BACAMALANG.COM – Untuk melindungi tumbuh kembang anak dari pengaruh buruk game online, pemerintah akan merampungkan Peraturan Presiden (Perpres).
Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) RI, Nahar mengatakan, bahwa progres dari Perpres tersebut sudah dilakukan harmonisasi antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
“Sehingga tugas dan fungsi serta kewenangan tidak tumpang tindih. Insyaallah tahun ini ditargetkan rampung,” tegasnya kepada media.
Dikatakannya, game online yang mengandung kekerasan bisa berdampak buruk pada perkembangan anak dan remaja, baik secara mental maupun perilaku.
Ia memastikan, pemerintah melakukan pengawasan terkait konten atau game online bermuatan kekerasan.
Terkait kemungkinan pemblokiran game online yang mengandung kekerasan seperti Free Fire, diungkapkannya, pihaknya tengah fokus pada pengetatan dan pengawasan.
Disebutkannya, pengaruhnya banyak dan kompleks. Risiko yang dihadapi seperti konten, perilaku, kontak fisik, perilaku konsumen. Konten-konten tidak sesuai rating usia anak. Ini (Free Fire) yang harusnya diperketat dan diawasi.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI menegasakan, akan memberi sanksi tegas kepada publisher game yang melanggar aturan klasifikasi game.
“Ada sanksi administratif, termasuk sanksi pemutusan akses atau blokir,” kata Dirjen IKP Kominfo, Usman Kansong dalam rilisnya.
Adapun klasifikasi game yang dimaksud, adalah rating atau batasan usia untuk memainkan game.
Hal itu pun tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 2/2024 tentang Klasifikasi Game.
“Di Pasal 6 dikatakan penerbit/publisher, pembuat atau developer game harus melakukan klasifikasi secara mandiri,” tutupnya.
Pewarta: Hadi Triswanto
Editor/Publisher: Aan Imam Marzuki
