BACAMALANG.COM – Kasus pembakaran bendera partai PDI Perjuangan yang terjadi beberapa waktu lalu di Kota Malang, kini telah masuk pada tahap persidangan. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Kelas I A Malang (PN Malang), Selasa (30/1/2024).
Sidang berlangsung di Ruang Sidang Kartika, dihadiri langsung oleh terdakwa berinisial DN. Terlihat, DN hadir tanpa didampingi penasehat hukum.
Sidang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB, diawali dengan pembacaan dakwaan. Kemudian, dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi mulai dari saksi Bawaslu Kota Malang, DPC PDI Perjuangan Kota Malang, maupun KPU Kota Malang.
Komisioner Bawaslu Kota Malang, Hamdan Akbar mengatakan, dalam sidang pertama kasus pelanggaran pidana Pemilu 2024 tersebut, ada beberapa saksi yang dimintai keterangan.
“Kalau pidana umum, tidak ada limitasi waktu. Sedangkan kalau kami, ada limitasi waktu, dibatasi waktu 14 hari kerja,” terangnya.
Dirinya juga menjelaskan, proses pemeriksaan telah dilakukan di sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang melibatkan unsur kepolisian, jaksa, Bawaslu dan penyelenggara pemilu. Di mana prosesnya, pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilakukan lima hari kerja, dengan masa persidangan tujuh hari.
“Alhamdulillah, terdakwa kooperatif dan mengakui. Pihak jaksa dan kepolisian juga sudah menawarkan penasehat hukum, tetapi terdakwa tidak mau,” jelasnya.
Disamping itu, lanjut Hamdan, pasal yang dikenakan kepada terdakwa adalah Pasal 491 UU RI No 7 Tahun 2017 dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun.
“Lalu untuk pasalnya (pasal yang didakwakan kepada terdakwa) yaitu Pasal 491 UU RI No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta,” terangnya.
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Moh Heriyanto menuturkan, bahwa sidang pelanggaran pemilu memang berbeda dengan sidang tindak pidana pada umumnya. Karena segala proses sidang dipercepat, termasuk agenda sidang dakwaan yang langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi.
“Saksi ada 6, dan dua diantaranya adalah saksi ahli. Untuk jalannya sidang, diawali dengan pembacaan dakwaan dan terdakwa tidak ada keberatan. Mangkanya langsung pembuktian, dan pemeriksaan saksi-saksi dilanjut pemeriksaan ahli dan juga terdakwa,” urainya.
Heriyanto juga mengatakan, terdakwa warga Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ini sangat kooperatif dan tidak berbelit-belit.
Selanjutnya, persidangan akan dilanjutkan pada Kamis (1/2/2024) mendatang, dengan agenda pembacaan tuntutan.
“Kami akan menyusun tuntutan. Dan insyaallah, Kamis telah selesai dan akan kami bacakan tuntutannya,” pungkasnya.
Sebelumnya, DN dilaporkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang ke Polresta Malang Kota atas dugaan pelanggaran Pasal 491 UU RI No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
DN diketahui melakukan aksi pembakaran bendera partai PDI Perjuangan pada 9 November 2023 lalu di wilayah Bakalankrajan Kecamatan Sukun.
Aksinya diketahui oleh Bawaslu Kota Malang setelah adanya laporan warga ke panitia pengawas kecamatan (Panwascam). DN sendiri telah diperingatkan oleh warga setempat agar tidak melaksanakan aksinya, tetapi tidak dihiraukan.
Tindakan ini pun akhirnya berujung laporan Bawaslu ke Polresta Malang Kota pada Jumat (12/1/2024).
Diketahui, DN dalam keadaan sadar melakukan perbuatannya dan tidak terindikasi mengalami gangguan kejiwaan. Bawaslu sendiri telah memastikan, bahwa DN tidak terafiliasi kepada salah satu partai politik (parpol).
Pewarta : Rohim Alfarizi
Editor/Publisher: Aan Imam Marzuki
