuk memastikan keselarasan PPS sebagai penyelenggara atau ide creator dalam pemilihan serentak lanjutan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Malang dan pemerintahan kelurahan sebagai support system untuk kelancaran pesta demokrasi di Kabupaten Malang khususnya di kelurahan Sedayu.

Dalam kesempatan ini Ulfa juga menceritakan tentang pengalaman terkait pendidikan dan kepemimpinannya di Kelurahan Sedayu selama 3 tahun ini.

Ia sebelumnya menjabat lurah di Kepanjen. Berdasar pengalaman selama di Kepanjen dengan kondisi wilayah dan warganya yang memiliki ciri khas, selanjutnya diaplikasikan dengan kegiatan coklit yang sedang berlangsung di Kelurahan Sedayu.

Ia menuturkan, sebagai penyelenggara sudah seharusnya netral dan tidak memiliki tendensi, apalagi berafiliasi dengan peserta atau calon bupati yang akan maju dalam kontestasi politik di Kabupaten Malang walaupun mempunyai hak pilih untuk mencoblos nantinya di tanggal 9 Desember 2020.

“Kami tegaskan tidak mempunyai tendensi apalagi afiliasi dan harus totalitas dalam bekerja sebagai penyelenggara yang sudah dilantik sejak 15 Juni kemarin yang sempat tertunda 2,5 bulan karena Covid–19, ” urai Ulfa.

Ia mengatakan sebagai penyelenggara yang notabene menjadi lurah, harus tetap menjaga integritas sebagai panitia pemungutan suara.

Sementara itu, Divisi Hukum dan Pengawasan Ahmad Rodzi mengatakan sinergitas PPS dan pemerintah desa atau kelurahan sangat dibutuhkan untuk kelancaran dalam setiap tahapan pada pemilihan serentak lanjutan bupati dan wakil Bupati Malang tahun 2020.

“Kami selalu fokus, disiplin, mengutamakan kerjasama, menjaga kesehatan, menjaga komunikasi, serta menjaga integritas diri. Ini semua menjadi kunci sukses PILKADA 2020 dengan motto Pemilihan Bermartabat Kabupaten Malang Hebat,” tandas Rodzi. (had/zuk).