Musrenbang RKPD, Dewanti Fokuskan Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi

Wali Kota Batu Dra. Hj. Dewanti Rumpoko, M.Si, saat mengikuti Musrenbang. (Foto: Diskominfo Pemkot Batu).

BACAMALANG.COM- Setelah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan, kini Pemerintah Kota Batu menggelar Musrenbang pada tingkat SKPD.

Kegiatan acara itu, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batu Tahun 2022 secara virtual, di Balaikota Amongtani, Pemkot Batu, Jalan Panglima Sudirman, No.507, Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, pada Senin (22/3/2021) pagi.

Pasalnya, pandemi memberikan pengaruh pada proses pembangunan, sehingga menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang mengandung risiko, termasuk penyesuaian dalam perencanaan pembangunan.

Wali Kota Batu Dra. Hj. Dewanti Rumpoko, M.Si menyampaikan, bahwa pada 2022, Pemerintah Kota Batu bakal menfokuskan pembangunan pada pemulihan ekonomi, penanganan pandemi Covid-19, pembangunan kewilayahan, penataan kota dan pemberdayaan desa.

“Arah kebijakan pada tahun 2022, Pemkot Batu memfokuskan pada penanganan dan penguatan sektor sosial ekonomi, baik penanganan pandemi ataupun kebijakan sektoral,” kata Budhe sapaan akrabnya.

Politisi PDIP ini menambahkan, target sasaran makro ekonomi pembangunan Kota Batu tahun 2022, bakal ditargetkan untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen.

“Data tahun 2020, ekonomi Kota Batu ada pada angka 6,46 persen karena adanya pandemi Covid-19,” imbuh Dewanti.

Menantu almarhum Ebes Soegiyono ini berharapkan, agar adanya penguatan dan percepatan belanja pemerintah dan juga belanja APBD dapat menjadi stimulus.

“Tujuannya, agar supaya mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, SP, juga menyampaikan, jika perencanaan pembangunan yang dilakukan harus sejalan dengan program Pemerintah Provinsi dan Pusat.

“Ya, sejatinya agar ada harmonisasi yang baik,” tukas Asmadi.

Menurutnya, rencana pembangunan harus memprioritaskan dari usulan dan masukan masyarakat.

Selain itu, lanjut Asmadi yang juga Politisi PDIP ini, juga harus ada harmonisasi antara program pusat dan daerah.

“Sehingga, program pembangunan dan pelayanan bisa dilakukan dengan optimal,” tandasnya.

Sekadar diketahui, untuk tahun 2022, RKPD yang sudah ter-input dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebanyak 185 program, 500 kegiatan dengan 47 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (Eko).