Oleh : Yusli Effendi
BACAMALANG.COM – Penangkapan simpatisan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Sutomo bin Sudarso alias Ustad Yasin oleh Satuan Tugas (Satgas) Tinombala (1/9/2020) menunjukkan masih aktifnya kerja sama antara Kapolri dan Panglima TNI melalui Operasi Tinombala.
MoU Perbantuan TNI kepada Kepolisian dalam Rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tersebut dijalin antara Kapolri dan Panglima TNI. MoU yang dibuat tahun 2013 dan diperbarui tahun 2018 ini merupakan upaya untuk mengisi kekosongan mekanisme perbantuan TNI terhadap Kepolisian RI dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Kepolisian melakukan operasi pemberantasan di Poso sejak tahun 2015. Namun, sejak 2016 Kepolisian melibatkan TNI dalam upaya ini. Dalam operasi ini Santoso alias Abu Wardah berhasil ditembak mati dalam tahun itu setelah diburu di rimba belantara.
Lewat operasi ini pula, Ali Kalora ditembak mati akhir tahun 2018. Keterbatasan personil kepolisian dalam menghadapi Santoso alias Abu Wardah, Ali Kalora, dan para pengikutnya di hutan-hutan membuatnya menarik masuk keterlibatan TNI yang memiliki pasukan elit gabungan tiga matra yang dikhususkan untuk operasi pemberantasan terorisme.
Operasi Tinombala yang berhasil menggelandang Sutomo ini merupakan Operasi Tinombala Tahap III yang dimulai dari 29 Juni dan berakhir 30 September 2020.
Adalah menarik untuk mengetahui bahwa biaya operasi ini sangat besar. Tiap triwulan, 13 milyar harus digelontorkan negara untuk mendanai operasi ini.
Pengeluaran besar dalam penanggulangan terorisme untuk operasi ini hanyalah sebagian fokus perhatian publik. Masyarakat sipil banyak menyoroti keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme sebagai upaya pergeseran penanganan terorisme dari sistem peradilan pidana (criminal justice system) ke model perang (war model).
Ada perbedaan mendasar antara keduanya. Jika model sistem peradilan kriminal bertumpu pada penegakan hukum, model perang mengandalkan mobilisasi kapasitas militer.
Sejatinya ihwal perbantuan TNI ini termaktub dalam UU TNI No. 34/2004 tentang tugas perbantuan TNI dalam OMSP dan diperkuat oleh UU No.5/2018 tentang terorisme.
Kini, presiden juga sedang menggodok rancangan final Perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme yang memicu kritik dari masyarakat sipil.
Perdebatan muncul karena dalam salah satu rancangan Perpres tersebut bertentangan dengan kedua UU tersebut karena absennya konsultasi Presiden dengan DPR untuk pengerahan TNI dalam penanganan terorisme. Sebagai otoritas sipil tertinggi, presiden mengeluarkan keputusan politik untuk pengerahan TNI setelah mendapat restu dari DPR RI.
Risiko Pelibatan TNI
Pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme memiliki sisi buruk. Ia bisa memunculkan tumpang tindih kewenangan dan penugasan, militerisasi polisi, hingga penggerusan kontrol sipil.
Keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme harus memiliki batasan jelas dalam operasional, skala, lama keterlibatan.
Saat terorisme mampu merongrong kedaulatan dan mengancam integritas teritorial seperti ISIS di Suriah, maka pelibatan TNI menjadi sebuah keniscayaan.
Lemahnya kapasitas kepolisian dalam perang di rimba dalam memburu Santoso atau Ali Kalora dan para pengikutnya di Poso yang tinggal belasan mungkin bisa dibenarkan namun tetap harus dibatasi dan bersifat temporer.
Idealnya, tugas perbantuan TNI dalam pemberantasan terorisme ditempuh saat kedaulatan negara dalam ancaman terorisme, dikeluarkan atas dasar keputusan politik, bersifat sementara, TNI tidak diposisikan sebagai leading sector, dan hanya digunakan sebagai opsi terakhir.
Catatan redaksi : Yusli Effendi, Pemerhati Countering Violent Extremism (CVE) Universitas Brawijaya.
